Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan intervensi yang lebih terarah hingga tingkat desa.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Angka tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.
Jihan menjelaskan, prevalensi stunting Lampung sempat turun dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 15,9 persen pada 2024.
Meski mengalami kenaikan, Pemprov Lampung tetap optimistis dapat mencapai target penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2029.
Target Lampung sebesar 10,83 persen tersebut lebih rendah dibandingkan target nasional dalam RPJMN 2029 yang ditetapkan sebesar 14,2 persen.
Menurut Jihan, penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, dan produktivitas ketika dewasa.
"Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita," ujar Jihan.
Berdasarkan data analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kementerian Dalam Negeri tahun 2025, dari 451.843 balita yang telah diinput, sebanyak 14.711 balita atau sekitar 3,26 persen tercatat mengalami stunting.
Jihan mengingatkan, angka tersebut merupakan data layanan yang tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil SSGI karena menggunakan metode pengukuran berbeda.
Ia juga menyoroti lima daerah yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.
"Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut," tegasnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemprov Lampung menjalankan enam kegiatan unggulan yang menyasar pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga.
Program tersebut meliputi kampanye konsumsi protein hewani melalui gerakan makan dua butir telur setiap hari, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), serta penguatan layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita pada periode 1.000 HPK.
Selain itu, Pemprov Lampung mengembangkan Desa Tapis sebagai model kolaborasi multisektor untuk memperkuat Posyandu dan kesehatan keluarga.
Pemprov juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam penyaluran bantuan sembako bagi ibu hamil berisiko serta pengembangan ketahanan pangan.
Salah satu dukungan tersebut berupa bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.
Jihan menegaskan, percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan akademisi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat perencanaan berbasis data, meningkatkan kedisiplinan penginputan Web Aksi Bangda, serta mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi program.
"Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata," ujarnya.
Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dimulai dari penguatan peran pemerintah desa.
Menurutnya, kepala desa harus memahami kondisi masyarakat, terutama keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.
Ia juga meminta pemerintah desa mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pemenuhan gizi, penguatan Posyandu, pendampingan ibu hamil, serta peningkatan sanitasi dan lingkungan sehat.
Selain itu, kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026 yang tercatat sebanyak 1.280 desa. Artinya, terdapat penambahan 225 desa yang mencapai kategori tersebut.
Meski demikian, masih terdapat 941 desa atau sekitar 38 persen yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.
Ahmad Riza mengingatkan agar pelaksanaan program penurunan stunting tidak hanya berfokus pada kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Andrey Ikhsan Lubis, menyampaikan Lampung merupakan provinsi ketiga yang menjadi lokasi Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Tanggamus mencatat prevalensi stunting tertinggi di Lampung sebesar 24,9 persen, sedangkan Lampung Selatan terendah sebesar 10,4 persen.
Rakor tersebut juga membahas kendala pelaksanaan program, peningkatan skor konvergensi desa, serta penyusunan rencana kerja tindak lanjut yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target pelaksanaan.
Melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan desa, percepatan penurunan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran untuk mencapai target Lampung sebesar 10,83 persen pada 2029.