23.2 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 06:01 WIB
Beranda HUKUM Realistis Dan Berhati Nurani, Pilkada Serentak Mundur 2024

Realistis Dan Berhati Nurani, Pilkada Serentak Mundur 2024

OLEH NIZWAR AFFANDI

SEPULUH hari terakhir, saya sesungguhnya sudah jenuh membaca begitu banyak tautan berita tentang pandemi corona apalagi hendak berkomentar dan terlibat dalam diskusi-diskusinya.

Saya semakin bosan mendengar Juru Bicara Gugus Tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lampung yang melaporkan pertambahan jumlah saudara kita yang positif, wafat dan sembuh setiap hari.

Lama-lama, kesannya, laporan itu hanya sederetan angka-angka tidak berarti apa-apa, kering tanpa jiwa.

Agak lumayan, walaupun sedikit terlambat, membaca berita, para pemangku jabatan publik sudah lebih aware dan bersungguh-sungguh menangani pandemi ini.

Mereka tampak mulai bergerak melakukan pencegahan penyebaran, pengobatan sampai dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya.

Insha Allah, kegaduhan kritik kurang sigapnya pemangku kepentingan lewat berbagai media sosial dua-tiga minggu yang lalu cukup efektif menyalakan “alarm” buat para penguasa.

Sudah diperkirakan, para pemangku kepentingan akan bereaksi sangat menyebalkan awal-awaknya jika disenggol soal kelemahan kinerjanya.

Bahkan, beberapa pihak merasa diserang secara personal kewibawaan dan kehormatan pribadi beserta jabatan yang melekat pada diri mereka.

Biarkan saja, memang begitu hukum besi kekuasaan, cenderung merasa selalu paling baik dan selalu paling benar.

Puasa berkomentar tentang pandemi corona, seorang sahabat menelepon dan meminta pendapat tentang tiga opsi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang tengah dikaji.

Saya tergoda menanggapinya. Tapi, saya tanyakan dulu ke sahabat yang sedang bertugas menjadi wakil kita di lembaga tinggi negara itu apakah masih boleh menambahkan opsi lain di luar tiga skenario yang sedang dipertimbangkan penguasa?

Karena, hemat saya, perkembangan situasi sekarang membutuhkan keberanian untuk menempuh opsi lain di luar sekedar penundaan sampai Desember tahun ini, atau Maret atau September tahun depan.

Saya mengajukan opsi keempat, pilkada serentak ditunda saja sampai tahun 2024.

Saya tidak akan bercerita panjang tentang contoh pilkada yang pernah ditunda karena bencana alam seperti tsunami di Aceh dan gempa tektonik di Jogja.

Saya juga tidak akan membahas dasar hukum penundaan karena muaranya sudah jelas yaitu perppu yang mengatasi kebuntuan beberapa pasal dalam UU Pilkada yang terlanjur mengatur pilkada serentak September tahun ini.

Saya hanya akan menyampaikan dua kondisi sebagai pertimbangan mengajukan opsi keempat itu.

Pertama, soal kondisi laju pandemi corona beserta dampak sosial-ekonomi ikutannya dan yang kedua kondisi keuangan negara kita.

Kondisi Pertama

Pandemi corona bergerak secara global menjangkiti jutaan orang di 210 negara, jutaan orang itu tidak terkena secara serempak, 210 negara itu memiliki perbedaan waktu awal terdeteksi dengan siklus infeksi yg berbeda-beda.

Selama vaksinnya belum ditemukan dan teruji dapat efektif mencegah penularan, maka selama itu pula belum ada satu negara pun dapat memastikan dirinya sudah terbebas dari ancaman pandemi corona.

China yang baru saja menarik nafas sebentar arus bersiap-siap lagi menghadapi potensi gelombang kedua pandemi yang berasal dari lalu lintas interaksi masyarakat global.

Dunia baru bisa dikatakan bebas dari pandemi ini jika tidak ada lagi satu negara pun yg masih memiliki penduduk pengidap virus Covid-19.

Vaksin yang dunia butuhkan itu entah kapan baru akan ditemukan dan siap digunakan.

Jika Amerika, China, Jerman, Jepang dan Iran saja masih belum berani memperkirakan kapan vaksin akan ditemukan, bagaimana mungkin kita berani mengatakan Indonesia akan terbebas dari pandemi corona akhir tahun ini?

Manusia super pintar dan super kaya seperti Bill Gates saja masih berharap paling cepat 12-18 bulan ke depan,

Lamanya wabah ini belum dapat diprediksi secara pasti. Namun, dampaknya berbanding lurus dengan kondisi sosial dan ekonomi yang harus diderita oleh masyarakat dan ditanggung oleh negara.

Kondisi pertama ini memengaruhi langsung kondisi yang kedua.

Kondisi Kedua

Kita tahu bahwa secara makro kondisi perekonomian kita sangat tertekan akibat pandemi corona, apalagi kondisi keuangan negara yang tercermin dalam APBN.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara dari pajak mengalami penurunan lebih dari 10% .

Hal itu akibat banyaknya stimulus dan pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan lebih dari 26% akibat harga minyak dunia yang terus melemah.

Menteri Keuangan juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kondisi krisis ekonomi yg menjadi dampak pandemi corona akan lebih berat ketimbang krisis ekonomi pada tahun 2008 bahkan 1998.

Kita harus bersiap-siap menjalani pertumbuhan ekonomi yang minus sampai 0,4%.

Kondisi defisit keuangan negara itulah yang memaksa Kementerian Keuangan menerbitkan surat penundaan dan penghentian proses pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Jika tidak terkait langsung dgn penanganan pandemi dan dampaknya, memang baru diawali dgn skema DAK (Dana Alokasi Khusus) tetapi berpotensi diikuti juga oleh skema lainnya.

Buruknya kondisi keuangan negara itu sampai memaksa Pemerintah Indonesia menerbitkan Global Bond berupa Surat Berharga Negara (SBN) senilai US$ 4,3 M atau setara dengan hampir 70 triliun rupiah.

Bukan hanya jumlahnya yang harus kita perhatikan, tetapi tenor jatuh tempo pembayarannya yang mesti kita cermati dan camkan: 50 tahun.

Pertama dalam sejarah keuangan negara kita sejak 75 tahun merdeka.

Sekali lagi saya ulangi, penurunan pendapatan negara baik dari pajak (10%) maupun bukan pajak (26%), defisit anggaran sampai lebih dari 5%, pertumbuhan ekonomi bisa melambat sampai minus 0,4% dan penerbitan SBN bertenor sampai 50 tahun, sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan buruknya kondisi keuangan negara kita.

Berapa lama kondisi itu akan berlangsung, siapapun mungkin belum dapat memprediksinya karena terkait langsung dan berhubungan erat dengan kapan berakhirnya pandemi corona.

Karena itulah, saya mengajukan opsi ke-empat dalam diskursus penundaan penyelenggaraan pilkada serentak,.

Jangan hanya ditunda ke tahun depan karena tahun depan itu hampir bisa diprediksi kita masih belum pulih dari perang besar dan panjang melawan pandemi corona.

Insha Allah kalaupun vaksinnya dapat ditemukan dan digunakan lebih cepat dari perkiraan, tahun depan, kita masih berusaha merangkak bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Semua masih berikhtiar membuat rebound semua laju defisit dan minus kembali ke laju surplus dan positif.

Jadi, bagaimana mungkin kita akan terus paksakan pilkada serentak yang akan menggunakan keuangan negara setidaknya Rp15 triliun.

Untuk memastikan keberlangsungan perekonomian negara bisa terus berjalan di tengah pandemi corona, kita sudah harus menerbitkan surat utang bertempo setengah abad?

Ini seperti memaksakan diri menyelenggarakan resepsi pesta di saat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sebenarnya kita sudah terpaksa menggadaikan surat berharga.

Dalam kondisi seburuk ini, hal paling realistis yang harus diputuskan oleh Presiden Jokowi adalah penerbitan perppu tentang penundaan (atau peniadaan?) Pilkada Serentak 2020.

Jika disatukan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, di tahun 2024.

Tidak perlu ada uang negara yg dihamburkan hanya untuk mendapatkan kepala daerah dengan masa bakti kurang dari lima tahun bahkan tidak sampai 3 tahun.

Untuk apa kita memaksakan diri menyelenggarakan pilkada untuk 270 daerah tahun depan sementara tidak sampai tiga tahun setelah itu tetap akan diikutkan kembali dalam pilkada serentak 560 daerah?

Kita jangan membohongi diri sendiri dengan kata-kata manis ÔÇ£demi menjaga otonomi daerahÔÇØ hanya karena ingin menutupi besarnya syahwat merebut dan atau meneruskan kekuasaan.

Jangan menakut-nakuti diri sendiri dengan mengatakan penunjukan pejabat bupati, walikota dan gubernur dari pemerintah pusat maupun provinsi merupakan akhir dari otonomi daerah hanya karena takut tidak bisa memenangkan kompetisi di 2024 nanti.

Jika kita tetap akan memaksakan diri meneruskan rencana penyelenggaraan pesta besar itu walaupun masih dalam masa berkabung dan dalam kondisi prihatin tahun depan, kita tampaknya perlu memeriksakan diri kita sendiri.

Bisa jadi, bukan coronavirus yang telah menjangkiti kita tetapi virus lain yang jauh lebih berbahaya, virus yg membuat kita semua telah kehilangan hati. ***

(*) Ketua Ormas MKGR Provinsi Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Mengapa Gubernur Pusing?

BEBERAPA hari terakhir media online dan media sosial di Lampung kembali ramai oleh berita dan perbincangan tentang perilaku Gubernur Lampung terhadap jurnalis....

Lancang Kuning Menentang Badai (2)

Oleh Nizwar Affandi* BANYAK yang bertanya kepada penulis, apakah tulisan kemarin merupakan lanjutan dari serangkaian tulisan sebelumnya, jawabannya tentu saja bukan. Rangkaian tulisan sebelumnya membahas tentang...

Lancang Kuning Angkat Sauh, Pasang Mata Dan Telinga Agar Tak Karam (1)

Oleh Nizwar Affandi SEBAGAI salah satu dari tiga kelompok induk organisasi (kino) pendiri Sekretariat Bersama Golongan Karya 56 tahun yang lalu, Ormas MKGR Provinsi Lampung...

Jangan Lama-Lama Terharunya, Kapan PCR Test Digunakan

Provinsi Lampung telah menerima bantuan PCR Test sejak enam hari lalu agar bisa cepat memastikan apakah seseorang positif atau negatif Covid-19 pekan lalu (3/5). Gubernur...
Translate »