Rencana Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mendorong agar dana tambahan tersebut nantinya diprioritaskan untuk memperbaiki jalan lingkungan permukiman yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, kerusakan jalan di Bandar Lampung tidak hanya terjadi pada ruas jalan utama, tetapi juga banyak ditemukan di kawasan perumahan warga.
“Selain ruas jalan utama, masih banyak ruas jalan di lingkungan perumahan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” kata Wiyadi, Sabtu (14/11/2026).
Ia meminta Pemkot Bandar Lampung segera melakukan pendataan terhadap titik-titik kerusakan jalan lingkungan agar penanganannya dapat diprioritaskan apabila tambahan anggaran dari pemerintah pusat terealisasi.
Terlebih, Bandar Lampung mulai memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut berpotensi memperparah kerusakan jalan sekaligus mengganggu mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menegaskan anggaran tambahan tersebut telah disiapkan dan akan dikucurkan dalam waktu dekat.
"Dalam waktu dekat saya akan kucurkan setiap provinsi Rp100 miliar tambahan untuk ibu kota provinsi, untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Tapi untuk ibu kota kabupaten lebih besar, mungkin akan tambah," ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari hasil efisiensi belanja negara, terutama penataan belanja barang dan jasa pemerintah.
Ia menyebut belanja barang dan jasa dari APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, menurut perkiraannya, sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau mark up dan korupsi.
Melalui pembenahan sistem pengadaan, pemerintah memperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp400 triliun. Hasil penghematan itu nantinya dikembalikan ke daerah untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menanggapi peluang tersebut, Wiyadi menjelaskan bahwa apabila dana Rp100 miliar baru diterima pada penghujung 2026, penganggarannya kemungkinan tidak bisa langsung direalisasikan tahun ini karena pembahasan APBD Perubahan 2026 telah rampung.
“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujarnya.
Menurut dia, peluang memasukkan proyeksi anggaran tersebut ke dalam APBD Murni 2027 masih terbuka.
Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama tim anggaran pemerintah daerah masih membahas rancangan APBD 2027 sebelum tenggat pengesahan pada akhir November mendatang.
Meski menyambut peluang tambahan kas daerah tersebut, Wiyadi menekankan pentingnya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme penyaluran dan peruntukan dana.
Legislatif perlu memastikan apakah tambahan anggaran Rp100 miliar tersebut bersifat terikat (earmarked) atau bebas (block grant).
Jika bersifat earmarked, pemerintah kota wajib menggunakan anggaran sesuai peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, seperti skema Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.
Sebaliknya, apabila dana tersebut bersifat block grant, Pemkot Bandar Lampung memiliki keleluasaan mengalokasikannya berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Kalau dia sifatnya block grant, biasanya penggunaannya disesuaikan dengan prioritas-prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita lihat dulu substansinya,” kata Wiyadi. 