Rencana pemerintah pusat menggelontorkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hari mengaku heran dengan rencana pemberian insentif tersebut. Menurutnya, MBG semestinya menjadi sarana agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
Namun, ia menilai pelaksanaan program justru berpotensi menyimpang dari tujuan awal karena diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.
"Tapi pada praktiknya tidak seperti yang diharapkan, malah jadi bancakan oknum ‘pemburu rente’ yang mengambil keuntungan dari MBG," kata Hari kepada RMOL, Minggu (1/11/2026).
Ia juga mempertanyakan rencana pemberian insentif kepada daerah yang dianggap berhasil menjalankan program tersebut. Menurutnya, anggaran Rp1 triliun itu sebaiknya tidak digunakan untuk perlombaan menyukseskan MBG, melainkan dialihkan ke program yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
"Kemudian muncul lagi program lomba sukseskan MBG, dan baiknya program lomba dialihkan untuk program yang bermanfaat langsung ke masyarakat," ujarnya.
Hari turut mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran apabila insentif diberikan kepada pemda. Sebab, pejabat memiliki kewenangan dalam mengelola dan menggunakan anggaran negara.
"Pejabat kita gampang membuat program karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari APBN. Sehingga, usulan mudah tanpa memperhitungkan dampak dari program tersebut," katanya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan program pemerintah seharusnya tidak berhenti pada capaian administratif atau penghargaan bagi daerah. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah manfaat nyata yang diterima masyarakat.
"Masyarakat butuh program pemerintah yang menyentuh langsung ke piring-piringnya di rumah," pungkasnya. 