KETIKA masih kecil, emak saya selalu menggoreng sisa nasi kemarin yang sudah dingin dan mulai mengeras untuk sarapan pagi anak-anaknya.

Maklum, tahun ’80-an, belum ada magic jer. Jika ada sisa nasi sehari sebelumnya tak digoreng, alamat bakal basi alias kadulawarsa.

Kata orangtua dulu, nasi yang terbuang bisa menangis.

Dengan kecap, garam, telur, bawang, dan bumbu lainnya, nasi goreng jadí hangat dan sedap buat mengisi perut sebelum berangkat ke sekolah.

Ketika Herman HN mengatakan baru-baru ini kekalahannya pada Pilgub Lampung 2018 akibat politik uang, saya teringat lagi nasi goreng buatan emak.

Mungkin, istilah goreng-menggoreng dalam dunia politik cuma urusan cis. Tapi, sepertinya, jika diumpamakan gorengan, kali ini urusannya “suara”.

Aya kite mah, rada elit.

Herman HN yang akan mengakhiri dua periode jabatannya sebagai wali Kota Bandarlampung tengah menggadang-gadang istrinya, Eva Dwiana, pelanjut estafet tongkat kepemimpinanya di Kota Bandarlampung.

Arinal Djunaidi dan Herman HN

Awalnya, saat Arinal Djunaidi baru dilantik sebagai gubernur Lampung, Herman HN terlihat akrab dengan sang pemimpin provinsi.

Keduanya bahkan sempat saling sanjung dan dukung.

Pada waktu perayaan HUT ke-337 Kota Bandarlampung di DPRD Bandarlampung, Senin (17/6), keduanya yang baru saja bersaing pada Pilgub 2018 begitu ketemu langsung cipika-cipiki.

Herman HN mendoakan kepemimpinan Arinal Djunaidi bisa menjadikan Lampung sebagai provinsi unggulan di Indonesia.

“Saya yakin itu, bukan saya menyanjung beliau. Tapi saya dengan beliau memang sudah lama kenal,” ujar Herman HN kala itu, sekali lagi kala itu.

Gayung bersambut, Arinal Djunaidi mengatakan Pemprov Lampung siap mendukung, bersinergi, dalam pembangunan Kota Bandarlampung.

Seiring berjalannya waktu, ketika Arinal Djunaidi memberi kode dukungan kepada Rycko Menoza, suara Herman HN mulai sumbang bahkan puncaknya secara tak langsung mengatakan Arinal menang karena money politic.

Skandal politik uang dua tahun lalu yang sudah mulai basi seperti “digoreng” kembali oleh sang wali kota saat peresmian Puskesmas Rawat Inap di Perumnas Wayhalim, Senin (10/2).

Herman HN menegaskan bahwa kekalahannya menjadi gubernur Lampung akibat adanya “serangan fajar” pada minggu tenang Pilgub Lampung 2018.

Pernyataan wali kota dua periode memimpin Kota Bandarlampung itu menyegarkan kembali ingatan masyarakat Kota Bandarlampung terhadap riuh-rendahnya politik uang.

“Bosnya” disebut-sebut menang karena politik uang, Yuhadi, kader Partai Golkar Bandarlampung, langsung menyambar gorengan Herman HN.

Yuhadi mengatakan tak pantas seorang pejabat mengatakan sesuatu yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa tak cukup bukti terjadinya politik uang.

Koordinator Relawan Arinal Djunaidi untuk Lampung Satu (RADJA) Gindha Ansori Wayka melaporkan Herman HN ke Polda Lampung, 12 Februari 2020.

Herman HN diduga telah melanggar Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016.

Herman HN tak takut dilaporkan RADJA ke kepolisian. Faktanya seperti itu, katanya.

Dengan cepat, pernyataan Herman HN langsung memantik suasana jadi hot. Media cetak, siber, grup-grup whatapp, dan lainnya menjadikan polemik ini jadi tranding topic di Kota Bandarlampung.

Video testimoni anggota DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur dari Partai Golkar yang siap menjadi saksi mahkota terjadinya politik uang muncul kembali.

Rekaman lama muncul lagi dari anggota DPRD Lampung Eva Dwiana yang bersuara lantang membeberkan kecurangan politik uang Pilgub 2018 dari segala penjuru Provinsi Lampung.

Betul, kata Yuhadi, keputusan MK sudah inkracht menolak gugatan calon gubernur M Ridho Ficardo dan Herman HN terkait Pilgub Lampung 2018 karena tak terbukti TSM (terstruktur, sistimatis, dan masif).

Para pemohon tidak memiliki legal standing sesuai ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tentang ambang batas persentase selisih hasil perolehan suara pemohon dengan pihak terkait.

Tapi, ada satu lagi yang masih menggantung, yakni kelanjutan rekomendasi pansus “politik uang” hasil rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (28/8/2019).

Ada lima rekomendasi Pansus Politik Uang DPRD Lampung yang masih “ngegantung” saat ini.

Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengaudit Bawaslu.

Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Lampung diminta mengaudit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan/keluhan penduduk atas terjadinya politik uang.

Ketiga, Menyampaikan hasil Pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

Keempat, percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada, serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di Sentra Gakumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat undang – undang yang berlaku.

Dan kelima, perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

Ketua Pansus Money Politics Pilgub Lampung, Mingrum Gumay mengatakan untuk sementara tugas pansus selesai dan instansi terkait yang akan melanjutkan dugaan tindak pidana politik.

Selain itu, DPRD Lampung menyoroti lemahnya penyelenggara pemilu mulai dari KPU dan Bawaslu Lampung.

“Kami minta diusut, karena yang namanya kejahatan itu tidak ada batas waktu jika menyangkut perseorangan,” tegasnya.

Naaah, kasus politik uang Pilgub Lampung 2018 masih tanda koma, kalo film masih coming soon, belum titik, termasuk kasus honororium saat Arinal menjabat sekdaprov.

Tapi, namanya juga nasi goreng, sedap selagi masih hangat. Siangan dikit, sudah anyep, dingin gak sedap lagi disantap.

Lumayan sarapan pagi buat tenaga jelang Pilwalkot Bandarlampung 23 September 2020. Cikidot.

*) Plt Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here