23.8 C
Bandar Lampung
Minggu 31 Mei, 2020 05:41 WIB
Beranda DAERAH Menjemput Keadilan, Merawat Ingatan Porak-porandanya Warga Pasar Griya

Menjemput Keadilan, Merawat Ingatan Porak-porandanya Warga Pasar Griya

Oleh Kodri Ubaidilah 

MENJADI rawatan ingatan bersama, Pemkot Bandarlampung telah memaksa 28 KK dan 155 warga kehilangan hak-haknya sebagai warga negara demi pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Bandarlampung.

YLBHI-LBH Bandarlampung menggugat Wali Kota, DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal itu bentuk konsistensi YLBHI-LBH Bandarlampung dalam mengawal perjuangan hak-hak warga lorban penggusuran Pasar Griya Sukarame.

Bahkan, prosesnya sampai tingkat banding. Namun, PN dan PT Tanjungkarang menyatakan gugatan penggugat niet onvankelijk verklaard (NO) atau tidak dapat diterima.

Alasannya, penggugat tidak memasukan Kejaksaan Negeri Bandarlampung sebagai pihak dalam gugatan tanpa mempertimbangkan pembuktian maupun saksi yang dihadirkan selama proses persidangan.

Padahal, YLBHI-LBH Bandarlampung telah menyampaikan 38 Bukti Surat (P.1-P.38) yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan sah menurut hukum, mengajukan tiga saksi fakta dan ahli hak asasi manusia (HAM) dari Universitas Lampung.

Tindakan represif aparat yang arogan tak luput dari hal yang turut mewarnai tangis rakyat yang dirampas haknya.

Dalam persidangan, Pemkot Bandarlampung dan jajarannya sebagai pihak tergugat mengabaikan fakta persidangan adanya pelanggaran HAM dan perbuatan melawan hukum penguasa.

Nasib puluhan pedagang luluh-lantak setelah tempat usahanya rata dengan tanah/Ist

Fakta persidangan selanjutnya menunjukan bahwa pemindahtanganan barang milik Pemkot dengan Kejari Bandarlampung adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Di tambah lagi proses dan hasil pelelangan pembangunan gedung Kantor Kejari Bandarlampung adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Saat persidangan, ada fakta tergugat melawan hukum dengan melanggar Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, (Perda RTRW Kota Bandarlampung No. 10Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2011-2030).

Daerah dibangunnya kantor peruntukannya adalah pemukiman, pendidikan dan perekonomian.

Perlu ditekankan, penggusuran harus dijadikan sarana terakhir oleh pemerintah setelah menempuh proses partisipasi dan musyawarah yang seimbang dengan warga terdampak.

Komisi HAM PBB melalui Resolusi Komisi HAM PBB No.1993/77 dan 2004/28 mengkategorikan penggusuran paksa sebagai gross violation of human right (pelanggaran HAM berat) karena merampas hak atas pekerjaan yang layak, dan hak pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa.

Ahli dari Universitas Lampung, Dr. Budiono, S.H., M.H mengatakan penggusuran harus dilakukan dengan perencanaan soal relokasi dan musyawarah dengan warga terdampak.

Pemkot Bandarlampung telah melanggar HAM dan perbuatan melawan hukum berdasark Peraturan Perundang-undangan pasal 27 ayat (2) UUD 1945, UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

YLBHI LBH Bandarlampung tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam gugatan dan pembuktian bahwa alasan tidak dimasukannya Kejaksaan Negeri Bandarlampung karena hanya sebatas pihak penerima hibah yang secara hukum keperdataan bersifat pasif.

Perlu kiranya direnungi bahwa telah hilangnya hak-hak pedagang Pasar Griya adalah murni Perbuatan Melawan Hukum Penguasa dan Negara harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

YLBHI-LBH Bandarlampung telah melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Regristrasi Perkara 966 K/PDT/2020.

Mahkamah Agung sebagai representasi dari kuasa kehakiman tertinggi dapat melihat dengan nurani dan menelurkan putusan yang adil dan bermartabat demi tegaknya daulat hukum di negeri ini.

Hidup Rakyat ! Panjang Umur Perjuangan!

(*)Kadiv Advokasi YLBHI LBH Bandarlampung.

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

LBH Bandarlampung Kawal Pedagang Pasar Griya Kasasi Ke MA

Para pedagang Pasar Griya Sukarame melanjutkan gugatan atas penggusuran terhadap mereka oleh Pemkot Bandarlampung ke Mahkamah Agung (MA). Kodri Ubaidillah, penasihat hukum para pedagang Pasar...

LBH Bandarlampung Terima 17 Pengaduan THR, 2 Sudah Diproses

 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menerima 17 laporan pengaduan Tunjungan Hari Raya (THR)  yang tidak diberikan oleh perusahaan.
Translate »