Pemprov Lampung dan Kejagung Bentuk 2.651 Kader Mas Darkum di Desa

•PEMERINTAHAN
externalexternalexternalexternal
Pemprov Lampung dan Kejagung Bentuk 2.651 Kader Mas Darkum di Desa
Direkturr II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal usai Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Gedung Pusiban/Faiza

Article Header Image Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslinmas) DPD Lampung meluncurkan program Masyarakat Sadar Hukum (Mas Darkum) dengan target membentuk 2.651 kader di seluruh desa di Lampung.

Program tersebut menerapkan skema satu desa satu kader untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat deteksi dini berbagai persoalan di tingkat desa.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, keberadaan kader Mas Darkum diharapkan mampu memperkuat peran paralegal hingga tingkat desa.

“Ini salah satu program Aslimas bekerja sama dengan Jamintel (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) untuk memperkuat paralegal yang ada sampai ke seluruh wilayah desa,” kata Gubernur Mirza usai Rapat Sinergitas Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia di Gedung Pusiban, Kamis 19 November 2026.

Sementara itu, Direkturr II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa program Mas Darkum akan melibatkan satu kader dari setiap desa di Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan masyarakat sadar hukum dan langsung merambah menyentuh ke seluruh desa-desa. Jadi, direncanakan akan ada 2.651 kader Masdarkum, yaitu satu desa satu kader di seluruh Lampung,” kata Danang.

Menurutnya, para kader nantinya akan mendapatkan pembekalan melalui kerja sama dengan kejaksaan dan pemerintah daerah.

Pembekalan tersebut meliputi pengetahuan hukum, kesadaran sosial, hingga kemampuan mendeteksi dini berbagai persoalan yang berpotensi terjadi di lingkungan masyarakat.

Informasi yang dihimpun para kader selanjutnya akan menjadi bahan analisis bersama antara pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan dapat merespons berbagai persoalan masyarakat secara lebih cepat.

“Melalui informasi kejadian yang ada di daerah, pemerintah daerah bersama kejaksaan dapat quick response atau bergerak cepat mengantisipasi dan mengambil langkah terkait hal-hal yang mungkin terjadi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Danang mencontohkan, apabila terdapat laporan kerusakan fasilitas pendidikan, seperti atap sekolah yang roboh, kader Mas Darkum dapat segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak terkait.

Laporan itu kemudian dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama kejaksaan melalui pengecekan kondisi di lapangan, termasuk memastikan penyaluran anggaran dan langkah perbaikan fasilitas.

“Ini diharapkan dengan proses bisnis seperti ini akan dapat memberikan manfaat yang langsung dan nyata kepada masyarakat. Tentunya juga dapat melakukan pencegahan dini terhadap tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum,” jelasnya.

Selain meningkatkan kesadaran hukum, program Mas Darkum juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan para kader melalui kolaborasi dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Danang menyebut Bank Lampung berpeluang memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kader yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar juga disiapkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kader.

“Selain untuk peningkatan kesadaran hukum, kami juga berkolaborasi dengan BUMN dan BUMD yang berkenan terlibat memberikan dukungan peningkatan kesejahteraan kepada para kader ini,” katanya.

Terkait proses rekrutmen, Danang menjelaskan bahwa calon kader Mas Darkum berasal dari anggota Linmas maupun simpatisan yang telah terdaftar dalam Aslinmas.

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Mas Darkum yang telah disiapkan dengan sejumlah persyaratan.

Calon kader harus berusia 18 hingga 45 tahun, menguasai teknologi informasi, serta merupakan warga Lampung yang berdomisili di desa tempatnya akan bertugas.

Danang menegaskan, rekrutmen tidak dibuka secara bebas untuk seluruh masyarakat karena terdapat persyaratan dan proses seleksi yang harus dipenuhi.

“Ini tidak secara umum langsung terbuka karena ada persyaratan tertentu, seperti batasan usia 18 sampai 45 tahun dan penguasaan teknologi informasi. Nantinya kami akan melakukan profiling terhadap peserta yang mendaftar untuk mendapatkan 2.651 kader dari desa masing-masing,” pungkasnya.Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait