ISMINI sudah “merdeka”, kembali ke Maha Pecipta tahun lalu, pas HUT Kemerdekaan 73 RI. Namun, hak-hak almarhumah dan keluarganya yang luluh lantak sejak “Tragedi Talangsari” tak tergubris 30 tahun tembok kekuasaan.

Keluarga Ismini adalah salah satu potret korban imbas “Tragedi Talangsari” yang diperkirakan menelan 27 tewas, 173 ditangkap, dan 23 masuk pengadilan di sudut dusun Kabupaten Lampung Timur, 7 Februari 1989.

Sejak tragedi berdarah tersebut, nasib keluarga asal Sumatera Barat yang tak ikut jamaah pengajian Anwar Warsidi yang disangkakan ingin mendirikan negara Islam ikut terpuruk berkepanjangan hingga kini.

Penjara demi penjara, siksaan demi siksaan, dan intimidasi dialami keluarga Ismini yang empat rumah beserta isinya rata dengan tanah hanya karena kebetulan rumah-rumahnya itu dekat dengan tempat pengajian Zamzuri.

Anwar Warsidi sering berkunjung ke tempat pengajian Zamzuri di Desa Siderejo.

Sudah 30 tahun peristiwa itu berlalu, sudah lima kali pemilu, sudah lima kali ganti presiden, sudah tiga kali ganti jaksa agung, keadilan masih buntu, kata Azwar bin Kaili, suami Ismini.

Luka keluarganya semakin menganga tak terperih ketika tiba-tiba ada kabar telah ada deklarasi damai atas peristiwa berdarah tersebut antara Kemen Kopulham RI dengan Pemkab Lampung Timur dan warga yang bukan korban, Rabu (20/2).

Azwar bin Kaili semakin renta dan matanya sudah rabun menunggu datangnya keadilan yang telah mengurung keluarganya dan para korban lainnya selama ini dari tembok kekuasaan.

Padagang hasil bumi ini telah kehilangan harta benda, dipenjara berulang kali tanpa jelas kesalahannya, anak-anaknya ditolak masuk sekolah, serta hilangnya nyawa keponakannya akibat tragedi Talangsari.

Azwar, setelah peristiwa, disiksa dan mendekam16 buĺan penjara di Kota Bandarlampung dan istrinya, Ismini, mengalami hal serupa selama dua bulan di Paiman, Padang, Sumatera Barat.

Putra kecil mereka, Edi Arsadad, sempat menemani ibunya dalam penjara.

Setelah Azwar keluar penjara, dia menulis surat untuk mendapatkan keadilan ke Kotak Pos 5000. Bukannya keadilan yang datang, dia malah kembali masuk penjara selama lima bulan.

Bebas, ayah Edi Arsadad menulis surat ke gubernur Lampung untuk minta bantuan dibangunkan rumah dan jaminan anak-anaknya dapat masuk sekolah. Azwar minta bantuan karena semua harta ludes, rumah berikut isinya, foto pun tak ada lagi.

Jangankan bantuan dan perhatian, Azwar masuk penjara lagi selama empat bulan. “Semua tanpa proses hukum,” kata Edi Arsadad yang kini memimpin Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (P2KTL).

Anak-anak Azwar, termasuk Edi Arsadad, ditolak masuk sekolah. Mereka kemudian mengaku sebagai anak yatim agar bisa mondok gratis di Pesantren Hidayatullah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Azwar dan anaknya, Edi Ardasad, serta para korban “Tragedi Talangsari” terus menunggu datangnya keadilan dan para penguasa negeri ini. Meski, sudah berkali ganti rezim, tembok keadilan itu terasa semakin tebal bagi mereka.

Janji Jokowi menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu jelang Pilpres 2014, termasuk “Tragedi Talangsari”, angin segar bagi para korban tragedi berdarah tersebut. 

Namun, hingga di penghujung kekuasaannya, Presiden Jokowi belum juga menyentuh rasa keadilan bagi Azwar beserta keluarga korban lainnya.
Adanya Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kemenko Polhukam secercah harapan datangnya keadilan.

Namun, alih-alih memberikan keadilan, tim tersebut malah melakukan sepihak “Deklarasi Damai” bersama Pemkab Lampung Timur dan warga yang bukan korban “Tragedi Talangsari” jelang Pilpres 2019.

Tembok keadilan makin terasa tebal bagi Azwar dan kawan-kawannya.

Lima lembaga mengecam deklarasi tersebut, yakni Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menduga “Deklarasi Damai” masalah Talangsari 1989 merupakan langkah politis jelang Pilpres 2019.

“Patut diduga, langkah ini solusi pragmatis dari pemerintah dan sebagian kalangan politisi era Presiden Jokowi yang telah gagal menunaikan janjinya untuk penyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial dan non-yudisial,” katanya.

Deklarasi damai Talangsari malah mendelegitimasi rekomendasi Komnas HAM.

Amanat undang-undang yang telah dikeluarkan DPR RI untuk bersama-sama kepala negara membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, masih tak kunjung datang.

Azwar dan para korban “Tragedi Talangsari 2019” kembali melihat tembok semakin tebal untuk memeroleh keadilan.

Semua arsip dan catatan perjalanan penuh luka keluarga Azwar masih tersimpan rapih oleh Edi Arsadad. Semua hanya berupa kertas, seperti halnya deklarasi damai sepihak.

Namun, luka hati itu masih mengalirkan darah segar ketidakadilan bagi para korban sementara tembok keadilan itu malah makin tebal mengurung mereka.

(*) jurnalis

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here