Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami. Pemutakhiran data warga hingga pengecekan jalur dan tempat evakuasi menjadi fokus yang kini dipersiapkan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Ancaman Tsunami di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Lampung Selatan, Rabu, 16 September 2026.
Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan Muhammad Darmawan.
Darmawan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh sebatas tertuang dalam dokumen. Kebutuhan yang ditemukan di lapangan harus didata dan segera dilengkapi agar benar-benar dapat digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
“Yang dibutuhkan dicatat dan dilaporkan, supaya nanti bisa kita lengkapi. Hal-hal yang belum lengkap harus kita lengkapi,” kata Darmawan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data penduduk di wilayah pesisir. Para camat diminta memastikan jumlah kepala keluarga dan penduduk di desa yang berpotensi terdampak telah tercatat secara akurat.
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan evakuasi, penanganan warga hingga distribusi bantuan apabila terjadi bencana.
Pemutakhiran dilakukan di lima kecamatan, yakni Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Sidomulyo dan Katibung. Data tersebut diminta disampaikan secara tertulis paling lambat Senin, 21 September 2026.
Selain data penduduk, kondisi jalur dan rambu evakuasi turut menjadi perhatian.
Sejumlah rambu diketahui dalam kondisi miring, roboh hingga tertutup pepohonan. Pemkab meminta fasilitas tersebut segera dibenahi agar petunjuk evakuasi dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami masyarakat saat keadaan darurat.
Pemkab Lampung Selatan juga telah memetakan sejumlah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi. Di antaranya GOR Way Handak, GOR Mustafa Kemal dan Lapangan Tennis Indoor Kalianda.
Kesiapan lokasi tersebut akan diperiksa, termasuk fasilitas penerangan, ketersediaan air hingga mandi, cuci dan kakus (MCK).
Pengecekan bersama dijadwalkan berlangsung Kamis, 17 September 2026. Pemerintah ingin memastikan tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi evakuasi tidak hanya tersedia, tetapi juga siap digunakan sewaktu-waktu.
Darmawan mengatakan kesiapsiagaan bencana juga akan dibahas secara rutin setiap pekan. Langkah tersebut tidak hanya difokuskan terhadap ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau maupun tsunami, tetapi berbagai potensi bencana lainnya.
“Ke depan tiap hari Rabu akan dilakukan rutin rapat kesiapsiagaan bencana ini. Tidak hanya gempa dan tsunami, tapi bencana itu banyak macamnya, jadi kita harus benar-benar serius dan rutin membahasnya,” ujarnya.
Melalui pemutakhiran data penduduk, pembenahan jalur evakuasi hingga pengecekan tempat pengungsian, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan kesiapsiagaan dapat berjalan hingga wilayah yang berhadapan langsung dengan potensi bencana.
Dengan begitu, masyarakat di kawasan rawan memiliki informasi yang jelas mengenai jalur yang harus dilalui dan lokasi yang dituju apabila sewaktu-waktu harus melakukan evakuasi. 