23.8 C
Bandar Lampung
Minggu 31 Mei, 2020 05:40 WIB
Beranda POLITIK RUU Ciptaker Momentum Perbaiki Ekosistem Ketenagakerjaan

RUU Ciptaker Momentum Perbaiki Ekosistem Ketenagakerjaan

Kondisi perekonomian nasional tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya disebabkan bencana kesehatan Covid-19. Iklim investasi yang buruk juga berakibat semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Tantangan tersebut harus bisa diatasi pemerintah secepatnya. Jangan sampai, kondisi yang mengkhawatirkan ini justru bertambah parah dan berujung kepada resesi. Pemerintah harus secepatnya menerbitkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Seperti, omnibus law RUU Cipta Kerja.

Demikian pandangan yang disampaikan Direktur Riset Indeks, Arif Hadiwinata seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

“Tingginya pengangguran akan menghantui perekonomian nasional ke depan. Pemerintah harus secepatnya mengeluarkan kebijakan yang dapat menampung mereka melalui penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan yang banyak,” ujar Arif.

Arif memahami, penciptaan lapangan pekerjaan tak hanya bergantung pada regulasi investasi semata. Dibutuhkan perbaikan terhadap regulasi perizinan, ketenagakerjaan, dan lain-lain yang selama ini dinilai sebagai penghambat.

“Itu yang kami sebut sebagai ekosistem ketenagakerjaan di mana semua hal yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi nasional harus dibahas dalam satu paket dan tidak dapat dipisahkan,” papar Arif.

Saat ini, bidang ketenagakerjaan masih memiliki banyak regulasi yang tak efisien dan cenderung tumpang tindih. Oleh karenanya, RUU Ciptaker menjadi peluang untuk memperbaiki dan mereformasi regulasi yang ada.

Namun, ia mengingatkan bahwa reformasi regulasi harus bersifat komprehensif dan tidak berpihak pada kepentingan salah satu pihak. “Prinsip utamanya kepentingan nasional, atau kepentingan yang lebih luas. Bukan kepentingan satu pihak tertentu,” tegasnya.

Arif pun menyayangkan adanya opini yang menganggap RUU Ciptaker hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Paradigma itu yang menimbulkan resistensi terhadap RUU tersebut.

“Persepsi diametrik antara buruh dan pengusaha misalnya, harus diperjelas. Lebih bijak, kedepankan kepentingan luas dengan duduk bersama. Kedua belah pihak dipersilakan negosiasi dengan fair sehingga lahir RUU Cipta Kerja yang diterima mayoritas,” paparnya.

Arif menegaskan, pengusaha dan buruh sudah seharusnya menciptakan simbiosis mutualistis. Mereka sama-sama ingin menghasilkan keuntungan maksimum dalam pertukarannya. Pengusaha, kata dia, ingin harga jasa pekerja murah agar menguntungkan. Begitupun sebaliknya, para pekerja ingin upah tinggi dan perbaikan kesejahteraan.

“Kesannya berseberangan, tetapi akan selalu ada titik temu yang bisa dicapai sehingga lahir regulasi yang dapat diterima kedua belah pihak,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Sandiaga Dorong Pembahasan RUU Ciptaker Lebih Banyak Libatkan UMKM

Penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja diminta untuk melibatkan lebih banyak dialog dengan sektor UMKM. Sektor ini dapat menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja...

Hadapi Covid-19, Omnibus Law Dibutuhkan Untuk Kemudahan Investasi

Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law yang kini dibahas pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan untuk kemudahan investasi. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia cukup terdampak oleh...

Perbaikan Draf RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, KSP Dapat Banyak Masukan

Terkait dengan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, Kantor Staf Presiden (KSP) mengaku mendapatkan banyak sekali masukan dari para pemangku kepentingan....

RUU Ciptaker Modal Utama Untuk Tingkatkan Daya Saing Indonesia

Rancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja didesain untuk meningkatkan daya saing dan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) di Indonesia. Naskah akademik yang...
Translate »