28.4 C
Bandar Lampung
Rabu 3 Juni, 2020 10:31 WIB
Beranda DAERAH WALHI: Sosialisasi PT LIP, Bukti Pemprov Lampung Tidak Ada Tindakan

WALHI: Sosialisasi PT LIP, Bukti Pemprov Lampung Tidak Ada Tindakan

Sosialisasi PT LIP yang melibatkan OPD Pemprov Lampung, bukti tidak adanya tindakan jelas Pemprov Lampung untuk pembatalan izin perusahaan penyedot pasir laut sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK).

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif WALHI Lampung Irfan Tri kepada Kantor Berita RMOLLampung menanggapi acara sosialisasi PT LIP dengan para kepala desa sekitar GAK di Hotel Marcopolo, Kota Bandarlampung, Jumat (20/12).

“Ini menandakan belum ada tindakan jelas dari Pemprov Lampung terkait pembatalan izin dan pencegahan aktivitas pertambangan kepada PT LIP,” ujar Irfan.

Menurut dia, seharusnya Pemprov Lampung sudah ada tindakan tegas terkait hal ini dan tidak membiarkan PT LIP mencoba kembali melakukan aktivitasnya.

Irfan melihat ngotonya PT LIP mengeruk pasir laut sekitar GAK sama saja dengan tidak menghiraukan potensi konflik yang akan terjadi apabila aktivasnya terus dilanjutkan.

Dua bulan lalu, PT LIP gagal menggelar workshop di sebuah resort, namun warga Pulau Sebesi tetap konsisten menolak penambangan pasir laut sekitar GAK.

Akibat boikot warga dan WALHI Lampung, workshop gagal digelar Yayasan Fasilitator Masyarakat Indonesia (YFMI) di Hotel Kahai Beach Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (14/10).

Workshop juga mengundang tokoh masyarakat Pulau Sebesi, PT LIP yang berencana menyedot pasir laut, serta WALHI Lampung, dan penggiat lingkungan hidup lainnya.

Warga memboikot acara tersebut sejalan dengan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang telah melarang aktivitas penambangan pasir laut di perairan Provinsi Lampung.

Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“DKP tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan pasir laut di pesisir Lampung, tegas Kepala DKP Lampung Makmur Hidayat, Senin (14/10).

Kepada Kantor Berita RMOLLampung, Direktur Eksekutif WALHI Lampung Irfan Tri, Minggu (13/10) malam, menolak menghadiri workshop yang diduga agar PT LIP seakan-akan telah mendapatkan dukungan untuk penambangan pasir laut.

YFMI menggelar workshop bertema “Potensi Ekonomi dan Ekologi Perairan Sekitar Pulau Sebesi” yang salah satunya pembahasan komitmen PT LIP terhadap masyarakat atas penambangan pasir laut.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Walhi Tuding Pemprov Sekadar Lepas Tanggungjawab

Dalam Catatan Keadilan EKologis Tahun 2019 ini WALHI Lampung Mengangkat Tema “Lampung Masih Darurat EKologis” yang bertujuan untuk...

Komisi II Ajukan Cabut Ijin PT LIP Ke Pimpinan DPRD Lampung

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, besok, Jumat (27/12) ajukan surat rekomendasi pencabutan izin PT LIP atas penyedotan pasir hitam sekitar...

Dikawal Ormas, PT LIP Rencana Sedot Pasir Sekitar Krakatau Malam Ini

Aktivis lingkungan mendengar kabar, dikawal ormas, PT Lautan Indonesia Persada (LIP) hendak menyedot pasir hitam sekitar Cagar Alam Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat...

PT LIP “Ngotot” Tetap Ingin Keruk Pasir Laut Krakatau

PT Lautan Indonesia Persada (LIP) "ngotot" tetap ingin mengkeruk pasir laut hitam sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK), walau...
Translate »