Percepat Pemulihan Ekonomi, World Bank: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

World Bank menilai Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia mempercepat pemulihan ekonomi.


World Bank menilai Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia mempercepat pemulihan ekonomi.

Hal itu menjadi salah satu poin yang ditekankan World Bank dalam laporan berjudul "Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recover." Laporan itu dirilis akhir bulan lalu.

“Omnibus Law diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip dari akun twitter @BankDunia, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).

Omnibus Law menjadi satu dari tiga hal yang menurut World Bank perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Juga penting untuk tidak menyertakan beberapa pembatasan pada investasi dan bisnis dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar global melalui RUU yang sedang diajukan,” lanjutnya.

Selain mendesaknya dukungan terhadap investasi asing dan lokal untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, penyederhanaan peraturan yang relevan, penting untuk melindungi investasi dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Poin kedua yang ditekankan dalam laporan itu adalah pemerintah perlu fokus dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur dan mendukung partisipasi sektor swasta dan pendanaan infrastruktur melalui upaya reformasi BUMN.

Sedangkan poin ketiga menurut World Bank, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pajak guna membiayai pemulihan ekonomi, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan belanja pada infrastruktur, sektor kesehatan dan perlindungan sosial.