Langkah strategis dalam penanggulangan HIV terus digencarkan. Kali ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat menggelar konferensi pers bertajuk Local Media – For Ensuring Implementation Social Contracting.
Konferensi ini digelar sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi skema Social Contracting atau Kontrak Sosial, yang menjadi bentuk kerja sama antara pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menangani isu-isu krusial seperti HIV/AIDS.
Program ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta diperkuat oleh Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Secara khusus, kemitraan antara pemerintah dan OMS diatur melalui mekanisme Swakelola Tipe III.
Technical Officer PKBI Sumbar, Jepri Junaidi, menegaskan bahwa isu HIV bukan hanya soal kesehatan, melainkan persoalan global yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Isu ini bukan hanya milik komunitas atau Dinas Kesehatan semata. Ini isu dunia. Pemerintah di semua level harus ikut terlibat,” tegas Jepri kepada awak media di Kantor PKBI Lampung, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, sejak 2024 pihaknya telah aktif membangun kemitraan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung, tidak terbatas hanya pada dinas kesehatan.
“Kami tidak memandang bidang dinasnya. Yang penting ada ruang kolaborasi. Semua pihak punya peran dalam menjaga keberlanjutan program HIV,” ujarnya.
Respons dari pemerintah daerah pun dinilai cukup menggembirakan. Dinas Pariwisata, misalnya, telah melibatkan OMS Champion Gaya Lentera Muda Lampung berkolaborasi dengan PKBI Sumatera Barat dalam program bina remaja selama tiga tahun terakhir. Bahkan, lokasi wisata dirancang menjadi pusat edukasi terkait HIV.
Sementara Dinas Kesehatan telah mengakomodasi sejumlah proposal PKBI dalam rencana kegiatannya. Dukungan juga datang dari kesbangpol, yang turut membantu melalui dana hibah dalam kegiatan edukasi HIV di Festival Kota.
Tak hanya itu, Dinas Sosial Provinsi sempat menyalurkan bantuan sembako dan nutrisi kepada kelompok rentan, termasuk lansia non-PKH. Dukungan administratif juga diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada komunitas WPS dan anak-anak mereka yang kesulitan mengakses dokumen kependudukan.
Jepri menegaskan, kolaborasi tidak melulu soal dana. Bentuk dukungan bisa hadir dalam program, fasilitas, ataupun regulasi.
“Yang terpenting adalah adanya kemauan untuk bergerak bersama. Karena ini bukan sekadar program, tapi perjuangan kolektif untuk kemanusiaan,” pungkasnya. 