23.2 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 04:51 WIB
Beranda OPINI Senjakala Kebebasan Berpendapat

Senjakala Kebebasan Berpendapat

Oleh Ismi Ramadhon*

COVID-19 bukan menjadi halangan untuk tetap menjaga nalar kritis dalam mengawasi pengelolaan kekuasaan negara dari Amerika hingga Papua.

Peristiwa yang terjadi terhadap pria kulit hitam George Floyd yang tewas diinjak anggota k epolisian kulit putih Minneapolis “membakar” aksi besar-besaran di Amerika Serikat.

Tragedi terhadap warga keturunan Afrika-Amerika tersebut membuka kembali mata dunia terhadap pentingnya penghapusan isu rasial dan diskriminatif terhadap warga kulit hitam.

Kematian Floyd menyulut reaksi yang menjalar ke berbagai belahan dunia seperti Manchester, Berlin, Sydney, Paris dan berbagai negara lainnya untuk menyerukan hal yang serupa.

Sebagai negara yang pengguna internetnya sebanyak 175,4 juta menurut We Are Social tentu arus informasi dari Amerika akan sekejap tiba di Indonesia.

Gerakan Black Lives Matters ini kemudian bertranformasi dengan makna yang lebih sempit berkaitan tentang kesenjangan sosial dan perlakuan diskriminatif terhadap kehidupan di Papua.

Perlakuan diskriminatif ini terbukti dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan Tergugat I Presiden Jokowi dan Tergugat II Menkominfo adalah perbuatan melanggar hukum dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) mengajukan gugatannya terhadap petinggi negara itu dengan No. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT tertanggal 21 November 2019

Gerakan Papuan Lives Matters bukan murni berasal dari gejolak yang terjadi di AS.

Namun, tak tertutup kemungkina peristiwa tersebut menjadi pemicu persoalan ketidakmampuan rezim untuk menghapus kesenjangan sosial, diskriminatif, dan hukum yang bercorak rasial di Bumi Cendrawasih.

Lebih luas lagi, apa yang dipetakan oleh Dr. Refly Harun dalam opininya di Harian Kompas berjudul Memimpin Penegakan Hukum pada 24 Oktober 2017.

Pakar Hukum Tata Negara UGM ini menganalogikan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi diibaratkan mahasiswa yang harus mengambil tiga mata kuliah, yaitu ekonomi, politik, dan hukum.

Presiden menunjukkan ketertarikannya terhadap mata pelajaran ekonomi diperlihatkan dengan undangan agar investor tertarik berinvestasi di Indonesia.

Kepala negara memudahkan investasi melalui berbagai prosedur yang efisien, misal tercermin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja dan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar moda lalu lintas perekonomian.

Dalam mata kuliah politik, kita mampu menilai bahwa Jokowi berhasil memborong Parpol untuk mengusungnya di Pilpres 2019.

Dalam drama yang hampir serupa, Jokowi kembali head to head menghadapi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 yang sangat dinamis dan kompetitif.

Prabowo-pun tumbang dan akhirnya menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan.

Jokowi hanya menyisakan dua Parpol yang tidak bergabung dengan pemerintah, yakni PKS dan PAN.

Dalam mata kuliah hukum, terutama sub-sub bahasan penegakan hukum (law enforcement) imajinasi dan passion itu tidak nampak dipermukaan.

Refly menganggap bahwa Jokowi tidak lulus mata kuliah penegakan hukum.

Indikator yang paling disoroti adalah melemahnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Jokowi dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2019.

Paradoks Demokrasi

Di Era Presiden Jokowi, setidaknya ada tiga hal yang menggambarkan terjadi kecenderungan untuk mereduksi aktualisasi demokrasi.

Pertama, pemerintah tidak mampu menangkap secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

Kedua, pemerintah tidak memiliki semangat reformasi,.

Ketiga, pemerintah tidak mau mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi yang menghendaki partisipasi dan pengawasan oleh rakyat.

Partisipasi dan pengawasan oleh rakyat dilancarkan melalui pikiran yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dinilai belum mencerminkan keadilan sosial.

Kita menyaksikan bahwa terdapat beberapa aktivitas akademis di kampus yang syarat akan kebebasan berpendapat coba diberangus oleh penguasa.

Contoh, diskusi daring yang hendak diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) UGM bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan.

Diskusi yang semula akan menghadirkan Prof. Ni’matul Huda. guru besar HTN Universitas Islam Indonesia malah menuai teror hingga ancaman pembunuhan.

Berbeda dengan UGM yang melindungi mahasiswanya dari tuduhan makar dan ancaman teror. Universitas Indonesia malah menyatakan bahwa diskusi yang dipentaskan oleh BEM UI dianggap bukan mencerminkan sikap dan pandangan UI terhadap isu rasial di AS dan Papua.

Bahkan dengan congkaknya, UI menilai narasumber yang dihadirkan dalam diskusi ‘#PapuanLivesMatters Rasisme Hukum di Papua‘ dianggap tidak layak.

Narasumber diskusi antara lain Veronica Koman sebagai pengacara HAM, Gustaf Kawer pengacara HAM Papua, dan eks tapol Papua yang tidak disebutkan namanya.

Dalam penilaian ‘tidak layak’ itupun bahkan UI turut menjadi pelaku diskriminatif terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik.

Lagipula bukan tugas UI untuk menilai layak atau tidak layaknya seorang menjadi pembicara, biarkan proses dialektika yang menjernihkan kemampuan narasumber itu.

Sikap angkuh dan congkak bukan domain pendidikan, seperti apa yang menjadi pesan Tan Malaka bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan.

Universitas Lampung

Kemudian teror intimidatif dan upaya menghalangi mimbar kebebasan berpendapat juga terjadi di Universitas Lampung, mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan Teknokra yang menggelar diskusi tentang isu rasisme Papua juga mendapat ancaman teror.

Panitianha kemudian dipanggil pihak kampus untuk membatalkan kegiatan diskusi dengan alasan telah dihubungi oleh BIN dan diretasnya akun Go-Jek pimpinan Teknokra dengan terus memesan makanan tanpa henti.

Hak Privat Dalam Bahaya

Teror dan ancaman pembunuhan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan aktivitas ilmiah merupakan hal yang sangat riskan bagi proses demokratisasi di Tanah Air.

Belum lagi teror ancaman data pribadi yang terkoneksi dengan media sosial, hakikatnya merupakan perlindungan hak privat setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan mengekspresikan diri yang dijamin oleh konstitusi.

Pemblokiran dan pembatasan internet di Papua menjadi yurisprudensi bahwa pemerintah telah memformulasikan suatu upaya yang akan mereduksi pemenuhan hak asasi warga negara dan menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kejadian teror yang terjadi kepada kawan-kawan UKPM Teknokra tidak dapat dianggap remeh, karena modus peneror juga menyentuh hak privasi atau yang di dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebut dengan Hak Pribadi.

Data-data pribadi yang menjadi prasyarat membuat akun media sosial menjadi rentan untuk disalahgunakan. Sehingga percakapan-percakapan yang sifatnya privat dapat diketahui khalayak umum.

Perbuatan semacam ini dikenal dengan doxing atau mengumpulkan identitas dan data pribadi seseorang untuk menyebarluaskannya ke publik untuk mengganggu psikologis seseorang dan menjatuhkan reputasinya.

Setidaknya ada tiga jenis pengertian hak dipandang dari hukum privat, yakni hak gugat (claim right), hak-hak moral (moral right), dan terakhir adalah hak-hak umum (general right).

Hak yang terakhir ini yang dapat kita hubungkan dengan realitas adanya ancaman, teror dan peretasan media sosial, hak atas integritas pribadi dan hak atas reputasi adalah definisi dari hak-hak umum yang makin hari kian direduksi eksistensinya.

Senjakala Sebuah Orde

Prof. Bagir Manan dalam karya Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi menyebutkan ada tiga masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsepsi kenegaraan UUD 1945.

Pertama, penyelenggara negara ternyata menafsirkan dan melaksanakan konsep-konsep kenegaraan yang disepakati itu berdasarkan pengertiannya sendiri.

Kedua, UUD 1945 kurang mengatur mekanisme checks and balances.

Ketiga, lemahnya komitmen penyelanggara negara sehingga tidak tumbuhnya konsep dasar demokrasi yang dituangkan dalam UUD 1945.

Setidaknya, ada dua hal penting yang harus dijadikan pedoman untuk terus mengingatkan kekuasaan.

Pertama, ungkapan Lord Acton yang berbunyi powers tends to corrupt, absolute Powers corrupt absolutely yang artinya kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang mutlak pasti korup.

Kedua, dalam buku The Spirit of The Laws, Montesquieu mengatakan: Constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse is, and carry his authority as far as it will go.

Kedua, ungkapan tersebut baik digunakan sebagai jawaban mengapa kita harus terus ÔÇÿcurigaÔÇÖ terhadap pemerintah dan mengapa kita tidak boleh berhenti mengkritiknya.

Karena ada Rp2000 triliun lebih uang yang dipercayakan pada kekuasaan itu serta negara mempunyai alat perlengkapan yang sewaktu-waktu dapat mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia, presiden dipilih dengan ongkos yang mahal dan diberikan fasilitas kenegaraan untuk menjadi pelayan rakyat, maka semua kebijakan yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat, wajib kita ingatkan melalui kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Senjakala kebebasan berpendapat tidak boleh terjadi, ia harus tetap menyala sebagai suluh semangat perjuangan dan teguh seperti debur ombak yang menghantam batu karang.

Senjakala sebuah orde dapat terjadi, namun hak kebebasan berpendapat akan terus abadi.

*Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

EDITOR : herman bm

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Pejuang Bravo Lima Konsolidasi Kepengurusan Dan Kawal Jokowi-Maruf

Pejuang Bravo Lima (PBL) Lampung konsolidasi dalam rangka prakondisi pemantapan pelantikan kepengurusan periode 2019-2024. Acara berlangsung di Emerald Bistro, Emerald Hill Residence, Jl RE Martadinata, Kelurahan...

2.465 Penyelenggara Pilkada Waykanan Jalani Pemeriksaan Kesehatan

 Sebanyak 2.465 orang penyelenggara adhoc Pilkada termasuk seluruh Pimpinan dan staf KPU Waykanan menjalani pemeriksaan kesehatan, Senin (12/7).

Kursi Nasir-Naldi Sudah Cukup Berlayar Di Pilkada Pesawaran

Kursi dukungan terhadap pasangan M. Nasir dan Naldi Rinara S Rizal sudah cukup untuk berlayar mengikuti kontestasi Pilkada 2020 Kabupaten Pesawaran. Setelah sebelumnya mengantongi empat...

Nasir-Naldi Terima Rekomendasi Pencalonan Dari DPP PAN

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan dukungannya kepada M. Nasir dan Naldi Rinara S Rizal sebagai pasangan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 Kabupaten...
Translate »