Esti/RMOLLampung
Esti Nur Fathonah/RMOLLampung

Esti Nur Fathonah kembali melayangkan surat keberatan pemecatan dirinya sebagai komisioner KPU Lampung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kali ini ia didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syariah Indonesia di Kalianda.

Selain ke DKPP, surat No. 29/LBH-LBHSI/LPG/III/2020 juga ditembuskan ke KPU RI, Bawaslu RI dan Ombudsman RI. Kemudian, ditembuskan juga ke KPU Lampung dan Bawaslu Lampung.

“Sebelumnya saya kirim surat keberatan atas nama saya Esti Nur Fathonah lewat email dan pos, kemarin tanggal 10 Maret saya datang langsung ke Jakarta untuk memberikan langsung surat keberatan saya, sudah saya tembuskan juga ke KPU dan Bawaslu Lampung, nanti ke Ombudsman menyusul,” katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (13/3).

Saat ini, ia dan LBH Syariah Indonesia tengah berkomunikasi ke Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) untuk kelanjutan kasusnya secara hukum. Ia berencana menggugat putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Diketahui, Esti diputuskan bersalah oleh DKPP dalam kasus dugaan suap rekrutmen anggota KPU kota/kabupaten di Lampung.

Ia tidak menerima putusan tersebut dan melayangkan surat keberatan. Ia mengaku langkah hukum yang dia ambil bukan untuk mengejar jabatan, tapi semata buat mencari keadilan.

Esti menilai putusan terhadapnya janggal dan berlebihan lantaran tidak terbukti melakukan jual beli jabatan. “Saya tidak menerima uang sepeserpun dari siapa pun dan untuk apa pun, saya hanya bertemu dan meminjamkan kamar untuk tempat solat, tidak lebih,” jelasnya.

Diakuinya, ada pertemuan dengan Gentur Sumedi, suami dari Viza Yulisanti Putri (calon komisioner KPU Tulangbawang) dan Lilis Pujiati (calon komisioner KPU Pesawaran) di Kamar Esti No.7010, Swissbell Hotek, 3 November 2019 ketika ia menjadi panelis dalam uji kelayakan dan kepatutan calon aggota KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, 1-3 November 2019.

Esti mengakui tindakannya membuka ruangan kamarnya kepada calon komisioner yang sedang menjalani uji kepatutan dan kelayakan melanggar profesionalitas sebagai penyelenggara.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here