Proyek pelebaran Jalan RE Martadinata di Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Selain persoalan administrasi kepemilikan tanah, terdapat perbedaan pandangan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengakui persoalan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Menurutnya, pelebaran Jalan RE Martadinata yang dilaksanakan tahun ini berjalan bersamaan dengan proses pembebasan lahan sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
Proses pengadaan tanah harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi bidang tanah, pengumuman hingga pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.
“Permaslahan dalam pembebasan lahan misalnya pemilik tanah tidak ditemukan, sehingga kita nunggu dulu. Selain itu, khusus di Bnadar Lampung ada masalah sedikit terkait badan jalan bangunan,” ujarnya, Jumat 13 November 2026
Selain itu, BMBK dan BPN masih memiliki perbedaan pandangan terkait ketentuan garis sempadan bangunan yang disebut berjarak 20 meter dari as jalan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas BMBK telah meminta pendapat hukum atau legal opinion kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Langkah itu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses pembebasan lahan yang menjadi salah satu kendala pelaksanaan proyek.
“Namun sampai dengan Desember 2026 setidaknya badan jalan semua sudah, tinggal pelebarannya aja. Mungin kalau tidak selesai pelebarannya, kita tinggalkan dulu,” sambungnya.
Sebelumnya, Pemprov Lampung mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp35 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan proyek pelebaran Jalan RE Martadinata-Lempasing hingga Lempasing-Padang Cermin.
Tambahan tersebut melengkapi anggaran awal sebesar Rp25 miliar sehingga total alokasi pengadaan tanah mencapai sekitar Rp60 miliar.