RMOLLampung. WWF menepis pernyataan tentang NGO asing hanya jadikan TNBBS ladang proyek. Pernyataan tersebut tak didukung landasan kuat, kata Hijrah Nasir.

Hal itu dikatakan Communication and Education Officer WWF Indonesia Southern Sumatra Landscape itu lewat relisnya kepada RMOL Lampung, Jumat (15/9).

Sebelumnya, Edy Karizal, ketua Watala, menyatakan NGO asing hanya menjadikan TNBBS sebagai ladang proyek. Sementara, kondisi TNBBS semakin hancur, katanya.

Hijrah Nasir menganggap pernyataan Edy Karizal tidak punya landasan kuat. ”Tuduhan Edy Karizal kepada lembaga kami tidak punya landasan kuat,” katanya.

Seharusnya, kata dia, dibeberkan fakta yang bisa diukur secara ilmiah tentang penilaian kegagalan WWF agar tak terkesan menyalahkan satu pihak saja.

Hijrah Nasir mengatakan Edy Karizal juga semestinya tau dulu program yang dilakukan WWF dan pencapaian berkiprah selama 18 tahun di Lampung.

Menurut dia, pihak yang paling berwenang menghentikan laju kerusakan hutan TNBBS adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KLHK, sebagai pengelola kawasan konservasi Indonesia, melalui Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang berkewajiban menjaga TNBBS dari kerusakan.

Sehingga, apa yang dituduhkan Edy Karizal maupun aparat negara dalam berita (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo tahun 2013 dan Menhut Zulkifli Hasan era SBY), terkesan ironis.

Sejatinya NGO bekerja untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah, katanya.

Dalam berita, pernyataan Zulkifli Hasan, kegagalan perbaikan pengelolaan hutan pemerintah yang harus menanggung beban, terdengar tidak proporsional, katanya.

Dalam tulisan, Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi hutan yang dikerjasamakan dengan lembaga asing ternyata cenderung makin buruk.

Contohnya apa yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Daroesalam, pembalakan liar terus terjadi.

Begitu juga di Taman Nasional Teso Nilo, Riau, yang dikelola secara kolaboratif dengan WWF, yang kondisinya kini semakin parah.

Menurut Hijrah Nasir, apa yang dituduhkan Zulkifli Hasan kepada WWF Indonesia terkesan seperti mencuci tangan.

Kegagalan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola kawasan seperti yang terjadi di Tesso Nilo, katanya.

Taman Nasional Tesso Nilo adalah contoh belum hadirnya Pemerintah Indonesia secara nyata menindak pelaku deforestasi dan ekspansi sawit ilegal,” ujar Aditya Bayunanda.

Direktur Kebijakan WWF Keberlanjutan dan Transformasi WWF-Indonesia itu menilai deforestasi massif TN Tesso Nilo akibat ekspansi perkebunan sawit.

Sayangnya belum ada tindakan tegas penegak hukum terhadap perusahaan pelaku deforestasi maupun sektor finansial pendukungnya, katanya.

Sehingga, menyudutkan WWF gagal dalam melakukan pengelolaan taman nasional adalah pernyataan yang salah alamat ujar Aditya Bayunanda.

Hasil patroli WWF Indonesia berbasis SMART mengungkapkan bahwa banyak terjadi aktivitas illegal di dalam kawasan TNBBS.

Dalam rentang waktu 2016 �” 2017, tim patroli WWF menemukan sedikitnya ada 1.265 kasus perambahan, 59 kasus illegal logging, dan 318 temuan kasus perburuan satwa. 

Strategi konservasi yang dilaksanakan oleh TNBBS selama ini bekerjasama dengan mitra NGO, termasuk WWF telah berjalan, kata Aditya Bayunanda.

Meskipun, katanya, butuh komitmen serius oleh Balai Besar TNBBS dalam implementasi dan peran para penegak hukum menindak para pelaku kejahatan lingkungan.

Menariknya, merujuk pada data SHP dari KLHK, terjadi peningkatan tutupan hutan di Provinsi Lampung sebesar 2,6% dari 2014 ke 2016.

Hal ini terjadi karena adanya perluasan 6.384,8 Ha pada hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder sehingga total luasan hutan meningkat dari 243.851 Ha menjadi 250.236 Ha.

Data tersebut menjelaskan bahwa upaya yang dibangun berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi di Lampung menunjukkan peningkatan.

Tak terkecuali, katanya, program yang dilaksanakan oleh WWF melalui penanaman pohon di kawasan TNBBS melalui NEWTrees.

WWF Indonesia Program Sumatra Bagian Selatan telah melakukan berbagai program yang dipublikasikan secara berkala dalam kanal media WWF maupun melalui publikasi oleh media cetak maupun online. [hms]

Program WWF 
1.    SMART Community Patrol untuk mendorong terwujudnya zona perlindungan intensif TNBBS bekerjasama dengan balai TNBBS dan masyarakat lokal.
2.    Survey dan Monitoring Satwa Liar, khususnya gajah sumatera, badak sumatera, dan harimau sumatera dengan menggunakan metode camera trap, survey okupansi, dan fecal DNA.
3.    Mitigasi Konflik Manusia �” Satwa untuk meminimalisir konflik gajah-manusia dengan mengadakan pelatihan mitigasi konflik satwa �” manusia di beberapa desa penyangga TNBBS serta membantu pembuatan kandang ternak anti harimau yang bertujuan untuk melindungi ternak masyarakat dari ancaman harimau di daerah Kaur, Bengkulu.
4.    Kolaborasi bersama Balai TNBBS dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TNBBS, melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas staff Balai TNBBS, antara lain pelatihan investigator bagi penegak hukum, pelatihan SMART Patrol, pelatihan panduan survey dan monitoring badak sumatera, dll.
5.    Menyusun Kesepakatan Konservasi Desa berkolaborasi dengan WCS dan YABI dalam program Conserving Priority Habitats in Bukit Barisan Selatan National Park Sumatra” untuk menentukan model pengelolaan desa yang terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan Taman Nasional, RPJMDes, dan RTRW Pemerintah kabupaten dan provinsi serta mencari model penyelesaian perambahan di 10 desa target program penyelamatan habitat prioritas di TNBBS,
6.    Reforestasi melalui pendekatan NEWTrees dengan melakukan restorasi lahan hutan seluas 320 Ha di dalam kawasan TNBBS dan di luar kawasan, antara lain di Resort Sukaraja, Ngambur, Biha, Balik Bukit, Ulubelu, Desa Ngarip Ulu Belu, dan Sawmil Tanggamus. Program Reforestasi yang dilakukan ini telah berhasil meningkatkan luas tutupan hutan di Provinsi Lampung.
7.    Pengelolaan kawasan DAS Batutegi melalui penguatan kelompok petani berkelanjutan serta mendorong program penanaman pohon tegakan di KPH Batutegi yang digarap oleh masyarakat melalui skema HKm dan pelatihan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagai upaya untuk membangun pemahaman di tingkat masyarakat tentang arti penting bentang alam (lanskap) terhadap keberlanjutan ekosistem sehingga masyarakat dapat merancang model sistem monitoring HKM di tingkat masyarakat dan menggagas model komunitas pertanian berbasis ekosistem yang keberlanjutannya dipengaruhi keberadaan hutan. 
8.    mendorong terbangunnya koridor satwa antara TNBBS dan Hutan Bengkunat, Hutan Batutegi, serta Hutan Kota Agung Utara dengan melakukan advokasi ke KPH. WWF bekerjasama dengan KPHP I Pesisir Barat untuk mendorong penyusunan RPJP HPT dan HL Hutan Bengkunat
9.    Education for Sustainable Development (ESD) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
10.    Program Awareness dan Outreach melalui keterlibatan aktif dengan mengajak publik untuk menjadi bagian dari kampanye konservasi dalam berbagai event, seperti hari satwa, Earth Hour, dan hari-hari besar lainnya. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menggalang dukungan dari masyarakat Lampung, misalnya melalui sosialisasi ke sekolah, menanam mangrove, trash hunting, kampanye pada acara car free day, pengumpulan petisi, dan pentas seni.
11.    Dukungan Pengelolaan Jasa Lingkungan dengan mendukung pengelolaan jasa lingkungan di dalam kawasan TNBBS, antara lain pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, jasa ekowisata, serta pemanfaatan air sebagai sumber energi microhydro, dan penyediaan air bersih.
12.    Program Sekolah Lapang Pertanian Berkelanjutan dengan melatih petani di 27 desa penyangga TNBBS dengan komoditas kopi, kakao, lada, padi, karet, gula aren, dan sayuran organik untuk meningkatkan kapasitas petani dalam budidaya pertanian berkelanjutan serta adanya penguatan kelompok tani dan analisis rantai nilai perdagangan. Melalui hal tersebut, WWF menyusun Best Management Practices pertanian kopi pada 2009 dan sejak tahun 2012 NESTLE dan Rainforest Alliance mengadopsi BMP tersebut dengan melatih 20.000 petani kopi dimana 18.000 diantaranya telah mendapatkan sertifikasi.
13.    Mendukung Rumah Kolaborasi dalam program energi berkelanjutan di Lampung melalui pengembangan catchment area untuk ketahanan pangan, energi, dan wisata Lampung.
Bersama RUKO, WWF juga sedang melakukan advokasi untuk mendorong adanya regulasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk mendukung livelihood masyarakat di sekitar area panas bumi.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here