23.8 C
Bandar Lampung
Minggu 31 Mei, 2020 05:01 WIB
Beranda POLITIK Omnibus Law Beri Keleluasaan Pemerintah Dalam Situasi Tidak Normal

Omnibus Law Beri Keleluasaan Pemerintah Dalam Situasi Tidak Normal

Omnibus Law justru relevan untuk dibahas segera. Substansi keberadaan serangkaian UU itu adalah pemberian keleluasaan bergerak pada pemerintah dalam situasi yang tidak normal akibat pandemi.

Setidaknya demikian pandangan pengamat ekonomi keuangan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Aldrin Herwany seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Meskipun memahami keberatan sebagian kalangan terhadap pembahasan “UU Sapu Jagat” itu pada saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, ia mengajak semua pihak untuk melihat aspek positifnya.

“Dalam situasi tidak normal seperti pandemi atau krisis, perlu keputusan yang cepat dan efisien dari pemerintah. Terlepas dari pro kontra mengenai waktu pembahasan, Omnibus Law menyediakan payung hukum untuk keleluasaan dalam pengambilan keputusan itu,” ujar dia.

Aldrin menambahkan, beberapa aturan dalam Omnibus Law itu mendorong kemudahan berusaha bagi warga masyarakat. Menurutnya, upaya itu sesuai dengan semangat untuk membangkitkan ekonomi pada situasi pasca pandemi.

“Persyaratan administratif dan legal dalam pembuatan badan usaha, juga untuk pengajuan kredit UMKM, disederhanakan. Ini merupakan poin-poin yang layak didukung,” tambah Ketua ISEI Jawa Barat itu.

Soal UU ini dibahas saat pemerintah melakukan pembatasan sosial, bagi Aldrin seharusnya hal itu tidak menjadi hambatan bagi warga untuk menyalurkan masukan kritisnya pada DPR. Secara teknis, kesulitan beraudiensi secara tatap muka dengan fraksi-fraksi di DPR dapat difasilitasi oleh teknologi.

“Saya menyarankan agar DPR mengoptimalkan penyaluran aspirasi masyarakat melalui berbagai aplikasi daring. Dewasa ini, orang mulai terbiasa melakukan pertemuan bahkan lobi-lobi dengan menggunakan zoom atau webex. Secara teknis harusnya tidak ada kendala,” tandas dia.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Sandiaga Dorong Pembahasan RUU Ciptaker Lebih Banyak Libatkan UMKM

Penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja diminta untuk melibatkan lebih banyak dialog dengan sektor UMKM. Sektor ini dapat menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja...

Hadapi Covid-19, Omnibus Law Dibutuhkan Untuk Kemudahan Investasi

Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law yang kini dibahas pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan untuk kemudahan investasi. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia cukup terdampak oleh...

Perbaikan Draf RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, KSP Dapat Banyak Masukan

Terkait dengan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, Kantor Staf Presiden (KSP) mengaku mendapatkan banyak sekali masukan dari para pemangku kepentingan....

RUU Ciptaker Modal Utama Untuk Tingkatkan Daya Saing Indonesia

Rancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja didesain untuk meningkatkan daya saing dan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) di Indonesia. Naskah akademik yang...
Translate »