Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa, mengecam penggunaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp10,8 miliar untuk membayar jasa influencer sepanjang 2025-2026.
Menurut Rusdianto, anggaran yang bersumber dari uang negara, termasuk pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan retribusi masyarakat pesisir tersebut, semestinya lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Kekecewaan itu mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa influencer KKP yang belakangan menjadi perbincangan publik.
“Mendengar berita seperti ini, nelayan kecewa berat. Karena, Menteri KKP menyerahkan uang pajak, PNBP dan retribusi dari masyarakat pesisir: nelayan dan pembudidaya untuk perkaya artis influencer,” ujar Rusdianto mengutip Kantor Berita RMOL, Rabu, 11 November 2026.
Ia menilai, besarnya anggaran untuk menggandeng influencer memperlihatkan persoalan prioritas dalam pengelolaan anggaran kementerian. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perikanan, KKP justru menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kepentingan komunikasi publik.
Rusdianto bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Apapun itu, kami kecewa dengan KKP yang lebih mensejahterakan Raffi Ahmad dan kawan-kawannya dibandingkan mensejahterakan nelayan. Buat apa KKP, hamburkan uang negara untuk influencer? Malah, kebanyakan influencer itu narasinya menindas nelayan, bela oligarki yang menguasai laut. Presiden Prabowo harus memberikan perhatian ke KKP dan harapannya ditegur menterinya, bahkan kalau perlu diganti menterinya,” tegasnya.
Diketahui, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sebagai penyedia jasa mengakui telah menjalin kontrak dengan KKP untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.
Dalam kerja sama tersebut, RANS juga menggandeng kelompok The Dudas-1 yang beranggotakan Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Marten, dan Raffi Ahmad. Konten edukasi dikemas melalui konsep perjalanan dan touring.
Sementara itu, KKP telah memberikan klarifikasi atas temuan ICW tersebut. KKP menyatakan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, terutama terkait pelaksanaan program prioritas.
KKP juga menegaskan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi memanfaatkan berbagai platform, mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi lainnya.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
KKP menjelaskan, pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelas KKP. 