23.8 C
Bandar Lampung
Jumat 5 Juni, 2020 23:16 WIB
Beranda POLITIK Posisi Tawar Indonesia Tak Semakin Kuat Jadi Anggota DK PBB

Posisi Tawar Indonesia Tak Semakin Kuat Jadi Anggota DK PBB

RMOLLampung. Indonesia dinilai belum bisa meningkatkan posisi tawar sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di arena internasional.

Di Hanoi Vietnam, Februari lalu, Indonesia sebetulnya dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil peran dalam dialog perdamaian antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Amerika Serikat Donald Trump.


Hal itu dikatakan pemerhati hubungan internasional Teguh Santosa dalam diskusi Ngopi di Sebrang Istana yang diselenggarakan Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Teguh khawatir pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, hanya mengedepankan aspek seleberasi dari kemenangan dalam voting pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan adalah untuk kali yang keempat. Jadi bukan sesuatu yang baru. Hanya diframe oleh Kementerian Luar Negeri sebagai sesuatu yang baru dengan selebrasi yang luar biasa, yang kita semua klipnya,” ujar Teguh.

Diskusi tersebut juga dihadiri jurubicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, pengamat LIPI Diandra M. Mengko dan peneliti senior Kedai Kopi Justito Adi.

Di dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Riga Danniswara itu, Teguh juga ditanya mengenai pandangannya pada isu Rohingya di Myanmar atau Burma.

Dia membandingkan posisi Indonesia dalam kasus Rohingnya ini dengan ketika terjadi perang saudara di Vietnam.

Kita pernah menjadi ujung tombak ketika terjadi Perang Vietnam, kita mengambil alih tanggung jawab, kita sediakan satu pulau di bawah Batam. Kita jadikan tempat menampung pengungsi dari Vietnam. Karena kita punya bargain untuk itu, kita minta PBB ikut membantu pembiayaan,” urainya.

Sementara untuk kasus Rohingya, Menteri Luar Negeri Retno saat hendak bertemu dengan Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi sudah diminta untuk tidak menggunakan istilah Rohingya. [hms]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate »