Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rabu, 23 September 2026.
Dalam hasil pembahasan, pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp7,012 triliun bertambah Rp20,77 miliar, sehingga dalam Perubahan APBD 2026 menjadi Rp7,033 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, Perubahan APBD 2026 memuat sejumlah penyesuaian, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
Menurutnya, kenaikan pada sejumlah komponen pendapatan salah satunya dipengaruhi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk kurang bayar dana bagi hasil.
Sementara pada sisi belanja, terdapat peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi pembiayaan daerah.
“Ada sejumlah penyesuaian anggaran. Beberapa mengalami kenaikan karena kita menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat, salah satunya terkait kurang bayar dana bagi hasil. Kemudian dari sisi belanja juga ada peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi pembiayaan daerah. Insya Allah seluruhnya telah disesuaikan dengan regulasi dan tentunya diarahkan untuk kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Marindo.
Dalam Perubahan APBD 2026, sejumlah perangkat daerah mengalami penyesuaian anggaran. Berikut rinciannya:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APBD Murni: Rp2.372.349.812.320
APBD Perubahan: Rp2.234.748.749.000
Berkurang Rp137.601.063.320
- Satuan Polisi Pamong Praja
APBD Murni: Rp62.549.656.000
APBD Perubahan: Rp55.952.917.819
Berkurang Rp6.596.738.181
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
APBD Murni: Rp52.047.832.000
APBD Perubahan: Rp51.743.300.000
Berkurang Rp304.532.000
- Dinas Perhubungan
APBD Murni: Rp19.297.730.000
APBD Perubahan: Rp19.239.441.000
Berkurang Rp58.289.000
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
APBD Murni: Rp16.677.022.000
APBD Perubahan: Rp16.012.643.000
Berkurang Rp664.379.000
- Dinas Perkebunan
APBD Murni: Rp16.436.599.240
APBD Perubahan: Rp14.988.312.133
Berkurang Rp1.448.287.107
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
APBD Murni: Rp18.720.387.000
APBD Perubahan: Rp18.697.743.000
Berkurang Rp22.644.000
- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
APBD Murni: Rp1.300.843.000
APBD Perubahan: Rp1.255.661.000
Berkurang Rp45.182.000
- Biro Hukum
APBD Murni: Rp1.110.476.000
APBD Perubahan: Rp1.026.809.000
Berkurang Rp83.667.000
- Biro Perekonomian
APBD Murni: Rp1.003.865.000
APBD Perubahan: Rp754.810.000
Berkurang Rp249.055.000
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
APBD Murni: Rp1.133.322.000
APBD Perubahan: Rp892.178.000
Berkurang Rp241.144.000
- Biro Administrasi Pembangunan
APBD Murni: Rp1.027.333.000
APBD Perubahan: Rp718.027.000
Berkurang Rp309.306.000
- Badan Penghubung
APBD Murni: Rp18.173.022.200
APBD Perubahan: Rp17.765.132.000
Berkurang Rp407.890.200
- Dinas Kehutanan
APBD Murni: Rp62.562.865.880
APBD Perubahan: Rp62.334.423.418
Berkurang Rp228.442.462
Secara keseluruhan, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp7,916 triliun bertambah sekitar Rp115,09 miliar, sehingga dalam Perubahan APBD 2026 menjadi Rp8,031 triliun.
Sementara selisih antara pendapatan dan belanja yang sebelumnya sebesar Rp904 miliar menjadi Rp998,32 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan berubah dari Rp1,004 triliun menjadi Rp1,098 triliun. Penerimaan tersebut antara lain bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp100 miliar, sehingga pembiayaan netto dalam Perubahan APBD 2026 menjadi Rp998,32 miliar.
Diketahui, terdapat perubahan pada komponen pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp4,025 triliun berkurang Rp17,39 miliar, sehingga menjadi Rp4,007 triliun.
Sementara pendapatan transfer mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp2,876 triliun, pendapatan transfer bertambah Rp38,16 miliar menjadi Rp2,914 triliun.
Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp111,008 miliar.
Di sisi belanja, APBD 2026 sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,916 triliun.
Setelah pembahasan, belanja daerah bertambah Rp115,09 miliar, sehingga postur belanja dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi Rp8,031 triliun.
Dengan komposisi tersebut, selisih antara pendapatan dan belanja yang sebelumnya sebesar Rp904 miliar berubah menjadi Rp998,32 miliar. Selisih tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan dalam APBD 2026 sebelumnya sebesar Rp1,004 triliun. Dalam Rancangan Perubahan APBD, jumlahnya menjadi Rp1,098 triliun.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sekitar Rp98,32 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp100 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto yang sebelumnya sebesar Rp904 miliar berubah menjadi Rp998,32 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Lampung Tahun Anggaran 2026.