Surat Ombudsman soal penutupan tambak di Pesibar

Ombudsman RI mengeluarkan keputusan penundaan sementara penyegelan tujuh tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar). Para petambak menilai Bupati Agus Istiqlal diduga telah menyalahgunakan wewenang.

Keputusan Ombudsman RI No.B/13H/LM26-K3/2019/XII/2019 menanggapi adanya penutupan tujuh tambak udang oleh Pemkab Pesibar pada Rabu (4/12) .

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, keputusan merujuk pengaduan Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (PPBS).

Pertimbangan lain, Ombudsman RI melihat hasil pertemuan PPBS dan para pemangku kepentingan lainnya dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 19 November 2019.

PPBS menilai Agus Istiqlal diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai bupati dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW).

Atas alasan tersebut, Ombudsman RI sedang melakukan pemeriksaan dan telaah atas permasalahan tersebut dan akan memastikan ada atau tidaknya maladministrasi yang dilakukan Bupati Agus Istiqlal.

Penundaan, berdasarkan surat Ombudsman RI, hingga pihaknya menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) sebagai komitmen bersama dalam pelayanan publik yang baik serta dalam rangka kepastian hukum pelapor.

Pemkab Pesisir Barat (Pesibar) lewat asisten bupati dan dua camat menutup tujuh usaha budi daya tambak udang vaname di Kecamatan Lemong, Pesisir Selatan, dan Kecamatan Ngambur, Sabtu (30/11).

Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Syamsu Hilal, SSos yang didampingi Camat Pesisir Selatan Riswan Efendi dan Camat Ngambur Sarhidi memimpin penutupan tambak udang.

Petugas Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat memasang benner warna biru tua dengan tulisan warna putih: Tempat Usaha Ini Ditutup.

Alasan Penutupan

Ada empat alasan yang tercantum dalam benner penutupan karena melanggar empat hal, yakni (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,(2)Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan.

Alasan lainnya, (3) Peraturan Pemerintah No,13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Terintegrasi Secara Elektronik, (4) Perda No.8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Pesisir Barat.

Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) menilai Pemkab Pesisir Barat (Pesibar) arogan hendak menutup tujuh tambak udang di Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pesisir Selatan, akhir bulan ini.

Mereka telah melaporkan penutupan tersebut ke Presiden Jokowi dan para pemangku kebijakan, termasuk Ombudsman, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (13/11).

“Pemkab Pesibar arogan hendak menutup tambak yang notabene kebijakan tersebut kontradiktif dengan semangat Presiden Jokowi,” ujar H. Agusri Syarif, ketua IPPBS kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (17/11).

Menurut Agusri, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar para petambak Indonesia terus meningkatkan lima kali lipat produksi undang vinamei.

Dengan kebijakan Pemkab Pesibar, produksi udang malah bisa turun. Lampung menyumbang 36 persen atau 144 ribu ton ekspor udang nasional dari target 400-450 ribu ton.

Selain itu, Presiden Jokowi juga baru saja mengingatkan agar pemerintah daerah jangan banyak-banyak membuat perda.

Pemkab Pesibar, melalui Camat Lemong M Nursin Candra, telah memberi batas waktu hingga akhir bulan ini para petambak menghentikan ektivitas tambaknya.

Dalihnya, berdasarkan Perda RTRW No.08 Tahun 2017 tentang Penyesesuaian Fungsi Tata Ruang dan Tata Wilayah, kawasan tambak udang yang sudah ada sejak sebelum keluarnya perda akan digunakan sebagai kawasan wisata.

“Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung tahun 2018-2038, Pasal 12, ayat 4, yang masuk sub zona wisata alam pantai/pesisir untuk Kabupaten Pesibar yaitu Pantai Labuhan Jukung dengan kode sub zona (KPU-W-P3K-1),” urai Agusri.

para petambak mengaku usahanya sudah mengantongi ijin, membayar retribusi Rp150 ribu per kilogram, dan iuran Rp3 juta per tahun per hektare.

TAMBAK YANG DITUTUP

1.PT. Sumatera Seafood Indonesia di Pekon Tanjung Jati: Ferdinan.
2.Lemong Farm di Pekon Way Batang: Jalaludin & Piter.
3.Andi Riza Farm di Pekon Way Batanv: H. Agus.
4.Archie Ferdiani di Pekon Pardahaga: H. Herman.
5.Johan Farm di Pekon Wayjambu: Johan.
6.L. Hendra Raharja di Pekon Marang: Hendra.
7.Andi Handoyo Farm di Pekon Biha: Andi Handoyo.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here