Masyarakat nelayan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, menggelar aksi spontan di perairan Muara Way Tulang Bawang, Selasa 10 November 2026, sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa.
Aksi yang dilakukan nelayan tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan tersebut dipicu kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut yang disebut berkedok pendalaman alur di wilayah tangkapan nelayan.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, mengatakan aktivitas pengerukan yang sebelumnya sempat berhenti kini kembali berlangsung tanpa sepengetahuan masyarakat nelayan Kuala Teladas.
Menurutnya, kegiatan tersebut menimbulkan keresahan karena dinilai mengancam wilayah tangkap, merusak ekosistem laut, serta membahayakan keberlangsungan mata pencaharian nelayan.
"Aksi tersebut adalah bentuk dari keresahan dan kekecewaan masyarakat nelayan kuala teladas, karena dinilai mengancam wilayah tangkapan nelayan, ekosistem laut sebagai habitat biota laut yaitu, kepiting rajungan, ikan, dan beragam jenis ikan menjadi komoditas andalan nelayan dan membahayakan keberlanjutan sumber penghidupan nelayan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2026
Wilayah perairan tersebut merupakan habitat berbagai biota laut, termasuk kepiting rajungan dan ikan yang menjadi komoditas andalan masyarakat pesisir.
Nasir menjelaskan, penolakan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut bukan persoalan baru. Sejak pertama kali berlangsung pada 2021, masyarakat nelayan Kuala Teladas bersama sejumlah desa lainnya telah menyuarakan keberatan.
Berbagai pengaduan juga telah disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Namun, menurut forum, hingga kini belum ada penyelesaian menyeluruh atas persoalan tersebut.
Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung sempat melakukan peninjauan dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan.
Forum menyebut, dalam pertemuan tersebut diketahui perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Setelah peninjauan itu, aktivitas pengerukan dihentikan dan kapal ditarik dari perairan Muara Way Tulang Bawang.
Namun, pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut disebut kembali berlangsung dan diduga dilakukan perusahaan yang sama tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena penghentian operasional sebelumnya dinilai belum memberikan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan.
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan juga menyoroti potensi dampak pengerukan terhadap sektor perikanan, khususnya komoditas rajungan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir timur Lampung.
Berdasarkan data DKP Provinsi Lampung tahun 2025 yang dikutip forum, volume ekspor rajungan Lampung mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp518 miliar.
Lampung disebut menjadi salah satu daerah penyumbang ekspor rajungan nasional, dengan sentra produksi di wilayah pesisir Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Forum menilai aktivitas pengerukan pasir laut berpotensi mengganggu habitat rajungan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan masyarakat.
Selain persoalan lingkungan, forum menegaskan bahwa perlindungan wilayah tangkap nelayan berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Mereka juga merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Forum turut menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Atas kondisi tersebut, masyarakat nelayan Kuala Teladas menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan.
Kedua, mendesak penghentian aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat pesisir.
Ketiga, meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
Keempat, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang berdampak terhadap wilayah penghidupan mereka.
Nasir menegaskan bahwa laut merupakan sumber penghidupan masyarakat pesisir yang harus dijaga keberlanjutannya..