23.3 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 02:09 WIB
Beranda OPINI Politik Uang Berbuah Korupsi (4)

Politik Uang Berbuah Korupsi (4)

HAMPIR tak ada mata yang bisa ditutup begitu lama. Situasi dan kondisi yang membuat miris sedang menyelimuti hampir semua lapisan masyarakat. Rakyat memberikan amanah kekuasaan, namun diingkari oleh pemegang kuasa.

Tak ada rakyat yang memilih mereka sebagai pemegang kuasa untuk menjadi koruptor. Rakyat memilih karena janji yang mereka ikrarkan: Hidup Bersih, Bebas Dari Korupsi ! Nyatanya, amanah itu diselewengkan.

Bila menarik data, sejak dimulai Pilkada langsung, begitu banyak kepala daerah, mulai ditingkat kabupaten/kota hingga di tingkat provinsi sudah menjadi penghuni penjara. Mereka mengingkari janji kepada rakyat. Mereka dicokok aparat penegak hukum. Baik oleh KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan. Semua karena tindak pidana korupsi.

Cukup banyak penelitian mengungkapkan, tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah, diantaranya bermula dari mahalnya biaya kontestasi dalam Pilkada.

Upaya untuk merebut kursi kekuasaan berbiaya tinggi. Mulai dari biaya mendapatkan perahu partai politik (biasa disebut mahar), pembuatan alat peraga, sampai pada pelaksanaan kegiatan kampanye yang beragam, termasuk untuk praktik-praktik politik uang.

Bersumber darimanakah uang yang digunakan para paslon kepala daerah? Ada dari keluarga, namun ada juga dari para partisipan (biasa disebut bandar alias cukong). Semua modal tak ada yang gratis atau tak perlu dikembalikan.

Ada anekdok ditengah masyarakat mengatakan: Kursi kekuasaan itu ibarat barang dagangan yang dilelang. Siapa yang mengeluarkan biaya paling banyak, akan menjadi pemenang.

Bila kemudian, ketika meraih kursi kekuasaan, sang pemegang kuasa berupaya dengan semua instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk mengembalikan modal, sekaligus meraih keuntungan.

Pada titik ini, korupsi muncul. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kepala daerah mengambil komisi dari proyek, uang suap perizinan, suap untuk mutasi jabatan-jabatan dan bentuk korupsi pada cabang kekuasaan lainnya.

Ditengah semaraknya kepala daerah dicokok aparat penegak hukum, muncul lagi anekdok: Mereka Apes (ungkapan yang diperhalus untuk menutupi prilaku korupsi). Apakah anekdot ini ingin mengatakan: Bagi kepala daerah yang tak Apes, bebas berkorupsi? Menanti Apes.

Praktik Politik Uang dalam Pilkada, secara sistematis menciptakan sistem yang menggiring kepala daerah untuk korupsi. Bentangan kekuasaan mereka begitu besar. Sementara kesadaran berdemokrasi yang bermartabat, bersih, belum merata di masyarakat. Orang yang memiliki kuasa akan memanipulasi demokrasi.

Lantas, bila kondisi yang tercipta sudah demikian, dimana lagi kesempatan para pemegang kuasa untuk mengutamakan kepentingan rakyat? Mengentaskan kemiskinan, menjaga produksi dan harga pangan, atau menciptakan lapangan kerja.

Terlalu jauh rasanya untuk membicarakan tentang kesejahteraan rakyat banyak. Pada iklim korup yang demikian, hanya sebagian kecil rakyatlah (golongan partisipan) yang bertambah kaya dan penuh kuasa. Sisanya, menjadi penonton tanpa karcis.

Munculnya situasi dan kondisi keprihatinan seperti itu, sepatutnya mendapatkan perhatian sangat serius. Apakah dari penyelenggara Pilkada, Gakkumdu atau aparat penegak hukum lainnya. Khususnya di Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan tiga pilkada.

Sekecil apapun nilainya, praktik politik uang tak bisa ditolerir. Tak ada faktor logis yang bisa dijadikan sebagai unsur pemaaf atas segala bentuk tindakan yang berbau politik uang. Sebab dari sini mulai disemainya bibit-bibit korupsi. Ada, tangkap, proses secara hukum.

Masyarakat tak mampu memperhatikan, apalagi menyimak program kerja para paslon kepala daerah. Dan terkadang, para paslon juga tidak pernah serius mentransmisikan program kerja mereka. Mereka lebih serius mentransmisikan paket sembako, sarung, susu, minyak goreng, sabun, hingga uang kontan yang disiasati sebagai uang transport. Akhirnya tercipta kalimat transaksional: Mau dipilih, ada duitnya nggak?

Nah, KPU, Bawaslu Gakkumdu tak boleh menutup mata terhadap dinamika keserakahan dan keangkuhan paslon yang menghalalkan segala cara. Kasat mata rakyat bisa menghitung, berjuta-juta, bahkan bermilyar-milyar uang digelontorkan calon kepala daerah. Mulai dari membayar lembaga survei, penguasaan pemberitaan dan iklan di media massa, membayar artis, hingga uang amplop dan biaya paket-paket sembako.

KPU, Bawaslu, Gakkumdu atau aparat penegak hukum lainnya, tak akan kesulitan melacak sumber dana yang digunakan para paslon dan tim suksesnya. Terlalu banyak informasi yang bertebaran yang mengarah pada sumber dana para paslon. Juga begitu banyak instrumen negara yang bisa digunakan untuk melacak dan mengkonfirmasi sumber pendanaan calon kepala daerah.

Sejatinya, KPU, Bawaslu, Gakkumdu di Lampung, secara tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi dan keterangan, cukup terbantu. Sebab adanya penyikapan yang terbelah di penguasa media massa terhadap para paslon kepala daerah.

Sebut saja, misalnya media W berpihak pada paslon A. Secara otomatis, seluruh penyimpangan, pelanggaran yang ditemukan (baik sebelum masa kampanye, dalam masa kampanye, termasuk pada minggu tenang, hingga setelah hari pencoblosan) yang  dilakukan paslon B, C, atau D akan ditransmisikan dengan kencang ke ruang publik. Begitu juga sebaliknya yang dilakukan media X, Y dan Z yang berpihak pada paslon, B, D, atau C. Saling ungkap, saling bongkar.

Dugaan-dugaan pelanggaran yang kini ada ditangan Bawaslu ataupun Gakkumdu Provinsi Lampung, bisa dipastikan, 90 persen tak ada yang luput dari pemberitaan media massa. Bahkan media massa menjadi pemicu, mentransmisikan dugaan pelanggaran yang dilakukan para tim sukses paslon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati.

Harapan masyarakat begitu besar diletakkan pada KPU, Bawaslu,Gakkumdu dan aparat penegak hukum lainnya. Mengharapkan pelaksanakan tugas dan amanah secara benar dan betul.

BACA:Celah Meraih Kursi Gubernur Lampung
BACA: Sosok Gubernur Lampung Mendatang
BACA:Waspada Politik Uang

Potret kepala daerah yang terlibat korupsi sudah cukup banyak. Semua dimulai dari proses awal turut serta dalam kontestasi Pilkada. Dan yang memuakkan, hampir seluruh paslon meneriakkan janji bebas dari korupsi, bila meraih kursi kekuasaan. Nyatanya? Bebas melakukan korupsi, sepanjang belum dihentikan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Disinilah letak pentingnya peran Bawaslu dan Gakkumdu serta aparat penegak hukum lainnya, khususnya untuk membrangus adanya politik uang, bukan hanya dalam Pilkada, tapi juga pada Pileg dan Pilpres.

Bisa jadi, guna mengantisipasi atas kekhawatiran yang demikian, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang di Kepolisian untuk menindak praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2018. Tindakan tegas itu penting.

Paslon, kita harap bertanding dengan sehat, dengan program. Siap menang, siap kalah. Tapi itu teori. Praktiknya siap menang dan nggak siap untuk kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara, money politik salah satunya,” ungkap Tito dalam acara  Launching Anugerah Jurnalistik Polri Tahun 2018 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Kapolri meminta anak buahnya menindak seluruh unsur yang terlibat kecurangan Pilkada, mulai dari unsur KPUD, Panwaslu, Pemda, hingga peserta pilkada.
Polri sebagai aparat penegak hukum harus memikirkan skenario terburuk dari satu keadaan. Terkait pemilihan umum, peran penyelenggara sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pemilu.

Kami boleh menyebutnya pesta demokrasi, tapi apapun, bagi kepolisian, aparat keamanan kita harus berfikir worst scenario. Tidak pernah berfikir best scenario. Kita melihat keberhasilan pilkada atau pemilihan apapun juga di publik, itu sangat menentukan,” terang Tito.

Kapolri menyebut, survei menyebutkan bahwa 70 persen persoalan pilkada atau pilpres berasal dari masalah di penyelenggara. Karena itu Polri mendorong jaringan KPU untuk mampu bekerja lebih efektif. Maka kami membuat MoU dengan mereka untuk bekerja dengan netral,” ujar Tito.

Menjelang pencoblosan Pilkada Serentak 2018, tanggal 27 Juni mendatang, sejauh yang termonitor melalui media massa, Kepolisian sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Ada pihak penyelenggara, pengawas, dan pelaku suap (Garut), ada juga peserta (Pangkalpinang). Adakah yang lainnya? Jerakah melakukan politik uang?

Sekadar catatan, di Provinsi Lampung sudah empat kepala daerah yang terjaring tindak pidana korupsi dengan segala sebutannya. Namun tak ada hubungannya dengan proses penyelengaraan Pilkada. Mereka terjerat, ketika duduk di singgasana kekuasaan. Hebatnya, sudah bertahun-tahun, satu orang terpidana masih tak tentu rimbanya. Sebatas masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.Bersihkah kursi Gubernur Lampung mendatang? [simak 5]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate ┬╗