Fasilitas pensiun yang diperoleh Wakil Presiden (Wapres) setelah mengundurkan diri telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut mencakup uang pensiun bulanan, tunjangan, biaya perawatan kesehatan, hingga fasilitas rumah kediaman yang disediakan negara.
Hak tersebut berlaku bagi Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, termasuk pejabat yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus hak keuangan dan fasilitas yang telah diatur bagi mantan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta hak setelah tidak lagi menjabat antara lain tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978.
Dalam penjelasan Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 1978, terdapat tiga kategori pemberhentian yang termasuk dalam ketentuan berhenti dengan hormat. Lantas, apa saja hak dan fasilitas pensiun yang diperoleh mantan Wapres setelah mundur? Berikut rinciannya.
1. Uang Pensiun
Salah satu hak keuangan yang diperoleh mantan Wakil Presiden setelah berhenti dengan hormat adalah uang pensiun. Ketentuan mengenai hak pensiun tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam pasal tersebut disebutkan:
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."
Adapun besaran pensiun pokok yang diterima mantan Wapres ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat. Perhitungan tersebut mengacu pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diterima ketika masih menduduki jabatan Wakil Presiden.
2. Tunjangan dan Biaya Perawatan Kesehatan
Selain uang pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh tunjangan dan sejumlah fasilitas penunjang kehidupan setelah tidak lagi menjabat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini menyebutkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Mantan Wapres juga memperoleh biaya rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Tidak hanya itu, negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden atau Wakil Presiden beserta keluarganya.
Fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari hak yang diberikan setelah pejabat bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.
3. Rumah Kediaman dari Negara
Fasilitas berikutnya adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Hak tersebut diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Ketentuan mengenai pemberian rumah kediaman ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan sejumlah regulasi turunannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.
Pemberian rumah kediaman tersebut hanya dilakukan satu kali kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden. Fasilitas ini juga berlaku bagi janda atau duda apabila Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia saat masih menjabat.
Dengan demikian, hak pensiun mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa uang pensiun bulanan. Negara juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas lain, mulai dari biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, hingga rumah kediaman sesuai ketentuan yang berlaku.