RMOLlampung. KPK memeriksa kembali Dorojatun Kuntjoro Jakti, menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati, terkait dugaan korupsi Sjamsul Nur Salin dan istri selaku penanggungjawab BDNI, Selasa (2/7).

Namun, yang bersangkutan, minta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadapnya, kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta.

Dorojatun rencana diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bank Likuditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Seperti dilansir Kantor Berita RMOL, sebelumnya,10 Juni 2019, KPK telah menetapkan pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Selain Dorojatun, KPK juga memanggil Dirut PT Berau Coal Tbk Raden Eko Santoso, pengacara Ary Zulfikar dan Senior Advisor Nura Capital, Muhammad Syahrial.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJN (Sjamsul Nursalim),” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/7).

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [hms]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here