Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengingatkan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan setiap belanja menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Marindo saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026).
Dalam kegiatan yang digelar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut, Marindo hadir sebagai pembicara utama. Ia menekankan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting yang menentukan kualitas belanja pemerintah sekaligus keberhasilan pembangunan daerah.
“Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Marindo, setiap proses pengadaan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Integritas, kepastian hukum, serta kualitas hasil pekerjaan juga harus menjadi perhatian utama para pelaku pengadaan.
Ia menilai, penguatan tata kelola pengadaan tidak cukup hanya melalui aturan teknis. Komitmen pimpinan perangkat daerah juga diperlukan untuk memastikan proses pengadaan selaras dengan perencanaan pembangunan, ditangani sumber daya manusia yang kompeten, serta diawasi secara efektif.
Marindo juga menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman dalam menghadapi dinamika pengadaan barang/jasa. Pemahaman regulasi yang utuh diperlukan agar persoalan maupun pengaduan dapat ditangani sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing pihak.
“Pengadaan barang dan jasa yang bersih, efisien, dan memberikan manfaat nyata tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, dan perangkat daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, memberikan dukungan hukum, serta memastikan setiap pengaduan ditangani secara tepat tanpa melampaui kewenangan masing-masing institusi.
Kegiatan yang diikuti berbagai instansi itu juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai penanganan permasalahan pengadaan. Sejumlah narasumber dari LKPP memberikan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Marindo berharap forum tersebut dapat membantu pelaku pengadaan memahami regulasi sekaligus penerapannya dalam menghadapi persoalan di lapangan.
Dengan penguatan kapasitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan belanja yang berkualitas.