23.3 C
Bandar Lampung
Jumat 7 Agustus, 2020 05:15 WIB
Beranda OPINI Pelajaran Dua Kali Gagalnya Calon Independen Di Bandarlampung

Pelajaran Dua Kali Gagalnya Calon Independen Di Bandarlampung

Oleh Muzzamil

SEBAGIN orang kaget alias tekanjat, ternganga, sebagian tak terima, dan sebagian lain sebodo teuing, mendapatkan kabar Firmansyah dan Bustomi gagal ikut Pilkada 2020.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Bandarlampung 2021-2024 dari unsur perseorangan atau calon independen (caden) itu gagal pada tahap verifikasi dukungan pencalonannya.

Sikap legawa yang ditunjukkan sejoli akademisi itu –satu rektor kandidat doktor, satu profesor doktor, sesaat usai KPU Kota Bandarlampung merilis ketidaklolosan lanjut tahapan pilkada berikutnya, bersenyawa kata publik.

Penulis mencatat, selain antiklimaks, peristiwa politik yang  mengingat balik kompleksitas proses himpunan konsolidasi politik kontestan pilkada unsur caden.

Wabil khusus di Bumi Ragom Gawi, ini peristiwa kedua kali, gagalnya bakal caden maju pilkada sejak 2005.

Sejarah pilkada Kota Tapis mendedah, dari tiga kali penyelenggaraan: 2005, 2010, dan terakhir Pilkada 2015,

Kegagalan Firmansyah-Bustomi ini menyusul kegagalan caden Imam Untung Slamet pada Pilkada 2010.

Pilkada 27 Juni 2005 diikuti oleh enam paslon minus caden, yakni Sjachrazad ZP-Rudi Syawal Sugiarto (Partai Golkar), Nuril Hakim Yohansyah-Zamzani Yasin (Partai Demokrat), Irfan Nuranda Djafar-Kuswandi (PAN-PPP), Abdul Hakim-Zainal Iskandar (PKS), Eddy Sutrisno-Kherlani (PDIP dan koalisi lima partai), serta Haryanti Syafrin-Tarwo Kusnarno (PKB).

Dicatat oleh sejarah penyelenggaraan pilkada langsung pertama di Indonesia pascareformasi 1998, sebagai pilkada langsung dua putaran pertama kali di Provinsi Lampung, di Pulau Sumatera dan di Indonesia bareng Kota Depok.

Ulah dua putaran, usai paslon Abdul Hakim-Zainal Iskandar meraih 22,91 persen suara sah pada pilkada putaran pertama, unggul tipis dari paslon Eddy Sutrisno-Kherlani yang meraih 22,39 persen suara sah, penulis rekam ulang pilkada putaran kedua 6 Agustus 2005.

Diwarnai perang diksi “gratis vs bebas” dalam kampanye program unggulan pendidikan dan kesehatan, serta hantu penurunan tajam partisipasi pemilih, Hakim-Zainal (PKS didukung Partai Golkar), dikalahkan Eddy-Kherlani (PDI Perjuangan dan lima parpol ditambah dukungan baru tujuh parpol).

Saat itu, proses dialektika politiknya diakui turut berseliweran pula jadi referensi politik dan konten unik isu seksi perbincangan publik nasional.

Serta, secara kontekstualitas isu strategis kandidasi politik, turut pula memengaruhi rona rentak gerak maju (baca: motion) sentra isu programatik pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, ke ranah konstitusionalisme sekaligus ke tataran tapak.

Berikut, Pemilukada 30 Juni 2010.

Selain petahana Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan (Partai Demokrat-PKS-PAN), petahana Kherlani-Heru Sambodo (Partai Golkar), dan penantang Herman HN-Tobroni Harun (PDI Perjuangan).

Ikut bertarung tiga caden, (mendiang) Dhomiril Hakim Yohansyah-Sugiyanto, (mendiang) Sauki Shobier-Syamsul Rizal, dan Nurdiono-(mendiang) Dian Kurnia Larrate.

Gagal ikut, tak lolos tahapan verifikasi administrasi pencalonan oleh faktor kegagalan teknologi (softcopy berkas), jurnalis/aktivis Imam Untung Slamet dan balon wakilnya sayang lupa nama.

Terakhir, pilkada 9 Desember 2015, ada petahana Herman HN-Muhammad Yusuf Kohar (PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Gerindra, PKS), petahana Thobroni Harun-Komaru Nizar (PAN, PKB, Partai Hanura), dan paslon penantang, caden Muhammad Yunus-Ahmad Muslimin.

Andai bapaslon caden 2020 lainnya, Ike Edwin-Zam Zanariah lolos hingga penetapan paslon, sejarah pilkada akan mencatatnya sebagai caden kelima kandidat pilkada Kota Tapis.

Dari aspek sosiohistoriografi politik demokrasi pascaotoritarianisme, sejarah lahir caden juga relatif sudah paten. Publik pilkada patut berterima kasih kepada dua nama, representasi pelaku sejarah pembidan kelahirannya.

Yakni pada Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Lombok Tengah NTB, penguji materi UU 32/2004 yang hak sipil politiknya (hak memilih dan dipilih) terganjal syarat lewat parpol sebagai satu-satunya pintu pencalonan.

Dan Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi (MK), pemutus perkara caden sah dapat berhak ikut pilkada, 23 Juli 2007, cikal bakal UU 12/2008 tentang Perubahan Ketiga UU 32/2004, dengan alasan ‘semua pintu demokrasi harus dibuka’ sebagai satu-satunya pertimbangan majelis.

Bukan menisbikan –dimaksud untuk melemahkan parpol. Kendati, di mata veteran gerakan 1998 kritis melihatnya bagian antitesa oligarki politik parpol yang belum sepenuhnya hilang akibat residu deideologisasi dan depolitisasi akut rezim Orde Baru 1968-1998.

Kini dan ke depan, caden jangan cuma pelengkap penderita. Senyampang, titi institusionalisasi demokrasi kian nyata hasil menuju tata konsolidasi penuh.

Pengalaman mengajarkan caden harus hidup bersama dan menghidupi mesin politik mandirinya, sehingga idealisasi totalitas kerja-kerja konsolidasi politik elektoralnya mesti relatif lebih terlatih, lebih berpeluh, tak banyak keluh.

Caden bagian senjata legal kedaulatan rakyat. Caden bukan melulu alat uji eksperimentasi kekuasaan politik.

Bumi Ruwa Jurai Lampung menoreh sejarah, caden bisa menang pilkada.

(Meski sarat kontroversi sebab status hukum tersangka kasus korupsi) caden yang notabene petahana bupati, Satono dan pasangannya, bekas ketua KPUD, (mendiang) Erwin Arifin menang telak di pilkada Lampung Timur 2010!

Penulis termasuk yang, jangan sampai, larut preseden pilkada cuma diikuti paslon caden melawan kotak kosong.

Jika itu terjadi, pertanda buruk matinya mesin politik, penanda gagal terpuruk fungsi parpol –akomodasi, agregasi, seleksi, edukasi politik– yang masih saja kaya kesan publik akar rumput, bahwasanya hajat pesta demokrasi pemilu-pilkada cuma sebatas mesin pengumpul suara.

Rakyat sekadar obyek data, obyek kata, obyek penderita. Bukan lagi masanya.

Dari sisi penyelenggaraan, caden pelik proses himpunan konsolidasi politik elektoralnya. Harus matang, di seluruh tahap pelaksanaan umum/teknisnya.

Dari sisi infrastruktur politik, caden adalah investasi politik. Caden adalah komunikan alternatif modalitas sosial perjuangan ekonomi politik perebutan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat.

Dari sisi politik kerakyatan, populisme, gelora kehidupan caden harusnya didorong melembaga sepanjang periode. Tak ramai satu dua dasa jelang suksesi kekuasaan.

Lahul Fatihah untuk Sjachrazad ZP, Dhomiril Hakim Yohansyah, Sauki Shobier, dan Dian Kurnia Laratte, para mendiang veteran kontestan pilkada Kota Bandarlampung.

Semoga pilkada 9 Desember 2020 kelak –sesuai rencana dan khusus Bandarlampung jadi salah satu praktik pilkada serentak nasional terbaik di Indonesia. Aamiin.

*Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies/CeDPPIS]

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan menempuh sejumlah strategi untuk mendorong ekonomi dapat tumbuh positif pada triwulan III dan IV. Seperti...

Ketua KPK: Jangan Kotori Pilkada Di Lampung Dengan Money Politic

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menginginkan Pilkada di Lampung  tidak dikotori money politic.

148.887 TMS Masuk Daftar Pemilih, Terbanyak Bandarlampung

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menemukan 148.887 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masuk daftar...

Ada Pencurian Kabel Gardu PLN, Alat Elektronik Ratusan Pelanggan Jebol

Berbagai peralatan elektronik jebol akibat kenaikan tegangan (voltage) di Kelurahan Gulak-Galik dan Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung, Rabu dini hari (5/6). Di RT...
Translate »