Oleh Eddy Rifai

HARGA gula mahal, katanya, karena barangnya langka. Padahal, di Lampung, ada tiga pabrik gula besar milik pemerintah dan swasta dan penyumbang 35 persen kebutuhan gula nasional.

Selidik punya selidik, Mabes Polri menemukan adanya penimbunan 75 ribu hingga 100 ribu ton gula.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita RMOLLampung (18/3/20), dugaan adanya penimbunan gula di Lampung akhirnya terjawab.

Mabes Polri menyatakan gula yang seharusnya sudah beredar sejak April 2019 itu hingga kini masih disimpan di gudang dua pabrik besar di Lampung.

Akibatnya, gula langka dan harganya melonjak.

“Kemarin, kita sidak di Lampung dapati beberapa perusahaan yang memiliki stok besar sekali antara 75 ribu-100 ribu ton gula dan itu tidak terdata di kita. Untuk itu kita minta koordinasi dengan Pemda (pemerintah daerah) untuk dikirim ke Jakarta,” kata Kepala Bareskrim Polri Polri Irjen Listyo Sigit di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, setidaknya ada dua perusahaan besar produsen gula di Lampung yang memiliki stok besar sekali, kurang lebih 75 ribu sampai 100 ribu ton.

Gula itu ditemukan di gudang mereka oleh Mabes Polri, Selasa lalu (17/3/20).

Kondisi ini mendapat kritik dari beberapa anggota DPRD, diantaranya Wahrul Fauzi Silalahi yang dikenal sebagai “pengacara rakyat” ini menyatakan “Bagaimana Lampung mau berjaya jika penimbunan gula ribuan ton saja tak ketahuan,” kata ketua Komisi II DPRD Lampung itu.

Untung saja, Mabes Polri yang menemukan adanya penimbunan gula 75 ribu hingga 100 ribu ton.

Bagaimana mau mengurus masyarakat, Mabes Polri malah yang meminta Pemprov Lampung mendistribusikannya agar harga gula kembali turun, katanya.

Mantan Direktur LBH Bandarlampung ini meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi segera menuntaskannya agar pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat sanksi atas permainan ini.

“Komoditas pangan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak jangan sampai dipermainkan segelintir pengusaha,” ujarnya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (18/3).

Selain mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, Wahrul juga mendesak Polda Lampung untuk segera mengusut dan menangkap mafia gula.

SANKSI PIDANA PENIMBUN GULA

Banyak undang-undang yang dapat dipakai untuk memidana penimbun gula, kata Rey, temen dosen yunior Bagian Pidana FH Unila yang suka saya ajak diskusi pelbagai hal menyangkut penegakan hukum pidana dalam praktek.

Contohnya, kata Rey yang kandidat doktor FH Unsri adalah Pasal 107 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan, “Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalulintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Undang-undang lain dapat dikenakan UU Pangan, UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, katanya semangat, kesal dengan ketidakberdayaan pemerintah dan penegak hukum terhadap mafia penimbun gula.

Penegakan hukumnya tidak semudah itu, ujar Irzal, doktor hukum pidana baru dari FH Unpad.

Seperti disampaikan dalam berita, katanya, ada istilah penimbunan positif dan ada penimbunan negatif.

Yang positif, tidak apa-apa. Yang negatif, dipidana.

Penimbunan barang itu ada yang boleh seperti petani bawang yang habis panen menimbun barang, tetapi ada yang tidak boleh.

Ya, tetapi aturan tentang penimbunan positif dan ada penimbunan negatif, serta Penimbunan barang itu ada yang boleh dan tidak boleh tidak jelas dan rinci, sergah Rey.

Belum lagi, terdapat ketentuan bahwa “barang penting” yang ada dalam undang-undang dapat dirubah dengan Peraturan Menteri, sehingga adakalanya menimbun barang tersebut dilarang, tetapi dilain waktu diperbolehkan.

Karena perdebatan belum mengerucut pada kesimpulan yang jelas antara kandidat doktor dan doktor muda.

Karena kopi sudah mulai habis, kami sudahi diskusi itu dengan menyatakan perlu adanya political will pemerintah untuk menanggulangi penimbunan gula, perlu pengaturan yang lebih rinci dan jelas, sehingga undang-undang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

(*) Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here