28.7 C
Bandar Lampung
Selasa 7 Juli, 2020 17:04 WIB
Beranda Mengacu Peraturan KPU Soal PAW, Tak Ada Yang Bisa Dimainkan!
Array

Mengacu Peraturan KPU Soal PAW, Tak Ada Yang Bisa Dimainkan!

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI sama sekali tidak dapat dimainkan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono U. Tanthowi kembali menegaskan hal itu.

Kali ini penegasan Pramono disampaikan dalam bentuk tanya jawab sederhana di laman Facebook miliknya, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, sebagai berikut:

Question (Q): Apa itu PAW (Penggantian Antar Waktu)?

Answer (A): Proses penggantian Anggota DPR/DPD/DPRD di tengah masa jabatan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Q: Siapa yang berhak menggantikan?

A: Calon Anggota DPR yg memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai yg sama dan Dapil yang sama (Pasal 242 ayat 1 UU MD3).

Q: Bagaiman prosedurnya?

A: Sesuai Peraturan KPU No. 6/2019:

  1. Pimpinan DPR/DPRD menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR/DPRD yang berhenti antar-waktu ke KPU RI/Prov/Kab/Kota dilampiri dokumen pendukung.
  2. KPU RI/Prov/Kab/Kota melakukan verifikasi paling lama 5 hari kerja (sejak surat diterima dari Pimpinan DPR/DPRD) terhadap:

a. Dokumen perolehan suara sah dan peringkat suara sah hasil Pemilu Terakhir.

b. DCT Anggota DPR/DPRD Pemilu Terakhir dari Parpol dan Dapil yang sama.

  1. Hasil verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon PAW.
  2. KPU RI/Prov/Kab/Kota menyampaikan nama Calon PAW hasil verifikasi paling lama 5 hari kerja sejak surat diterima dari Pimpinan DPR/DPRD.

Jadi, ketika Parpol X mengirim surat permohonan ke KPU untuk mengusulkan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku, jelas KPU menolak permohonan tersebut.

Pada tanggal 7 Januari 2020 KPU menjawab tidak dapat memenuhi permohonan karena tidak sesuai peraturan.

Peraturan yang mana?

Pertama, secara prosedur tidak tepat. Jika membaca prosedur di atas, KPU tidak berhubungan langsung (surat-menyurat) dengan partai, tapi denga Pimpinan DPR/DPRD.

Kedua, secara substansi juga tidak tepat. Yang berhak menggantikan Riezky Aprilia (jika yang bersangkutan berhenti antar-waktu) adalah caleg peraih suara terbanyak berikutnya (Darmadi Djufri), bukan menjawi wewenang partai.

Apalagi Harun Masiku peraih suara terbanyak ke-5.

Dengan dua alasan ini maka sama sekali tidak ada yang bisa di-“mainkan” untuk mengabulkan permohonan Partai X tersebut.

EDITOR : adi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bawaslu Telusuri RT Minta Fotokopi E-KTP Warga Bandarlampung

 Beredar surat permintaan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP Elektronik (E-KTP) di Bandarlampung. Dalam potongan gambar yang tersebar, data...

Kadis P3A Lampung Pasang Badan Lindung NF Korban Kekerasan Seksual

 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Lampung, Theresia Sormin, siap pasang badan untuk memberikan perlindungan...

Politisi Demokrat Desak Aparat Proses Hukum Oknum P2TP2A Lamtim Cabul

 Dugaan kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oknum petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung...

Ketua Komnas Anak: Oknum P2TP2A Lamtim Predator Biadab Yang Menjijikkan

 Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait tidak menoleransi kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh...
Translate ┬╗