Pemerintah mulai menyiapkan langkah memperkuat ketahanan energi nasional dengan membangun sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude oil storage di wilayah Sumatera.
Proyek tersebut ditargetkan mampu menampung cadangan minyak untuk kebutuhan lebih dari 20 hari. Bahkan, pemerintah membidik kapasitas penyimpanan hingga mencukupi kebutuhan selama 60 hari.
Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan fasilitas penyimpanan ini menjadi bagian dari strategi mengantisipasi ketidakpastian pasokan minyak akibat dinamika geopolitik global.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil usai menghadiri rapat terbatas ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Bahlil menjelaskan, persiapan proyek tersebut telah memasuki tahap lanjutan. Studi kelayakan atau engineering feasibility study (EFS) telah rampung.
Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan sejumlah calon lokasi pada akhir 2026. Aspek keamanan menjadi pertimbangan utama, termasuk potensi kerawanan gempa bumi dan kondisi keamanan lingkungan sekitar.
"Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita ngecek lokasinya dari sisi keamanan baik dalam kontes gempanya maupun keamanan lokalnya," jelasnya.
Menurut Bahlil, pembangunan storage tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengejar standar cadangan energi internasional yang berada di kisaran 90 hari atau tiga bulan kebutuhan.
Pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan nasional secara bertahap mendekati standar tersebut agar Indonesia memiliki ketahanan lebih kuat ketika menghadapi gangguan pasokan energi.
"Standar minimum dunia itu kan di 3 bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," ucap Bahlil.
Selain memperkuat cadangan minyak mentah, pemerintah juga menyiapkan strategi diversifikasi energi melalui pengembangan bahan bakar nabati.
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, turut dibahas kesiapan penerapan mandatori campuran bioetanol E20 hingga E50.
Bahlil menyebut, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis bersama Menteri Pertanian karena pengembangan bioetanol membutuhkan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.
Sementara itu, kebijakan mandatori biodiesel B50 dipastikan tetap dipertahankan di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya kemana," pungkas Bahlil. 