Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong dunia beralih dari komitmen menujuimplementasi aksi iklim yang lebih cepat, adil, dan melindungi masyarakat, Indonesia membawa pesan bahwa pertumbuhanekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama.
Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/KepalaBadan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. JumhurHidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besarnya New York pada hari Rabu, 23 September 2026.
Climate Summit 2026 dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembagakeuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda.
Dalam forum tersebut hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
Rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakanmenjelang COP31 untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklimguna melindungi manusia dan mata pencaharian dalam era risiko iklim yang meningkat.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketikaruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatanikomitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedomanpada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Dari Komitmen ke Pelaksanaan
Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan SecaraNasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagaiarah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus berjalan seiringdengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasankemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
Menteri Jumhur menambahkan bahwa “Paradigmapembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama”. Selanjutnya, Indonesia memaparkan aksi lintas sektor: pengurangan emisidari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunanindustri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisationand storage secara bertanggung jawab, pengembangan energisurya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukungketahanan energi.
Dalam penyampaian lisannya, Menteri Jumhur juga menekankan pengembangan kendaraan listriksebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.
“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidakhanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegas Jumhur.
Pembiayaan, Adaptasi, dan Aksi Nyata
Pesan politik tersebut dilengkapi melalui tiga Solution Dialogues Indonesia mengenai pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan penguranganmetana. Rangkaian ini menghubungkan arah transisidengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.
Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwapembiayaan harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) —mulai dari penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hinggapembelajaran.
Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetappenting bagi data risiko, sistem peringatan dini, perlindunganekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapidampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan.
Pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang dapatmemberi manfaat langsung bagi warga. Perbaikan pengelolaansampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta kapasitas pemerintah daerahdapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan bahwaadaptasi harus berjalan bersama mitigasi. Dalam mengantisipasikenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasimangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir. Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunansebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebihbesar.
Jejak untuk Indonesia
Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tigaSolution Dialogues menegaskan bahwa agenda lingkungandan iklim bukan isu tambahan dalam pembangunan. Keputusan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan menentukan ketahananpangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, sertakemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuanyang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkanperlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutamabagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisisiklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubahambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur.