Program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Lampung meningkat signifikan pada 2026. Jumlah rumah yang mendapat program bedah rumah mencapai 13.276 unit, naik dari 2.390 unit pada 2025.
Peningkatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual, Kamis, 17 September 2026.
Rapat membahas perkembangan sejumlah program perumahan di Lampung, mulai dari penanganan RTLH, pembangunan rumah susun, kawasan kumuh, sanitasi hingga perluasan akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mirza mengapresiasi peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Lampung. Menurutnya, jumlah rumah yang ditangani tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun kemarin penanganan RTLH kami dari Kementerian baru 2.300. Tahun ini sudah 13.000 lebih. Jadi, alhamdulillah naik 455 persen," ujar Mirza.
Dari 13.276 unit yang menjadi sasaran program tahun ini, sebanyak 222 unit telah mencapai progres 100 persen. Termasuk tiga unit yang sebelumnya ditinjau Menteri PKP di Desa Lematang.
Pemprov Lampung kini mempercepat verifikasi terhadap rumah yang masuk dalam program tersebut. Tim bersama satuan kerja dan balai terkait telah dibentuk untuk memperkuat konsolidasi data dan pengecekan di lapangan.
Hingga pertengahan September, sekitar 3.500 data masih dalam proses verifikasi. Mirza menargetkan tahapan tersebut dapat diselesaikan pada akhir September 2026.
"Pemprov Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem MyPKP dapat segera diselesaikan," tegasnya.
Setelah tahapan verifikasi selesai, Pemprov menargetkan pengerjaan fisik seluruh RTLH dapat mencapai 100 persen pada Desember 2026.
Selain bedah rumah, pembangunan rusun TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit telah terkontrak pada 31 Agustus 2026. Progres pengerjaan tercatat mencapai 1,67 persen.
Penanganan kawasan kumuh seluas 28,31 hektare di Fajar Bulan, Lampung Barat, juga telah memasuki tahap pekerjaan fisik.
Di kawasan yang sama, program sanitasi menyasar 75 unit. Sebanyak tujuh unit telah rampung 100 persen, sedangkan 68 lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Program rumah subsidi turut menjadi pembahasan. Hingga 17 September 2026, realisasi rumah subsidi di Lampung tercatat sebanyak 3.593 unit atau 83,5 persen dari alokasi awal 4.300 unit.
Program tersebut menyediakan fasilitas KPR subsidi untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.
Dalam rapat, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta koordinasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dalam sosialisasi program perumahan kepada masyarakat.
Persiapan program bedah rumah tahun berikutnya juga diminta dilakukan lebih awal. Jika pelaksanaan pada 2025 dimulai sekitar Agustus-September dan pada 2026 mulai Juni, program 2027 ditargetkan sudah dapat berjalan pada Februari.
Persiapan sumber daya manusia, regulasi hingga sistem teknologi informasi diminta dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program tidak terkendala.
Pemprov Lampung menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PKP serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan RTLH dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 