RMOLLAMPUNG. Perdebatan antara mazhab ekonomi neoliberal diwakili Sri Mulyani (SMI) sementara mazhab konstitusi tampil Rizal Ramli (RR). Terlaksanakah?

RR pernah memberikan tantangan kepada SMI, tahun 2007. Temanya soal pencabutan subsidi BBM. Namun SMI mengabaikan tantangan debat itu. Presiden SBY tidak memerintahkan Sri Mulyani untuk meladeni. Saat itu tidak ada juga kelompok masyarakat yang mendukung terjadinya debat.

Kini situasinya berbeda.

Awalnya dari acara Mata Najwa Ekslusif dengan tema Kartu Politik Jokowi, Rabu (25/4). Presiden Jokowi dalam acara tersebut membahas soal polemik utang dan mempersilahkan politisi atau ekonom yang masih meragukan penanganan utang untuk berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kontan, “tantangan’ Presiden kepada publik melalui acara Mata Najwa tersebut direspon oleh ekonom senior Rizal Ramli. Rizal meminta difasilitasi perdebatan antara dirinya dengan Sri Mulyani secepatnya, karena sudah diperintahkan Presiden Jokowi.

Bersambut. Sosial media ramai, media memberitakan. Kalangan pergerakan juga sangat mendukung. Bahkan beberapa, seeprti ormas KAMMI dan Persatuan Pergerakan, menawarkan diri menjadi penyelenggara debat.

Perdebatan tentang utang luar negeri akan mengungkap apa yang memang sudah menjadi hak publik. Hak publik untuk mengetahui dengan jelas tentang serba-serbi utang yang harus dibayar publik melalui pajak mereka.

Jadi, semisal benar terjadi perdebatan tersebut, kalau boleh kami menitip pertanyaan: tentu tentang rasio utang yang lebih layak, apakah rasio total utang per PDB ataukah rasio pembayaran cicilan dan bunga dibagi ekspor (DSER)?

Publik juga berhak mengetahui berapa besar biaya utang pemerintah, besar bunga implisit surat utang pemerintah? Mengapa bunga surat utang (bond) era Sri Mulyani lebih tinggi dari negara-negara tetangga, yang resiko utangnya lebih buruk dari Indonesia? Berapa besar porsi utang dan bunga yang dibuat seorang Sri Mulyani selama menjabat Menteri Keuangan, di era SBY dan di era Jokowi? Apakah Sri Mulyani sengaja pasang bunga surat utang tinggi demi dapatkan penghargaan dari investor keuangan dunia, meskipun merugikan publik Indonesia?

Kemudian akan terungkap, bahwa yang selama ini disebut prudent dalam penanganan utang oleh kelompok mazhab ekonomi yang sama dengan Sri Mulyani, kenyataannya tidak prudent sama sekali.

Mazhab ekonomi yang sama telah menggadaikan pembuatan puluhan undang-undang dan peraturan di Indonesia sejak 1967 demi mendapatkan kucuran utang atau donor lembaga internasional.

Mazhab ekonomi yang sama, yang merasa IMF dan Bank Dunia adalah tuan mereka, sehingga setiap urusan internal ekonomi Republik harus dilaporkan ke mereka.

Mazhab ekonomi yang sama yang menyebabkan pendapatan perkapita Indonesia sangat lamban pertumbuhannya (pada 2020 akan tertinggal dari Malaysia yang akan berpendapatan perkapita standar negara maju -versi OECD, 2018, Indonesia baru akan mencapainya tahun 2042) dan ketimpangan pendapatan masyarakat sangat jauh dari keadilan sosial (indeks Gini 0,39 sangat jauh dari standar negara kesejahteraan, indeks Gini 0,29).

Mazhab ekonomi yang sama yang mengundang masuk Freeport tahun 1967. Mazhab yang telah menguasai kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 50 tahun.  
 
Sebaliknya, mazhab ekonomi Konstitusi yang diwakili Rizal Ramli belum pernah berkuasa lama atas kebijakan ekonomi Indonesia. Praktis hanya terjadi di era Gus Dur selama 1 tahun 9 bulan.

Salah satu prestasi yang tidak diragukan adalah Gus Dur berhasil angkat perekonomian dari minus ke positif 4,5% dengan kurangi utang dan catat rekor ketimpangan terbaik sepanjang sejarah Indonesia (indeks Gini 0,31). Jadi debat ini adalah kesempatan untuk lebih meluaskan mazhab ekonomi Konstitusi sebagai masa depan Indonesia di 2019. Meninggalkan mazhab ekonomi neoliberal sebagai sejarah.

Tapi toh, akhirnya saya renungkan. Ah, mana mungkin debat ini terjadi. Sri Mulyani pasti tidak berani. Nanti akan muncul alasan sibuk lah, ini lah, itu lah. Padahal jelas Presiden memerintahkan dirinya. Ini mungkin hanya keceplosannya Pak Jokowi.

Pak Jokowi pasti tidak serius dengan tantangannya tersebut. Mana mungkin beliau tega korbankan Sri Mulyani, yang juga masuk radar sebagai, pasangannya di Pilpres 2019. Sudahlah..[try]

Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here