Lampung dikenal dunia dengan letusan Gunung Krakatau dan sebagai penghasil lada hitam. Krakatau, terkenal juga dengan nama Krakatoa, meletus pada 25-27 Agustus 1883 dan menciptakan suara ledakan terkuat dalam sejarah manusia, gelombang tsunami setinggi 36 meter, penurunan suhu udara global selama lima tahun, menggelapkan dunia selama dua setengah hari, dan menelan korban lebih dari 36.000 jiwa. Bencana letusan Krakatau yang menciptakan langit merah hingga jauh di Norwegia ini diabadikan dalam lukisan The Scream karya Edvard Munch. Ada juga Syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh dan beberapa film. Di tahun 1910-1930, Lampung mengekspor lada hitam ke pasar dunia sekitar 25.000 ton per tahun dan menguasai lebih dari separuh kebutuhan dunia. Tahun 1940-an, Lampung memasok hampir 80% kebutuhan lada hitam dunia. Kejayaan Lampung dalam perdagangan lada hitam ini diabadikan dalam banyak lagu dan tulisan yang menyebut Lampung sebagai Tanah Lada.
Tulisan ini merupakan bagian dari buku biografi 'Zainal Abidin Pagaralam, Jejak Perjalanan Gubernur Lampung 1966-1972' edisi ke-dua yang disusun oleh Anshori Djausal, Hermansyah, Diza Noviandi dan Rilda A Oelangan Taneko (editor). Cuplikan buku yang rencana diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 ini diawali dengan sejarah pertempuran agresi militer Belanda di Keresidenan Lampung, lalu tentang proses lahirnya Provinsi Lampung, dan terakhir, tentang sosok salah satu tokoh pendiri Provinsi Lampung: Zainal Abidin Pagaralam.
Keresidenan Lampung
Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan Indonesia, Lampung merupakan daerah keresidenan. Di masa pendudukan Jepang (1942-1945), Sumatera dibagi sembilan syu (keresidenan), yakni Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangkahulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Biliton. Setelah proklamasi kemerdekaan, daerah Lampung tetap berstatus keresidenan yang tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Selatan dan beribukota di Palembang. Pada pertengahan 1947, Sumatra, yang merupakan provinsi yang dipimpin seorang gubernur dengan pusat pemerintahannya di Medan, Sumatera Utara, dibagi menjadi tiga sub-provinsi, yakni Sub-Provinsi Sumatera Utara di Medan, Sumatera Tengah di Bukittinggi, dan Sumatera Selatan di Palembang. Keresidenan Lampung yang tadinya bagian dari Provinsi Sumatera menjadi bagian dari Sub-Provinsi Sumatera Selatan. Selain Lampung, keresidenan yang masuk Sub-Provinsi Sumatera Selatan adalah Keresidenan Jambi, Bengkulu, dan Keresidenan Bangka Belitung.
Tahun 1948, Belanda ingin kembali menguasai Keresidenan Lampung. Pada Juli 1948, Zainal Abidin Pagaralam ditugaskan ke Way Tuba, Martapura, Sumatera Selatan, mewakili Residen Lampung Dr. Baderil Munir, untuk berunding dengan Belanda. Saat perundingan tersebut, tentara Belanda, NICA, telah menguasai Palembang hingga Baturaja sejak 25 Juli 1947. Dalam perundingan, Zainal Abidin Pagaralam tetap mempertahankan Pemerintahan Residen Lampung dan loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia. Wakil dari pihak Belanda kecewa dan marah dengan Zainal Abidin Pagaralam. Dengan Bahasa Belanda yang lancar, Zainal Abidin Pagaralam berusaha menjelaskan sebaik mungkin bahwa apa yang hendak dilakukan Belanda itu tidak benar. Karena Belanda tetap bertahan dengan sikapnya dan terus mengecam Pemerintahan Republik Indonesia, piil (harga diri) Zainal Abidin Pagaralam mendidih.
Zainal Abidin Pagaralam merasa harga diri bangsanya telah diinjak Belanda. Beliau tidak dapat lagi menahan amarah. Zainal Abidin Pagaralam yang telah berusaha memberikan pengertian sebaik mungkin terhadap Belanda akhirnya murka. Dia balik mengecam Belanda karena memaksakan kehendaknya. Zainal menilai Belanda tamak dan sombong. Suasana perundingan makin panas. Untungnya, setelah ditenangkan oleh Komisaris Polisi Bastari, Zainal Abidin Pagaralam dapat kembali menguasai keadaan. Beliau tetap mempertahankan Keresidenan Lampung berada di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia dan tetap mempertahankan loyalitasnya kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta. Karena sudah dua kali pertemuan selalu deadlock, Belanda gagal menguasai Keresidenan Lampung lewat jalur diplomasi. Keresidenan Lampung akhirnya tetap berada dalam Pemerintahan Republik Indonesia, sementara Palembang-Baturaja dikuasai Belanda.
Namun Belanda tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berusaha masuk Keresidenan Lampung lewat perbatasan Way Kanan. Desember 1948, Zainal Abidin Pagaralam, yang saat itu menjabat Wedana Way Kanan, kembali harus berhadapan head-to-head dengan Belanda dan berhasil mematahkan ekspansi Belanda di Way Kanan. Karena kesulitan masuk lewat perbatasan Way Kanan, pada 30 Desember 1948, Belanda berhasil masuk Lampung lewat Pantai Kunyit, Teloekbetoeng. Belanda menguasai Teloekbetoeng pada 31 Desember 1948 dan menguasai Tandjoengkarang pada 1 Januari 1949. Ketika Belanda menguasai Tandjoengkarang-Teloekbetoeng, masyarakat bersama tentara dan aparat pemerintah yang tetap loyal pada Pemerintah Republik Indonesia telah mengungsi ke luar kota, antara lain ke Gedongtataan dan Pringsewu. Mereka sepakat membentuk Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung, dengan Mr. Gele Harun sebagai residen dan R.A. Basyid sebagai wakilnya.
Belanda yang mencium adanya pembentukan Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung lalu menyerang Kota Pringsewu. Pemerintahan Darurat dan Staf Sub Teritorial Lampung kemudian dipindahkan ke Talangpadang. Karena didesak terus oleh Belanda, Pemerintahan Darurat dan Staf Sub Teritorial Lampung pindah ke Gunung Meraksa hingga ke Sukaraka, Way Tenong (kini masuk Lampung Barat). Akhir Juli 1949, Komandan Sub-Teritorial Lampung (STL) Letkol Syamaun Gaharu pindah ke Bukit Kemuning, Lampung Utara, diikuti oleh Residen Mr. Gele Harun bersama para stafnya. Mereka bertahan di tempat tersebut sejak akhir Juli hingga awal Desember 1949. Pada 22 Desember 1949 terjadi penyerahan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia.
Lahirnya Provinsi Lampung
Sejak Proklamasi Republik Indonesia, situasi politik tanah air tidak stabil. Pada awal kemerdekaan, dua kali terjadi agresi militer oleh Belanda, dan setelahnya sering pula terjadi pemberontakan-pemberontakan dengan berbagai tujuan. Selain itu, sistem pemerintahan dan perundangan-undangan kerap berubah. Situasi pemerintah pusat mempengaruhi pemerintahan di daerah.
Tahun 1960-an, Keresidenan Lampung masuk dalam Daswati I Sumatera Selatan. Selain Lampung, ada empat keresidenan lagi yang menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
Masih dikutip dari buku yang sama, awal tahun 1961, selaku Ketua DPRD-GR, Zainal Abidin Pagaralam memimpin rombongan para bupati, pimpinan partai, serta para tokoh masyarakat ke Palembang, Sumatera Selatan. Mereka ingin menyaksikan pelantikan anggota DPR-GR Sumatera Selatan. Zainal Abidin Pagaralam dan rombongan berharap Nasir Rahman dari Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) menjadi wakil Keresidenan Lampung di DPR-GR Sumatra Selatan. Namun, kenyataan berkata lain. Satu per satu nama-nama yang menjadi anggota DPR-GR dibacakan, dan tidak ada satu pun wakil dari Keresidenan Lampung!
Hal ini membuat rombongan dari Keresidenan Lampung teramat kecewa dan marah. Peristiwa tersebut menjadi pemantik meledaknya keinginan masyarakat Lampung yang terpendam selama ini untuk memisahkan diri dari Daswati I Sumatera Selatan. Zainal Abidin Pagaralam dan anggota rombongan bertekad memperjuangkan pemisahan ini.
Tanpa berlama-lama, tepatnya 23 Januari 1961, Pemerintahan Keresidenan Lampung mengeluarkan petisi yang meminta pemerintah pusat memberikan status provinsi, yang lepas dari Sumatera Selatan, pada Keresidenan Lampung. Zainal Abidin Pagaralam bersama para bupati lainnya memprakarsai keluarnya petisi tersebut. Para bupati tersebut adalah Bupati Lampung Selatan Hasan Basri, Bupati Lampung Tengah Hasan Basri Darmawidjaya, dan Bupati Lampung Utara A. Samad. Selain para bupati, petisi juga ditandatangani oleh Residen Lampung R. Muhammad.
Selama setahun, Pemerintah RI tidak juga menanggapi Petisi Keresidenan Lampung. Selama itu pula, para tokoh partai bersama pejabat daerah terus melakukan pertemuan demi pertemuan untuk membahas perjuangan meningkatkan status Lampung dari keresidenan menjadi provinsi. Mereka sepakat untuk membentuk panitia yang dapat mempresentasikan keinginan masyarakat Lampung. Kamis, 28 Februari 1963, di Jl. Imam Bonjol No. 4 Tanjungkarang, para tokoh partai dan tokoh masyarakat kembali berkumpul dan membentuk panitia yang kemudian diberi nama Panitia Daswati I Lampung.
Ketua dan anggota Panitia Daswati I Lampung terdiri dari unsur pimpinan partai dan luar partai. Panitia dari unsur partai adalah: Radja Syah Alam dari PNI (Ketua Panitia), R. A. Basyid dari Masyumi, Husin Gani dari NU, M.A. Pane dari PKI, Sabda Pandji Negara dari Partindo, Nasjir Rachman dari IPKI, Mustafa Sangadji dari PSII, Uba H. Pandjaitan dari Parkindo, F.X. G. Ai Warsito dari Partai Katolik, dan Basir Amin dari Murba. Sedangkan mereka yang dari luar partai adalah Achmad Ibrahim dari pihak veteran dan Zainal Abidin Pagaralam beserta jajarannya dari pihak birokrat.
Pertemuan selanjutnya, 7 Maret 1963, di rumah Achmad Ibrahim di Jl. Toelangbawang No. 175A, Enggal, para tokoh partai politik memutuskan tiga hal: (1) Panitia Daswati I Lampung segera mengajukan permohonan Keresidenan Lampung menjadi Daswati I Lampung; (2) Mengangkat Achmad Ibrahim sebagai perwakilan panitia Daswati I Lampung di Djakarta; (3) Kantor sekretariat Daswati I Lampung ditetapkan di Jl. Toelangbawang No. 175A, Enggal, Tanjungkarang dan kantor perwakilan di Djakarta di Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 33, Djakarta Pusat. Sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, masyarakat Lampung, terutama para pelajar, yang ada di Lampung, Palembang, Djakarta, Yogyakarta, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Djawa Timur menyatakan dukungan mereka.
Pada 1 Mei 1963, masyarakat menggelar rapat umum di Lapangan Enggal. Mereka kemudian mengeluarkan resolusi yang salah satunya mendukung perjuangan panitia Daswati I Lampung agar Lampung berubah statusnya di tahun 1963. Surat Kabar Ekonomi Nasional tertanggal 2 Mei 1963 menilai Keresidenan Lampung memang sudah layak menjadi provinsi. Esoknya, 3 Mei 1963, surat kabar ini juga memberitakan bahwa Front Nasional mendukung harapan masyarakat Lampung.
Presiden Soekarno akhirnya berkenan menerima delegasi Daswati I Lampung di Istana Bogor pada 18 Mei 1963. Mereka yang menghadap Presiden Soekarno antara lain Radja Syah Alam, M. Husni Gani, M.A. Pane, M. Nasyir Rahman, FX Adiwarsito, Kamaruddin, Achmad Ibrahim, Achmad Zaini, R.A. Hamid, dan Mochtar. Kepada delegasi Panitia Daswati I Lampung, Presiden Soekarno menyatakan kegembiraannya untuk bertemu dan menyetujui peningkatan status Lampung dari keresidenan menjadi provinsi. Akhir Mei 1963, MPRS dalam sidang tahunannya mengeluarkan resolusi agar Provinsi Lampung disahkan paling lambat tahun 1964.
Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan untuk membentuk Tim Asistensi untuk mempercepat lahirnya Daswati I Lampung dan menunjuk Zainal Abidin Pagaralam sebagai wakil. Zainal Abidin Pagaralam saat itu menjabat sebagai Residen Lampung, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota kotaparaja Tandjungkarang-Telukbetung pada 19 Maret 1963.
Ketua Tim Asistensi dipegang Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Anwar gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning, pegawai tinggi Ketataprajaan Tk.I Departemen Dalam Negeri. Tim lainnya adalah: pembantu utama Sekretaris Daerah Bendaharawan Tk. l Sumatera Selatan R. Junada, S.H. sebagai sekretaris, Bupati Dpb Kantor Residen Lampung Mursjid Alamsjah Caropeboka sebagai pembantu sekretaris, dan sekretaris Keresidenan Lampung R. Junada, S.H. sebagai pembantu bendahara.
Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964 pada 13 Februari 1964. Perpu tersebut menetapkan Lampung menjadi Daswati I Lampung.
Residen Lampung Zainal Abidin Pagaralam, sebagai wakil dari Lampung, menghadiri rapat persiapan peresmian Daswati I Lampung di Djakarta pada 13 Maret 1964. Hadir pada rapat tersebut wakil dari Departemen Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Selatan dan Koesno Dhanoepojo. Tiga hari kemudian, tepatnya 16 Maret 1964, Residen Lampung Zainal Abidin Pagaralam mengadakan rapat panitia penyelenggara peresmian Daswati I Lampung. Hadir di dalam rapat Catur Tunggal Keresidenan Lampung, para bupati/ wali kota/ kepala daerah, kepala-kepala jawatan/ instansi dan Panitia Daswati I Lampung.
Pada 18 Maret 1964, Eny Karim yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, Koesno Dhanoepojo yang telah dilantik menjadi pejabat gubernur Lampung oleh Menteri Dalam Negeri, serta rombongan Catur Tunggal Sumatera Selatan tiba di Lampung. Malamnya, pukul 20.00 WIB, terjadilah detik-detik bersejarah. Gubernur dan Ketua DPR-GR Sumatera Selatan menyerahkan Lampung kepada Koesno Dhanoepojo sebagai pejabat gubernur/ kepala daerah/ Ketua DPR-GR Daerah Tk.1 Lampung disaksikan Eny Karim sebagai wakil dari Kementerian Dalam Negeri.
Provinsi Lampung telah lahir dan berdiri sendiri.
Setahun setelah terjadinya upaya perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI), Koesno Dhanoepojo tidak aktif menjalankan tugas. Beliau meninggalkan Provinsi Lampung dan menetap di Pulau Jawa. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo akhirnya mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Koesno Dhanoepojo sebagai Gubernur Lampung. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo juga mengeluarkan Surat No.UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagaralam sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Tk. I Provinsi Lampung.
Pada pemilihan gubernur yang kemudian dilakukan oleh DPRD-GR Provinsi Lampung, Zainal Abidin Pagaralam terpilih menjadi Gubernur Lampung.
Zainal Abidin Pagaralam
Residen terakhir Keresidenan Lampung, dan salah seorang penggagas berdirinya Provinsi Lampung, Zainal Abidin Pagaralam adalah pendiri dan peletak dasar-dasar pembangunan Provinsi Lampung.
Lahir pada 29 Februari 1916 di Keluarga Besar Doeloe Boemi asal Tiyuh Kedaton Tanjung Karang, Zainal Abidin Pagaralam tumbuh dengan jiwa kepemimpinan, kepekaan terhadap pendidikan, dan kecintaan pada Lampung. Sejak kecil, Zainal dikelilingi oleh para pemimpin di keluarganya. Kakeknya, Batin Doeloe Boemi, yang memiliki lima anak: tiga lelaki dan dua perempuan, adalah seorang pesirah, tokoh adat, dan penyimbang bumi suku Lampung Pepadun Pubian Telu Suku Buway Nuwat. Ayah Zainal, Kemis Radja Pagaralam, adalah Demang di Lampung Selatan dan Way Kanan. Demang Kemis Radja Pagaralam juga konsen dengan pendidikan, dan menghibahkan tanah keluarga mereka untuk pembangunan SDN 1 Kedaton. Ibu Zainal bernama Siti Mardiah dan berasal dari Tiyuh Labuhan Ratu –yang bersebelahan dengan Tiyuh Kedaton.
Sementara pamannya, anak lelaki tertua Batin Doeloe Boemi, yang bernama Ismail Toean Radja Oelangan, menjadi Demang di Menggala, dan kemudian Demang di Tanjung Karang. Demang Ismail Toean Radja Oelangan mendirikan H.I.S Arjoena dan Sekola Kaoetamaan Istri –salah satu sekolah tertua di Lampung yang terletak di Enggal. Sekola Kaoetamaan Istri Lampong adalah bagian dari sekolah perempuan yang digagas oleh Dewi Sartika. Demang Oelangan dikenal dengan sebutan: Demang te Enggal. Pamannya yang lain, Daoed Kesoemayoedha Minak Bangsawan Pengiran Radja Doenia, adalah seorang pesirah di Kedaton. Pesirah Bangsawan wafat di atas kudanya, saat menjalankan tugas untuk melerai kerusuhan di Kedaton.
Dari Tiyuh Kedaton, Demang Ismail Toean Radja Oelangan dan adiknya, Demang Kemis Radja Pagaralam, pindah rumah ke Enggal. Seperti juga di kampung mereka di Kedaton, di Enggal mereka juga bertetangga. Tanah keluarga mereka mencakup Jalan Radin Intan saat ini, bundaran Tugu Adipura, Lapangan Saburai, dan Gelael. Kala itu, Enggal masih sepi dan masih banyak terdapat pohon kelapa. Karena tugas ayahnya yang jauh di Lampung Selatan, Zainal Abidin Pagaralam sangat dekat dengan pamannya Demang Ismail Toean Radja Oelangan.
Selain dikelilingi oleh sosok-sosok yang berjiwa pemimpin, Zainal Abidin Pagaralam, sebagai anak tertua Demang Kemis Radja Pagaralam, juga diberikan tanggung jawab besar untuk menjadi kakak, panutan, dan pemimpin di keluarga besar Pagaralam. Zainal Abidin Pagaralam gelar Suttan Kaca Marga adalah anak sulung dari delapan bersaudara. Meski lahir di keluarga penyimbang bumi dan sejak kecil mengecap pendidikan Eropa, dari E.L.S Tanjung Karang, MULO di Batavia, sekolah guru H.I.K di Bandung, hingga sekolah pamong praja MOSVIA Bandung, Zainal Abidin Pagaralam dididik egaliter dan peduli pada semua orang, tanpa membeda-bedakan kelas sosial.
Ia suka bermain sepakbola dan tenis di Lapangan Enggal dengan siapa saja. Zainal Abidin Pagaralam tumbuh menjadi sosok yang santun, lembut, cerdas, disiplin, tak kenal menyerah, jujur, humoris, dan semangat mempelajari segala hal. Kepeduliannya pada banyak orang ini pula, ditambah dengan kecintaannya terhadap Lampung, yang membuat Zainal Abidin Pagaralam memilih pulang ke Lampung untuk menjadi guru dan kemudian mengabdikan dirinya sebagai ambtenaar. Demikian tulisan Zainal Abidin Pagaralam di buku catatan hariannya, 1957:
'Dengan pengalaman-pengalaman di sekolah serta minat penuh untuk bekerdja bagi suku kami jang sangat ketinggalan, dengan badan jang sehat mulailah saja menjadi ambtenaar.'
Zainal Abidin Pagaralam merintis kariernya sebagai ambtenaar dengan banyak perjuangan. Ia melalui masa penjajahan Belanda, periode penjajahan Jepang, dan saat-saat merebut kemerdekaan. Zainal berjuang keras membantu Indonesia meraih kemerdekaan dengan berbagai cara: berdiplomasi dengan Bahasa Belandanya yang fasih di rapat-rapat dengan pihak Belanda, berada di garis depan Way Kanan, menjadi intel, hingga bergerilya memasok bahan makanan untuk para pejuang. Pada masa merebut kemerdekaan ini, Zainal Abidin Pagaralam kehilangan adik kandungnya: Mansoer Pagaralam, yang gugur dalam perjuangan.
Kerja keras, kejujuran, dan kedisiplinannya-lah yang membawa Zainal Abidin Pagaralam dipercaya mengemban amanah sebagai pemimpin dan pejabat: Bupati Lampung Utara (1950), Bupati Lampung Selatan (1954), Bupati Belitung (1955-1957), Walikota Tanjung Karang-Teluk Betung (1957) dan Residen Lampung (1962).
Zainal Abidin Pagaralam juga kerap bepergian dan belajar di luar negeri, antara lain ke Australia, Inggris, Belanda, Perancis, India, Pakistan, dan Amerika: Cornell University, New York. Sebisa mungkin, Zainal mengajak keluarga dan anak-anaknya berpindah-pindah mengikuti tugasnya. Dewi Kartini, istrinya, setia mendampingi dan menemani Zainal di mana pun berada. Dewi Kartini, yang bergelar Sri Ratu dan berasal dari keluarga penyimbang di Way Kanan, dikenal dengan kecerdasan dan jiwa kepemimpinannya.
Menjadi pemimpin dan pejabat publik tak membuat sifat humoris Zainal hilang. Bahkan humor juga yang menjadikannya dekat dengan kolega dan karyawan. Seperti yang ditulis di dalam buku biografinya: seorang mantan stafnya masih terkenang saat mereka melakukan perjalanan bersama. Karena stafnya ini kerap menabrak ayam saat bertugas menyopirinya, Zainal Abidin Pagaralam mengambil alih kemudi dan membiarkan stafnya duduk di samping, lengkap dengan topi dan jengkol gubernur. Zainal memilih menjadi sopir, sementara stafnya melambai-lambaikan tangan pada masyarakat yang berdiri-berdiri di sisi jalan karena ingin melihat Gubernur.
Zainal Abidin Pagaralam bukanlah sosok penguasa yang jauh dari rakyatnya, melainkan sosok pemimpin yang dekat, tak berjarak, bekerja dan mengabdi untuk masyarakatnya. Zainal melihat kepercayaan yang diembannya sebagai tanggung jawab besar. Berikut cuplikan catatan tangan Zainal Abidin Pagaralam di buku hariannya, 1959:
'Saja mendapat kehormatan lagi dan pada saja diberi kepertjajaan kembali memimpin kota ini dengan style baru. Tak lain saja harapkan semoga saja diberi kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan Maha Kuasa agar rakjat ta' ketjewa.'
Hingga kemudian, Zainal Abidin Pagaralam terpilih menjadi Gubernur Lampung di pemilihan gubernur pertama di Lampung, dan memimpin pembangunan Provinsi Lampung selama tahun 1966-1972.
Di bawah kepemimpinan Zainal Abidin Pagaralam, Lampung memulai kebangkitan di bidang perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Zainal turun langsung dan bahkan tak lelah berjalan kaki untuk meninjau pembangunan jalan, Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Branti. Ia pun memimpin pembangunan kota baru Pahoman yang awalnya adalah lahan perkebunan. Pahoman adalah kota yang didesain langsung oleh Zainal Abidin Pagaralam.
Di bidang Pendidikan, Zainal Abidin Pagaralam menjadi koordinator pendirian dan Ketua Presidium (Rektor) Universitas Lampung. Zainal Abidin Pagaralam membangun langsung SMPN1 Kotabumi, SMAN1 Tanjung Karang, dan SMA Arjuna. SMA Arjuna adalah bagian dari H.I.S Arjoena, sekolah peninggalan pamannya Demang Ismail Toean Radja Oelangan. Saat mendirikan SMPN 1 Kotabumi, Zainal Abidin Pagaralam yang seorang Bupati lampung Utara merangkap kerja sebagai guru. Di pagi hari beliau mengajar di sekolah, dan siang bekerja sebagai bupati.
Zainal Abidin Pagaralam juga memprakarsai berdirinya mes pelajar dan mahasiswa di Jakarta dan Bandung, guna membantu pelajar dan mahasiswa asal Lampung yang sedang belajar di sana. Selain itu, Zainal Abidin Pagaralam juga membangun dan mendirikan Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Bank Lampung, kantor Walikota dan kantor Gubernur.
Meskipun begitu besar jasanya dalam pembangunan Lampung, Zainal Abidin Pagaralam tetaplah pemimpin yang rendah hati, egaliter, dan berdedikasi. Hanya pada masyarakat ia menyerahkan penilaian akan seluruh kerja-kerjanya. Demikian cuplikan catatan tangan Zainal Abidin Pagaralam, 1959, di buku hariannya:
'Mengenai karya jang telah kami lakukan, terserahlah pada masjarakat ramai menilainja, tetapi kami mempunjai pendirian, bekerdja dengan sebaik-baiknja, untuk kepentingan Kotapradja.'
Zainal Abidin Pagaralam wafat di usianya yang ke 73, pada 6 September 1989, dan dimakamkan di pemakaman keluarga besar Doeloe Boemi, Tiyuh Kedaton, Tanjung Karang. Ia meninggalkan delapan anak, cucu-cucu, dan keluarga besar yang sangat mencintai dan meneladaninya.
Anak-anak Zainal Abidin Pagaralam bernama Thamrin ZP, Soetomo ZP, Syafariah Widianti ZP, Sjachroedin ZP, Sjachrazad ZP, Iskandar Zulkarnain ZP (wafat saat masih kecil), Indrawan Idram ZP, Khaidir Anwar ZP, dan Kurniawati ZP. Beberapa anaknya ada yang mengikuti jejaknya sebagai ambtenaar, yaitu Thamrin ZP, Syafariah Widianti ZP, Sjachroedin ZP dan Sjachrazad ZP.
Komjen (P) Sjachroedin Zainal Abidin Pagaralam gelar Suttan Ratu Mangkunegara memimpin Provinsi Lampung sebagai gubernur ke-tujuh, selama dua periode, tahun 2004-2014. Sjachroedin ZP adalah orang Lampung pertama yang menjabat Gubernur Lampung sejak Zainal Abidin Pagaralam. Seperti juga ayahnya, Sjachroedin ZP dikenal sebagai sosok yang egaliter, pekerja keras, humoris, dan disiplin. Di masa kepemimpinannya, pembangunan Kota Baru, Institut Teknologi Sumatra (ITERA) dan Menara Siger dilaksanakan.
Bagi cucu-cucunya, Zainal Abidin Pagaralam adalah sosok Datuk yang bersahaja, sederhana, hangat dan akrab. Zainal kerap bercerita tentang dirinya yang sebagai guru dan membangun sekolah-sekolah, lebih sering daripada menceritakan saat-saat ia menjabat Gubernur Lampung. Zainal juga senantiasa menekankan makna kerja keras dan kedisiplinan pada keluarganya, bahwa semua hal memerlukan perjuangan, dan tak ada yang bisa diraih secara instan. Ada pesan Zainal Abidin Pagaralam yang hingga kini dipegang teguh oleh anak-anak dan cucu-cucunya:
Satu, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain.
Dua, jangan merasa kaya, banyak orang lain yang lebih kaya.
Tiga, jangan merasa pintar, banyak orang lain yang lebih pintar.
Warisan perjuangan Zainal Abidin Pagaralam dalam membangun Lampung terus menjadi urat nadi Provinsi Lampung hingga kini dan dinikmati oleh semua masyarakat Lampung. Semoga semangat pengabdian dan kecintaan Zainal Abidin Pagaralam terhadap Lampung terus menyala, menginspirasi banyak orang, dan membumi di Tanah Lada, Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai.
Dirgahayu ke-61 Provinsi Lampung. Jaya dan sejahtera selama-lamanya. Tabik puun.
Lancaster, 17 Maret 2025
---
Rilda A. Oelangan Taneko adalah novelis Indonesia. Ia meraih Krakatau Award, nominasi Khatulistiwa Literary Award dan Penghargaan Sastra Badan Bahasa Republik Indonesia. Buku-bukunya: Kereta Pagi Menuju Den Haag (2010), Anomie (2017), Seekor Capung Merah (2019) dan Selama Air Hilir (2023). Lulusan terbaik S1 Sosiologi Universitas Lampung dan S2 Women, Gender, and Development Studies ISS-Erasmus Universiteit, Belanda, ini pernah diundang oleh Ford Foundation untuk mengikuti Leadership for Social Justice Institute di Washington DC. Sejak tahun 2005, Rilda menetap di Eropa. 