Sidang online di PN Tanjungkarang/ RMOLLampung

 Eks Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Utara (Lampura), Samsir mengaku untuk ketok palu APBD 2015 unsur pimpinan DPRD meminta syarat berupa uang Rp 5 Miliar.

Hal itu diungkapkan Samsir dalam sidang online di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (8/4).

“Saya disuruh Pak Bupati (Agung Ilmu Mangkunegara) untuk menanyai kepada ketua dewan, kenapa anggaran 2015 belum disahkan. Seperti yang ada di BAP saya, ketua dewan minta uang Rp 5 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, ketua dewan yang ditemui dari Faksi Partai PDIP, Gerindra, dan Demokrat.

“Dari Gerindra namanya Paruh, PDIP itu Zainal Abidin mantan Bupati Lampung Utara, sedangkan Demokrat itu wakilnya, Wansori,” ujarnya.

Lanjutnya, saat itu Wansori, Budi, Paruh ditunggu di kolam ikannya untuk membicarakan masalah ketok palu.

“Saat itu saya tanya kenapa tidak mau ketok palu. Kata Pak Paruh ada syaratnya harus begini-begini, lalu dia menyebutkan angka. Angkanya sekitar 5 miliar pak. Lalu saya bilang, wah kalau itu saya tidak bisa jawab pak karena dari mana pak uangnya,” jelasnya.

Lalu Samsir menemui Zainal, ketua PDIP, di Senayan Plaza, Jakarta untuk membicarakan hal yang sama.

“Saya bilang pak bupati tidak mau bayar, namun Pak Zainal bilang sesuai yang dikatakan Paruh tadi. Harga mati itu,” ujarnya.

Samsir pun melaporkan hasil pertemuannya kepada Bupati Agung.

“Pak bupati marah, akhirnya gak ketok palu pada saat itu,” jelasnya.

Akhirnya Bulan Juni 2015 APBD 2015 disahkan, tapi sebelumnya prosesnya panjang.

“Kita sempat dipanggil oleh menteri dalam negeri. Lalu diberikan sanksi atau hukuman pada saat itu saya pikir mereka merasakan. Akhirnya bulan Juni 2015 ketok palu juga,” ujarnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here