Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik jajaran Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan. Pembentukan badan baru tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Rencana pelantikan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai mengikuti rapat khusus penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Dudung mengatakan, proses persiapan pembentukan BPGMN telah berjalan. Pemerintah berharap jajaran pimpinan dan anggota badan tersebut dapat segera dilantik.
“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung, dikutip dari RMOL.ID.
Terkait sosok yang akan memimpin BPGMN, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan Pudyatmoko yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.
Meski demikian, Dudung belum memberikan kepastian mengenai penunjukan tersebut.
“Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan (Dirjen KSDAE) kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Pembentukan BPGMN sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan akademisi di Istana Merdeka pada Kamis, 24 September 2026.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat itu mengungkapkan bahwa pembentukan badan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove.
BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden agar pelaksanaan program pengelolaan gambut dan mangrove dapat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
Dalam rancangan pemerintah, badan tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional serta didukung alokasi anggaran yang memadai.
Salah satu prioritasnya adalah memperkuat langkah pencegahan karhutla di wilayah yang memiliki kawasan gambut luas.
Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus perhatian, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Keberadaan badan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove, termasuk upaya mengurangi risiko kebakaran melalui pendekatan ilmiah dan koordinasi antarlembaga.
Raja Juli sebelumnya menyebut pembentukan BPGMN juga merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan mengenai penanganan persoalan lingkungan.
“Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya,” kata Raja Juli saat itu.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi susunan lengkap pimpinan dan anggota BPGMN maupun tanggal pasti pelantikannya. 