Pemerintah Kota Bandar Lampung belum dapat memastikan mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Pemkot masih menunggu petunjuk resmi pemerintah pusat sebelum mengambil langkah terkait penataan status kepegawaian tersebut.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti regulasi dan arahan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kalau itu kebijakan pemerintah pusat, kita masih menunggu petunjuk resminya," kata Yusnadi saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme maupun tahapan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu karena belum menerima arahan resmi.
Pemerintah daerah, kata dia, akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan kepegawaian dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Isu pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi perhatian tenaga non-ASN yang telah masuk dalam skema penataan aparatur pemerintah. Kepastian kebijakan tersebut dinantikan karena berkaitan dengan status kepegawaian dan peluang peningkatan kesejahteraan mereka.
Pemkot Bandar Lampung pun masih menunggu perkembangan regulasi agar pelaksanaannya di daerah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. 