Masyarakat tidak perlu khawatir transaksi transfer antarbank hingga pengiriman uang kepada keluarga ikut terbebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, tidak semua transaksi keuangan yang melibatkan pihak luar negeri otomatis menjadi objek PPN dalam sistem pemungutan pajak digital tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati mengatakan, sistem tersebut tidak menyasar aktivitas transfer dana personal maupun pengiriman uang masyarakat.
"Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," jelas Inge.
Dengan demikian, transaksi transfer antar rekening bank, pengiriman uang kepada keluarga, hingga remitansi dari dan ke luar negeri tidak serta-merta dikenakan PPN.
Inge menjelaskan, SPP-TDLN hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Selain itu, transaksi digital luar negeri yang sebelumnya telah dipungut PPN oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah juga tidak akan dikenakan pungutan kembali melalui sistem tersebut.
Menurut DJP, pengaturan ini diperlukan untuk menghindari pemungutan pajak berganda sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
"Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Inge.
DJP juga menegaskan bahwa penerapan SPP-TDLN bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru maupun perubahan tarif PPN.
Kebijakan tersebut hanya mengatur mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri yang memang telah menjadi objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mulai menerapkan sistem ini pada Senin (9/11). Dengan mekanisme tersebut, pemungutan pajak transaksi digital luar negeri diharapkan lebih tertata tanpa membebani transaksi keuangan pribadi masyarakat. 