Diskusi publik dan memorabilia peringatan 31 tahun peristiwa Talangsari di Doesoen coffee/RMOLLampung

Meski terjadi 31 tahun silam, tepatnya 7 Februari 1989, korban peristiwa Talangsari, Lampung tak kunjung mendapat keadilan.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Subaidi mengaku mendapat laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) atas nama korban tentang deklarasi damai.

“Setelah kami baca dan lacak ternyata deklarasi Februari 2019 itu, tidak lain deklarasi damai yang diuruskan oleh DPRD tahun 2000, jadi itu ditulis kembali,” ujarnya, dalam Diskusi publik dan memorabilia peringatan 31 tahun peristiwa Talangsari di Doesoen coffee, Jalan Pagar Alam No.133 Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Jumat (7/2).

Di dalam naskah itu, ada pernyataan bahwa dengan deklatasi damai ini maka masyarakat, korban tidak boleh lagi menuntut lagi secara hukum. “Itu menjadi perhatian kami. Itulah sebabnya deklarasi damai ini tidak sah secara hukum karena ini akan menghapuskan pasal di dalam UUD nomor 26 tahun 2000,” kata Subaidi.

Tambahnya, Ombudsman RI telah mendatangi masyarakat, semua pejabat daerah, dan DPRD.

“DPRD sangat kooperatif, beliau bilang apa yang harus kami lakukan. Kami bilang surat yang tahun 2000 ini tidak bisa dipakek sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan atau menghapuskan pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

Ombudsman juga sudah mendatangi Menkopolkam.

“Laporan kami sudah diterima dan ditindaklanjuti. Mereka telah mengkaji bagaimana penyelesaian ini sudah sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Tapi ini baru mulai, jadi kami masih dorong terus agar pemerintah serius menyelesaikan kasus Talangsari,” jelasnya.

Di lain pihak, Badan Kesbangpol Lampung, Hermansah Saleh mengatakan saat ini pemerintah pusat telah berkomitmen atau dukungan untuk menangani kasus Talangsari ini.

“Mungkin bisa dilihat, pemerintah telah membentuk tim terpadu penanganan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat tidak terkecuali di Talangsari,” jelasnya.

Tim terpadu melakukan kunjungan kerja ke Lampung Timur untuk melihat dan mendengarkan langsung dari aparat, bupati, dan masyarakat Lampung Timur.

“20 Februari saat itu, tim terpadu melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkiat informasi bahwa korban atau warga terdampak mendapatkan diskriminasi,” jelasnya.

Pada saat itu langsung tim terpadu langsung mengkonfirmasi ke pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan DPRD.

“Pemerintah mengaku telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pemulihan hak-hak sosial da ekomoni di Talangsari,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung terkait Talangsari ini hanya memiliki kewenangan fasilitasi dan kordinasi saja.

“Kami sudah berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung timur untuk melakukan upaya-upaya pemuliahan hak sosial ekonomi korban baik itu dari aspek pembangunan atau peningkatan infrasuktur, pembangunan peningkatan dari pelayanan dasar seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, termasuk akses pelayanan publik seperti BPJS dan sejenisnya,” jelasnya.

Ia juga telah mengupayakan permasalah yang dialami Amir yang diberhentikan menjadi PNS, melalui BKD Provinsi Lampung.

“Kami sudah ke pengadilan, sudah ke Taspen, dan BKN. Permasalahanya adalah data pak Amir ini tidak ada. Jadi informasi di BKD Provinsi Lampung dalam upaya untuk pemenuhan dari harapan pak Amir ini adalah melalui putusan pengadilan yang bersifat inkrah,” ujarnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here