RMOLLampung. Pansus Politik Uang DPRD Lampung dapat memanggil paksa Purwanti Lee berdasarkan UU No.17 Tahun 2014 (UU MD3), kata Bambang Suryadi, Kamis (9/8).

Besok, Jumat (10/8), panggilan ketiga. Jika vice presiden PT SGC itu tak hadir lagi, Pansus dapat meminta pihak kepolisian menghadirkan Purwanti Lee yang diduga terlibat politik uang.

Dijelaskan Bambang Suryadi, anggota Pansus, pemanggilan Purwanti Lee berdasarkan Pasal 204, ayat 3, UU.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan pasal tersebut, jika Purwanti Lee sudah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak juga hadir, pansus dapat memanggil secara paksa lewat bantuan pihak kepolisian.

Bunyi lengkap Pasal 204 UU MD3 :”Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dikatakannya, pemanggilan Purwanti Lee dan lainnya tak ada kaitannya dengan hak politik seseorang. DPRD Lampung hanya berupaya menguak indikasi polemik politik uang.

“Jangan berpikiran, kami hendak menciderai hak demokrasi seseorang. Tak ada kaitannya dengan hak tersebut. Pansus hanya ingin mengungkap polemik money politics,” ujarnya.

Bambang Suryadi mengatakan pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah. ”Makanya, kami minta Ibu Lee hadir dalam rapat pansus di DPRD Lampung, besok,” katanya. [hms]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here