Karomani, Dalman Firmansyah/RMOLLampung

Tiga rektor perguruan tinggi Lampung sepakat pemberantasan korupsi tak bisa mengandalkan KPK semata. Semua komponen masyarakat harus memeranginya sebagai kejahatan luar biasa.

Ketiga rektor tersebut adalah Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Karomani, Rektor IIB Darmajaya Dr. (Cand) Firmansyah Yunialfi Alfian, dan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Lampung Dr. Dalman

Mereka mengatakan hal itu kepada Kantor Berita RMOLLampung terkait Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Senin (9/12).

Prof Dr Karomani menyatakan bahwa korupsi bagian dari kejahatan kemanusiaan yang harus perangi bersama-sama, tidak bisa mengandalkan KPK semata-mata.

“Bersama masyarakat, KPK, dan pemerintah kita sama-sama wujudkan komitmen (untuk) memberantas korupsi,” demikian pesan solidaritas guru besar Ilmu Komunikasi Unila ini.

Sejawat Aom, sapaan Karomani, Dr (Cand) Firmansyah Yunialfi Alfian mengatakan hal senada.

Bungsu tokoh pendidikan mendiang Alfian Husin itu menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga penanganannya pun harus super luar biasa.

“Pencegahan korupsi dengan cara penanaman karakter dan sifat jujur, takut korupsi karena ada Allah SWT yang mengawasi dengan pembelajaran dan pemahaman agama sejak usia dini,” ujarnya.

Alumnus S1 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya (Unsri) itu juga menyoroti aspek pemberantasan korupsi, bila perlu diperkuat pemberlakuan hukuman mati.

“Pemberantasan dengan aparatur yang bersih jujur, amanah dan hukuman yang seberat-beratnya. Jika perlu hukuman mati, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan orang yang berniat untuk korupsi,” tegas Ketua Aptisi Lampung ini.

Sementara itu, Dr. Dalman menggarisbawahi bahwa tindakan korupsi oleh siapapun baik pejabat publik maupun pejabat lainnya baik negeri maupun swasta itu sangat tidak dibenarkan.

“Karena korupsi tindakan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik dan berakibat kerugian keuangan negara ataupun harta benda suatu lembaga atau organisasi. Oleh sebab itu, tindakan korupsi wajib diberantas di mana saja dan kapan saja,” lugas pakar linguistik ini.

Institusi KPK sebagai komisi pemberantasan korupsi harus terus berjuang dan bertugas secara optimal untuk memberantas korupsi di seluruh Tanah Air, imbuh dia, Minggu.

Dalam menjalankan tugasnya, lanjut Dalman, KPK hendaknya bersinergi dengan pihak terkait. Dalam hal ini, KPK bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk memberantas korupsi yang kini masih saja merajalela.

Ia berharap, ke depan KPK harus bertindak lebih tegas terhadap koruptor, siapapun orangnya tanpa pilih kasih. “Dan perlu dimiskinkan, dipenjara dengan hukuman yang berat dan maksimal jika ia ternyata terbukti bersalah telah melakukan tindakan korupsi,” sambungnya.

Namun demikian, ia menilai strategi efektif untuk mencegah-memberantas korupsi di Indonesia ialah dengan memupuk kesadaran masyarakat terhadap tindakan korupsi lewat peningkatan iman dan taqwa (Imtaq) serta pendidikan antikorupsi bagi masyarakat.

“Bahkan dapat diintegrasikan dalam setiap satuan pendidikan baik Dikdasmen maupun Dikti. Bahkan sangat baik jika tiap perguruan tinggi dapat menyajikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum yang digunakannya sebagai mata kuliah umum wajib,” Dalman afirmatif.

Saat ini, ujarnya, UM Lampung Alhamdulillah telah menjalankannya. Semua program studi di lingkungan UML wajib menyediakan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

“Akhir kata, Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga tindakan korupsi di Tanah Air Indonesia dapat diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga Indonesia terbebas dari tindakan korupsi,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here