Abdullah Fadri Auli menilai Universitas Lampung sudah “kebablasan” melarang setiap dosennya tidak memberikan pendapat kepada publik.

“Para pengamat Unila hanya mengkritik yang bersifat membangun dan meluruskan masalah secara normatif,” ujar koordinator Lampung Goverment Watch (LGW) itu.

Kepada Kantor Berita RMOLLampung Selasa (10/3), mantan anggota DPRD Lampung 2014-2019 itu mengatakan apa yang dilakukan para dosen sesuai keilmuannya.

Hal itu sesuai sebagaimana yang diatur dalam Permenristek No.6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila, ujar Aab, panggilan Abdullah Fadri Auli.

Berdasarkan Pasal 31 poin 3, kebebasan akademik wewenang profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan pendapat secara terbuka.

“Saya melihat tidak ada dosen yang kebablasan sebagaimana yang dikatakan Juru Bicara Rektor Universitas Lampung (Unila) Nanang Trenggono.

Sebagai alumni, Abdullah Fadri Auli menginginkan Unila terus kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan wajib mengingatkan para pejabat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Senin (8/3), Jubir Rektor Unila Nanang Trenggono meminta setiap akademisi Unila tidak kebablasan dalam memberikan pendapat.

Menurut Nanang, akademisi harus memahami kebebasan mimbar akademik. Jangan sampai bias pemahaman kebebasan akademis, ujarnya.

Dengan demikian, apabila seorang akademisi memberikan pendapat tetapi tidak sesuai dengan bidang ilmunya, maka tidak dapat mewakili Unila.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.

Dia mencontohkan seorang akademisi hukum bidang tertentu berkomentar tentang politik.

Menurutnya itu tidak pas. “Tapi orang bisa bebas bicara. Akan tetapi, dia gak bisa bilang akademisi Unila, gak bisa mewakili Unila,” katanya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here