29.9 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 16:02 WIB
Beranda OPINI Pers, Komunikasi Rakyat dan Tuan

Pers, Komunikasi Rakyat dan Tuan

RMOL-Dampak sukar yang dihadapi,  jika kebebasan pers direnggut. Hak mendapatkan informasi hilang, kepercayaan publik terhadap pemerintah bakal sirna. Mendapatkan informasi adalah mutlak dimiliki oleh setiap warga negara.

Selain menjadi tolok ukur kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa, juga sebagai penunjang tegaknya peraturan di bawah undang-undang.

Apabila kebebasan informasi itu direnggut, ketimpangan jelas terjadi. Akses publikasi terputus,komunikasi antara rakyat dan tuannya terputus. gejolak politik dan instabilitas tak dapat dihindari.

Dalam kehidupan berkonstitusi, substansi terpenting: adalahHak Asasi Manusia (HAM). Terperangkapnya sumber informasi yang seharusnya didapat, menjadi hambatan setiap orang atas integrasi bangsa yang seharusnya dimiliki.

Oleh karena itu, jaminan kebebasan pers sangat dibutuhkan. Sebab, keterbukaan informasi publik sebagai penanda bahwa keberadaan sebuah pranata bernama ‘kebebasan pers’ itu sendiri dapatdiakui oleh negara. Hal itu bisa dijamin, apabila dimasukkan dalam konstitusi sebagai instansi hukum tertinggi.

Peran pers sebagai pilar keempat dalam melengkapi kehidupan demokrasi selain Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, harusnya mampu mengubah paradigma masyarakat bahwa kehidupan bernegara tak lagi otoriter.

Jaminan Konstitusi Atas Kebebasan Pers

Pada awal UUD 1945 terbentuk pada 13 Juli 1945,7 panitia perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut. Beberapa anggota berpendapat bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang bersumber kepada individualisme dan liberalisme, sehingga bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Padahal, dapat dibuktikan bahwa sejarah perkembangan HAM tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan absolutisme.

Oleh karena itu, kebebasan dan jaminan HAM baru dimasukan secara eksplisit kedalam amandemen ke-2 UUD 1945 pada tahun 2000, yakni pasal 28 E ayat 2 dan 3, serta pasal 28 F. Bahwa semangat mengenai pengakuan dan jaminan kemerdekaan pers yang tertuang dalam konstitusi tersebut merupakan hasil dorongan yang sudah dikonkritkan oleh produk hukum era Reformasi, yakni undang-undang nomor 40,tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Kemudian pada pasal 28 J ayat (1) dan (2) secara tegas juga mengatakan bahwa setiap orang harus menghormati kebebasan hak asasi manusiasiapapuntanpa mengabaikan batasan yang ditetapkan semata-mata untuk kehidupan demokrasi yang adil.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan pers juga tak lepas dari peristiwa dicabutnya pasal 134, 136 b, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang  penghinaan presiden, oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan judicialreview  beberapa tahun silam. Dengan demikian, artinya konstitusi telah menjamin kebebasan pers secara penuh, namun dengan tidak mengurangi batasan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Dalam melakukan segala bentuk peliputan, tentu pers memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pendukung konsolidasi di Indonesia, para jurnalis dituntut untuk menyajikan informasi yang faktual. Netral. Bersih dan cover both sides (berimbang).

Namun, ada beberapa batu sandungan yang membuat sebuah informasi publik itu sulit terangkat. Salah satunya ialah apatisme narasumber.

Dalam banyak kasus disebutkan, para narasumber terpantau tak bersahabat dengan media. Bagi wartawan, penolakan, antipati dan ke-apatisan narasumber sudah bukan hal baru. Para wartawan kerap mendapati itu ketika berita yang akan dikonfirmasi terdengar tak menyenangkan.

Misal soal korupsi yang diduga dilakukan narasumber, soal dugaan pelecehan seksual dan sebagainya.

Penolakan itu jelas ada. Sudah biasa bagi para jurnalis. Namun, keberanian dan independensi media diuji di sini.

Mereka dituntut untuk berani menyampaikan segala sesuatu yang berisiko sekalipun. Demi kepentingan dan keterbukaan informasi publik, hal itu sah saja dan telah diatur dalam undang-undang.

Biasanya, jika berita sudah muncul dan tudingan tak terdengar baik naik ke permukaan, baru si narasumber koar-koar. Menuding berita tak berimbang. Tak layak terbit. Tak pantas ditulis dan menuding itu adalah hoax, dan sebagainya.  Apa salahnya hanya menjawab ”ya” dan ”tidak” saat konfirmasi.

Karena pada dasarnya, jurnalis hanya jembatan. Sebagai wadah penyaluran aspirasi dan hasilnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk memajukan. Untuk mencerdaskan, dan sebagai penyalur informasi dalam menegakkan kebenaran.

Pada diskusi politik tentang kehidupan ketatanegaraan  di Sampit, Kalimantan Tengah, setahun silam, ada dua poin penting sebagai penunjang pers membangun kehidupan konstitusional warga negara. Dua poin itu adalah kondisi hubungan publik terhadap pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pers.

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah harus terjalin baik untuk menciptakan kepatuhan terhadap sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah. Sedangkan kepercayaan publik terhadap pers berperan menyampaikan informasi yang bersih, sekaligus faktual.

Dengan adanya kepercayaan publik terhadap pers, diperoleh kesimpulan bahwa tuntutan keterbukaan informasi untuk masyarakat dari pusaran politik kian besar. Setiap warga menginginkan sebuah kabar soal kebijakan. Tuntutan. Kenaikan harga sembako. Hingga sistem pemerintahan terkini.

Jika sudah begitu, kehidupan konstitusi secara otomatis dipahami masyarakat dan mengalir dengan sendirinya. Setiap orang dengan perilaku pers yang sehat, dapat menimbulkan sebuah gagasan. Gagasan itu disampaikan. Hingga pada akhirnya membuat sebuah kelompok diskusi untuk menciptakan strategi membangun bangsa melalui sistem konstitusional yang juga sehat.

Di situlah peran pers. Para jurnalis dituntut memberikan penjelasan atas hak konstitusi setiap warga negara. Memberikan pemahaman yang baik, dan membenarkan pemikiran masyarakat yang keliru soal aturan ketatanegaraan.
Hingga pada akhirnya, hal itu bertujuan agar setiap orang mampu mempertahankan hak asasinya sebagai manusia. Sebab, setiap aturan hukum sudah dipahami. Sudah dikantongi. Kalau sudah demikian, kehidupan berkonstitusi dapat terwujud, negara menjadi cerdas dan menghormati supremasi hukum.

Sudah sepatutnya, pers menjadi alat pemersatu, pencerah sebuah informasi, dan membangun kesadaran berkonstitusi bagi setiap warga negara. Tak akan ada komunikasi yang baik antara rakyat dan tuannya jika saluran informasinya tersumbat.

Tabik. Penulis  Bekerja di  Harian Radar Sampit Jawa Pos Group

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Delapan OPD Pemkab Pesawaran MoU Dengan Kejari

  Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran jalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Tak Ada Pemasukan, Mantan Dosen Curi Handbody Dan Sampo

 Seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta tertangkap mencuri ratusan botol handbody dan sampo di lima minimarket...

KPU Gelar Uji Publik Pilkada 2020 Secara Virtual

   Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi...

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...
Translate »