RMOLLampung. Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen organisasi kemahasiswaan, mendatangi kantor Gubernur Lampung, Senin (4/11).

Massa meminta berdialog dengan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim.

Dalam aksi tersebut, terjadi saling dorong oleh mahasiswa yang tetap meminta bertemu dengan gubernur. Sementara, mereka tertahan di pintu gerbang oleh penjagaan ketat dari gabungan aparat kepolisian dan Satpol PP.

“Mengapa kami tidak diperbolehkan masuk?” kata salah seorang orator dari mobil komando.

Lantaran tertahan, massa memblokade Jalan Wolter Monginsidi No.226 tepatnya di pintu samping masuk kantor Gubernur Lampung.

Aksi yang tergabung dalam aliansi “OKP Cipayung Plus Jilid II” ini terdiri dari elemen GMKI Bandar Lampung, HMI Bandar Lampung, PMKRI Bandar Lampung, GMNI Bandar Lampung, PMII Bandar Lampung, KAMMI Bandar Lampung, DPD IMM Lampung, PC KMHDI Bandar Lampung.

Mereka memberikan tuntutan yang sama dalam aksi yang digelar saat momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu. Dimana mereka menuntut adanya sikap represifitas aparat kepolisian saat mengamankan aksi. Mereka juga menganggap selama ini suara mahasiswa tidak didengar dan banyak mahasiswa yang gugur saat melaksanakan aksi.

“Kami mengutuk segala tindakan represif yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh kepolisian. Kami minta oknum kepolisian yang melakukannya untuk dihukum setimpal. Selain itu, kami mendesak pada presiden untuk lebih serius menangani keamanan,” kata salah satu orator aksi dari GMKI Bandarlampung, Ranto Sandjiwan.

Sementara itu dari orator PMII Bandarlampung, Erzal Syahreza meminta pada presiden untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dan memprotes dengan tegas pihak-pihak yang terlibat pada kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mendesak presiden untuk mencabut izin HGU PT. LIP dan PT. SIL yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kebakaran yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan. Kami mendesak Gubernur Lampung segera melaksanakan reforma agraria sesuai dasar negara Pancasila,” pinta Erzal.

Untuk bidang kesehatan, koordinator dari organisasi KAMMI Bandar Lampung Roy Renaldi meminta pemerintah untuk mengaudit secara menyeluruh manajemen sistem BPJS Kesehatan dan meminta peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan sesuai dengan amanah UUD 1945.

“Kami mendesak presiden untuk menuntaskan permasalahan BPJS Kesehatan dan mengembalikan BPJS sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H dan 34. Tolak rencana rencana kenaikan iuran BPJS,” tegas Roy.

Selain memblokade jalan, para mahasiswa ini membakar sejumlah ban mobil dan kayu di area perempatan lampu merah.

Para mahasiswa ini mengelilingi ban bakar. Mereka kecewa setelah aksi yang digelar kedua kalinya ini, tak digubris oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaedi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Padahal saat mereka belum menjadi pejabat pemerintah terlahir dari reformasi mahasiswa di jalan.

Aksi ini juga untuk peringatan 40 hari meninggalnya mahasiswa asal Kendari Sulawesi bernama Rendi. Selain itu ada 4 tuntutan lainnya terkait lingkungan hidup, kesehatan, dan menuntut tindak represifitas aparat kepolisian saat mengamankan aksi mahasiswa.

“Selama kebakaran hutan terjadi tiap tahun kami tidak pernah berhenti melakukan aksi. Tuntutan kita tidak digubris oleh pemerintah yang saat ini dinilai represif,” ujar salah satu orator aksi di atas mobil pick up. [adp]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here