Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih Rycko Menoza buka suara setelah Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Bandar Lampung masih deadlock dan belum menghasilkan susunan kepengurusan lengkap. Rycko menyebut kebuntuan dalam tim formatur dipicu miskomunikasi terkait sejumlah posisi dalam struktur pengurus.
Anggota DPR RI itu mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan seluruh anggota tim formatur. Ia juga membuka kemungkinan berkonsultasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung hingga meminta petunjuk DPP apabila diperlukan.
"Saya tidak ada persoalan dengan kepengurusan-kepengurusan yang kita ditunjuk dari DPD, tetapi memang ya ada sedikit miskomunikasi," kata Rycko didamping SC Musda Ali Wardana dalam konferensi pers di Kantor Golkar Kota Bandar Lampung, Selasa, 22 September 2026.
Rycko sehari sebelumnya ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026-2031. Ia menjadi satu-satunya calon yang mendaftarkan diri dalam Musda XI dan mendapat dukungan peserta Musda.
Namun, proses penyusunan kepengurusan setelah pemilihan ketua tidak berjalan mulus. Tim formatur yang terdiri atas lima orang belum mencapai kesepakatan mengenai komposisi kepengurusan. Sejumlah anggota formatur juga mempersoalkan berkas susunan pengurus yang diminta untuk ditandatangani.
Rycko mengatakan dirinya sebagai ketua terpilih sekaligus ketua tim formatur ingin keputusan mengenai kepengurusan tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Menurut dia, aspirasi pimpinan kecamatan (PK) yang menjadi pemilik suara dalam Musda juga perlu didengar.
Ia mengatakan dukungan dari 20 pimpinan kecamatan saat pemilihan menjadi salah satu alasan dirinya ingin proses penyusunan pengurus dilakukan secara terbuka dan dapat diterima semua pihak.
"Ya mereka juga tentu berharap, ya mereka juga didengar dalam hal susunan kepengurusan, itu makanya kemarin tidak terjadi diskusi lah, jadi bisa dikatakan rapat tidak terlaksanalah," ujar Rycko.
Menurut Rycko, persoalan muncul ketika tim formatur diminta menandatangani berkas kepengurusan. Ia mengatakan anggota formatur sebelumnya telah menandatangani daftar hadir, tetapi keberatan ketika kemudian diminta membubuhkan tanda tangan pada surat keputusan kepengurusan.
"Pada saat SK dicetak, diprint, kita disuruh tanda tangan, nah itu yang menjadi, apa istilahnya, ya menjadi tidak sepakat lah ya," katanya.
Rycko mengatakan salah satu anggota formatur sempat meminta agar susunan kepengurusan diperlihatkan. Namun, menurut dia, daftar tersebut tidak diperlihatkan kepada seluruh anggota formatur.
Rycko mengatakan tidak memiliki keberatan terhadap nama tertentu yang masuk dalam struktur kepengurusan. Namun, menurut dia, terdapat sejumlah posisi yang perlu dibicarakan bersama dengan anggota formatur dan unsur pemilik suara.
"Yang pasti dari saya tidak ada, saya tidak cocok dengan si A, si B, si C, saya kira semuanya cocok, yang pasti dari saya tidak ada hal yang saya tidak akomodir," katanya.
Untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut, Rycko mengatakan akan berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Jika persoalan belum dapat diselesaikan, konsultasi dengan struktur partai di tingkat pusat juga menjadi salah satu pilihan.
"Saya kira kita ingin segera di SKK, karena saya kira ukuran solid atau tidaknya, dari mulai komposisi ke pengurusan, ini pasti dilihat halayak ramai," ujar Rycko.
Setelah kepengurusan terbentuk, Rycko mengatakan konsolidasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan. Golkar Bandar Lampung memiliki struktur di 20 kecamatan yang akan menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi menjelang sejumlah agenda partai.
Dalam konferensi pers itu, Rycko juga berbicara mengenai target politik Golkar Bandar Lampung pada Pemilu 2029. Saat ini, Golkar memiliki enam kursi di DPRD Bandar Lampung. Ia berharap jumlah tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi delapan kursi atau lebih.
"Artinya sekarang kita perolehannya di Bandar Lampung ada 6 kursi, kita syukur-syukur bisa bertambah 8, 8 itu kan kita tinggal petakan mana yang lemah, mana yang perlu penguatan, atau syukur-syukur bisa melebihi dari itu," kata Rycko.
Adapun ketika ditanya mengenai kemungkinan kembali maju dalam pemilihan kepala daerah, Rycko memilih belum berbicara jauh. Ia mengatakan fokus terdekat adalah menyelesaikan kepengurusan dan memperkuat perolehan kursi legislatif.
"Kalau bicara wali kota, nanti lah ini masih pagi lah ya, jangan sampai kita ngomong gede, sementara persiapan kita belum mapan," ujarnya.
Sebelumnya, ketegangan pada Musda Senin 21 September 2026 terjadi setelah tim formatur diberi waktu menyusun struktur kepengurusan sekitar pukul 13.15 WIB. Pembahasan kemudian berjalan alot, terutama saat menentukan posisi sekretaris dan bendahara.
Dalam pembahasan tersebut, Rycko Menoza disebut menghendaki Mashudi untuk mengisi posisi sekretaris. Namun, Hanan A. Rozak selaku anggota formatur yang mewakili DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mengajukan nama lain, yakni Benny Halomoan Nauly.
Situasi semakin memanas ketika anggota formatur disodori berkas kepengurusan untuk ditandatangani. Sejumlah anggota formatur mempersoalkan berkas tersebut karena komposisi dan nama-nama pengurus tidak diperlihatkan terlebih dahulu.
Empat anggota formatur disebut keberatan dan menilai proses tersebut tidak transparan. Mereka diminta menandatangani berkas tanpa mengetahui secara lengkap susunan kepengurusan yang tercantum di dalamnya.
Adapun lima anggota tim formatur Musda XI DPD Golkar Bandar Lampung terdiri dari Rycko Menoza, Hanan A. Rozak, M. Rifai selaku Ketua Golkar Kecamatan Kedamaian, Samsir selaku Ketua Golkar Kecamatan Rajabasa, serta Darma Edi Thabrani dari unsur Karya Kekaryaan. 