Ramai-Ramai Penggiat Lingkungan Tolak Revisi Perda RZWP3K

Rapat di Komisi II tentang rencana Revisi Perda RZWP3K/ RMOLLampung
Rapat di Komisi II tentang rencana Revisi Perda RZWP3K/ RMOLLampung

Penggiat lingkungan di Lampung secara tegas menolak rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (RZWP3K).


"Kami menilai bahwa revisi perda ini banyak merugikan masyarakat," kata Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Bayu Witara, Selasa (15/9).

Ia mengatakan, perda yang ada saat ini sudah mengakomodir kepentingan nelayan, maka dari itu mengapa tiba-tiba mau direvisi.

"Logika kami apa yang mau direvisi kalau kita juga belum tau alasannya kenapa direvisi. Jalankan dulu perda ini secara maksimal baru berbicara revisi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan," katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung meminta DPRD segera membatalkan revisi p perda ini.

"Kami meminta Perda ini untuk dibatalkan. Karena Perda ini baru disahkan dua tahun lalu. Kalau dihitung perda itu baru seumur jagung dan program-programnya pun ada yang terealisasi," kata Direktur Walhi, Irfan Tri Musri, dalam rapat Komisi II DPRD, Senin (14/9).

Ia mengatakan, Walhi hingga kini tidak  mengetahui apa alasan yang urgent tersebut sehingga Perda RZWP3K ini harus diubah atau mengalami revisi.

"Kita tidak tahu apa itu alasannya. Tadi hanya disebutkan bahwa perubahan ini dilakukan karena menerima surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, surat Bupati Tanggamus, surat bupati Pesawaran dan surat-surat lainnya.

Padahal, perda ini sudah cukup mengakomodir kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir, dan tinggal disesuaikan serta diseimbangkan dengan implementasinya.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Mitra Bentala Mashabi menyampaikan, seharusnya DPRD menjelaskan dengan jelas apa saja yang  harus direvisi dan ini menjadi pertanyaan sampai saat ini.

"Apa yang perlu direvisi coba dijelaskan. Sekali lagi kami hadir di rapat ini penuh kecurigaan dan kami yakin kami tidak akan memberikan tanggapan apa-apa karena bahan setebal ini baru kami terima 15 menit yang lalu. Mungkin kami sempat membaca tapi baru beberapa lembar karena tebal sekali," kata dia sambil menunjukkan dokumen yang sangat tebal itu. "Ingat setiap perubahan itu ada masyarakat jangan sampai semakin memperkeruh keadaan," timpa Mashabi.

Ketua Umum Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Armayanti Sanusi mengatakan, alasan perubahan RZWP3K ini tidak urgen untuk di ubah jadi lanjutkan saja Perda yang sudah ada.

"Alasan itu tidak urgent jadi tidak usah diubah," tutup Armayanti Sanusi.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan bahwa pihaknya curiga dengan adanya rencana revisi perda ini.

Ia mempertanyakan adanya revisi ini untuk mengakomodir kepentingan siapa. Kecuali memang ada hal-hal yang urgensi terkait konservasi alam yang mendesak.

"Secara tegas kami menolak membicarakan perda ini lebih lanjut. DPRD itu dewan perwakilan rakyat, jadi jangan menjadi dewan perwakilan kementerian, kepala daerah atau korporasi," ucapnya.

"Belum efektif penerapannya kok malah direvisi, kita juga gak tau apa yang perlu direvisi. Jangan sampai adanya revisi ini menjadi permasalahan dikemudian hari," tegasnya dalam rapat komisi II itu.