Kota Metro meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota. Sementara itu, Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta.
Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah bersama industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan berbagai program strategis TPAKD sepanjang 2025 hingga 2026.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan perlu terus diperkuat agar akses keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami mengharapkan ke depannya peran TPAKD di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota dapat semakin dioptimalkan dalam menggali potensi ekonomi daerah,” ujar Otto.
Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan inklusif, memberdayakan UMKM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sejumlah program telah dijalankan TPAKD di Lampung, di antaranya penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM.
Program inklusi keuangan juga dilakukan melalui pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL), pengembangan pondok pesantren yang terintegrasi dengan bank sampah, serta pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta.
Selain itu, upaya memperkuat ketahanan finansial masyarakat dilakukan melalui penyaluran polis asuransi, pembentukan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kopi dan penggemukan sapi.
Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Pada tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian terhadap penguatan peran TPAKD yang tersebar di 552 daerah di Indonesia. Presiden menekankan pentingnya peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas kesejahteraan dan ketahanan finansial masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa optimalisasi TPAKD sejalan dengan agenda pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, program K/PMR tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi peran OJK dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di berbagai wilayah.
Menurut Tito, kehadiran Presiden dalam Rakornas TPAKD menunjukkan perhatian pemerintah terhadap upaya memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” kata Tito.
Ke depan, TPAKD di Provinsi Lampung didorong untuk terus memperluas jangkauan program inklusi keuangan, termasuk bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pedesaan. 