23.8 C
Bandar Lampung
Jumat 5 Juni, 2020 23:38 WIB
Beranda OPINI Mengolah Celah Meraih Kursi Gubernur Lampung (2)

Mengolah Celah Meraih Kursi Gubernur Lampung (2)

PEKAN lalu, Selasa 20 Maret 2018, Yunarto Wijaya dari lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika menyodorkan hasil survei mereka terkait Pilgub Lampung 2018. Survei dilakukan pada periode tanggal 6 hingga 11 Maret 2018.

Survei menggunakan kuisioner terstruktur dengan sampel 800 responden di delapan daerah pemilihan  di Lampung. Metode yang digunakan yakni metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error 3,46 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, tingkat elektabilitas pasangan Nomor Urut 1, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri mencapai angka 35,1 persen. Untuk pasangan Nomor Urut 2, Herman- Sutono mendapat 26,3 persen. Pasangan Nomor Urut 3, Arinal-Chusnunia meraih suara sebanyak 13,1 persen, dan pasangan Nomor Urut 4, Mustafa-Ahmad Jajuli  pada posisi peraihan suara 11,3 persen. Sementara yang bersikap tidak tahu mencapai 14,2 persen.

Minggu 25 Maret 2018, lembaga riset dan konsultan politik SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) juga membuka hasil survei pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Survei dilakukan dalam bentang waktu  tanggal 3 Maret sampai 8 Maret 2018. Dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih, dengan quality control secara random 20 persen.

SMRC menjaring pemilih (responden) sebanyak 820 orang dengan tingkat kesalahan 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel  dilakukan dengan cara multistage random sampling.

Elektabilitas pasangan Nomor Urut 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri berada pada posisi teratas, 35,6 persen. Pasangan Nomor Urut 2, Herman HN-Sutono meraih 23,6 persen. Sementara pasangan Nomor Urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim meraih suara 14,6 persen dan pasangan Nomor Urut 4, Mustafa-Ahmad Jajuli berada di posisi 13,8 persen. Dan belum bersikap mencapai 14,2 persen.

Selain metodologi, ada kesamaan lain yang diperoleh kedua lembaga survei diatas. Posisi para kandidat seiring dengan Nomor Urut pasangan calon yang mereka raih ketika mengambil Nomor Urut di Komisi Pemilhan Umum (KPU) Lampung.

Dari hasil yang dipaparkan SMRC, setidaknya ada hal yang menarik untuk dicermati. Pertama, dalam konteks pasangan Ridho-Bachtiar. Sebab pasangan ini adalah pasangan petahana, maka dilakukan survei atas kinerja pemerintahan.

Hasilnya memang cukup membuat petahana berbunga-bunga. Kinerja Ridho-Bachtiar dinilai oleh 62 persen responden baik. Sebanyak 27 persen menilai sedang, dan enam persen responden menilai buruk.

Kedua, pada aspek trend perilaku pemilih. Sejak Oktober 2017 hingga Maret 2018 terjadi perubahan prilaku pemilih yang cukup signifikan.

Pasangan Arinal-Chusnunia yang semula hanya berada pada posisi 4,0 persen, melonjak melampaui pasangan Nomor Urut 4, Mustafa-Jajuli  dan berada di posisi  14,6 persen. Pasangan Nomor Urut 3 ini mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen, mengunguli pasangan Nomor Urut 4 yang turun menjadi 13,8 persen.

Tampaknya dalam lima bulan, gerakan massif yang dilakukan pasangan Nomor Urut 3 berbuah manis. Dangdutan, Wayangan, Jalan Sehat berhadiah yang digelar, baik sebelum atau sesudah mendaftarkan diri di KPU, cukup membuahkan hasil. 

Namun, bila merujuk pada angka persentase penurunan posisi yang dialami Ridho-Bachtiar sebanyak 1,2 persen dan Herman sebesar 0,5 persen, jelas terlihat, naiknya posisi Arinal lebih banyak disebabkan oleh faktor tergerusnya pasangan Nomor Urut 4. Mustafa menjadi tersangka oleh KPK karena tersangkut kasus dugaan suap APBD Lampung Tengah. Jumlah penurunan Ridho dan Herman hanya sebesar 1,7 persen. Sementara kenaikan Arinal mencapai 9,2 persen.

Menurut rencana, pada 27 Juni 2018 Pilgub Lampung akan digelar. Apakah hasilnya akan sesuai dengan penilaian yang dipaparkan lembaga survei itu? Tentu tak ada jaminan. Masih ada waktu 100 hari untuk berubah dan mengubah hasil yang ada.

Persoalannya kemudian, bagaimana upaya yang akan dilakukan para kandidat untuk mempertahakan dan mengubah posisi elektabilitas?  Sehingga dinyatakan meraih kursi Gubernur Lampung pada Pilkada 27 Juni mendatang. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh tantangan.

Pada setiap Pilkada, permainan politik uang yang dilakukan kandidat menjadi ancaman yang serius bagi terciptanya demokrasi yang berperadaban.

Hasil survei SMRC jelas menggambarkan adanya tolerensi yang cukup tinggi terhadap praktik politik uang dalam Pilgub Lampung. Setidaknya, ada  46 persen responden bertoleransi terhadap praktik politik uang. Namun 54 persen responden tetap tidak mentolerir praktik ini.

SMRC bahkan memetakan responden di kabupaten/kota yang bertoleransi adanya praktik politik uang.

Pertanyaannya kemudian, mau atau mampukah pihak penyelanggaran dan pengawas Pilkada menangkal terjadinya praktik politik uang? Jauh hari, Bawaslu RI sudah memperingatkan bahwa Lampung termasuk daerah rawan terjadinya politik uang.

Sabtu 10 Februari 2018, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Ade Asy’ari, menyatakan pihaknya akan  lebih memperketat pengawasan politik uang kepada masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Bawaslu Provinsi Lampung akan mengambil tindakan tegas, jika menemukan masing-masing pasangan calon bermain politik uang kepada masyarakat,” ujar Ade.

Kata Ade, masyarakat harus yakin dengan Bawaslu yang sekarang dan bukan Bawaslu seperti yang dulu, kami akan menindak tegas jika menemukan unsur-unsur pelanggaran.

Ade menyatakan tidak akan bermain-main dalam pengawasan kepada masing-masing paslon dan dipastikan akan diproses sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan.

Publik mencatat, sejak 15 Februari, Bawaslu dan jajarannya telah  mencatat ada 43 dugaan pelanggaran selama masa kampanye.

Dari jumlah itu, ada 16 laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi. Tujuh laporan dan temuan kategori dugaan pelanggaran pidana. Sisanya, dugaan pelanggaran kategori lainnya, termasuk netralitas aparatur sipil negara dan pendamping desa.

Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar menjelaskan, dari laporan dan temuan dugaan-dugaan pelanggaran, beberapa di antaranya menjadi atensi dan isu krusial pilkada serentak tahun 2018.

Netralitas ASN, black campaign, kampanye yang mengarah pada pembagian uang, barang, atau materi lain yang langsung maupun tidak langsung terjadi secara masif, kampanye terselubung melalui kegiataan sosial dan keagamaan,” papar Iskardo.

Selain itu, terdapat dugaan penyebaran kabar bohong alias hoaks di media sosial yang mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan alias SARA. Lalu, pemasangan alat peraga kampanye, kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan, serta izin cuti kampanye.

Sementara mengenai sebaran dugaan pelanggaran, Iskardo memastikan ada hampir di seluruh kabupaten/kota. Hanya dua kabupaten yang belum ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran, yakni Mesuji dan Pesisir Barat.

Lantas, apa hasil penyelidikan jajaran Bawaslu dan Gakkumdu atas temuan-temuan dugaan pelanggaran tersebut? [simak 3]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate »