25.6 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 08:17 WIB
Beranda OPINI Lancang Kuning Menentang Badai (2)

Lancang Kuning Menentang Badai (2)

Oleh Nizwar Affandi*

BANYAK yang bertanya kepada penulis, apakah tulisan kemarin merupakan lanjutan dari serangkaian tulisan sebelumnya, jawabannya tentu saja bukan.

Rangkaian tulisan sebelumnya membahas tentang manajemen krisis pemerintah daerah dalam penanganan epidemi Covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya di Lampung.

Sementara dalam tulisan kemarin dan hari ini, penulis hanya menyampaikan pandangan tentang posisi Partai Golkar di Lampung dan perkiraan (forecasting) tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Penulis memohon maaf kepada pembaca karena dua tulisan tentang partai ini tentu tidak menarik bagi semua orang.

Penyebabnya, sebagian memang sudah apatis karena terlanjur tidak percaya lagi dengan semua partai politik, sebagian lagi karena memang pilihan partainya berbeda.

Kemarin, walaupun hanya selayang pandang, kita sudah mengamati hasil lima pemilu legislatif terakhir di Lampung.

Ibarat membaca raport, kita memang belum mendalami satu persatu angka yang tertera pada tiap mata pelajaran, tetapi kita setidaknya audah tahu nilai rata-rata atau rangkingnya selama lima kali pemilu.

Walau hanya selayang pandang, semoga sudah cukup memadai untuk menakar prestasi dan posisi Partai Golkar di Lampung selama ini.

Sampai tanggal 11 Juni tahun lalu, Partai Golkar belum menjadi partai yang berkuasa (the ruling party) atau partainya penguasa (the ruler party) di Lampung.

Setelah Arinal Djunaidi dilantik menjadi gubernur Lampung  keesokan harinya, Partai Golkar barulah menjadi the ruler party bersama-sama PDIP di Lampung.

Mengapa penulis katakan bersama-sama? Karena PDIP secara nasional adalah the ruling party sekaligus the ruler party, menang di pemilu legislatif dan menang di pemilu presiden.

Kemarin, pada bagian akhir tulisan. saya sudah berikan catatan bahwa dalam pemilu legislatif di Lampung dampak elektoral dari jabatan gubernur relatif kecil pengaruhnya dibandingkan dengan dampak elektoral yang dimiliki oleh calon presiden.

Belum pernah ada ketua partai berstatus gubernur yang mampu memenangkan partai yang dipimpinnya pada pemilu legislatif di Lampung ketika secara nasional partainya mengalami kekalahan.

Berbeda dengan yang terjadi di kabupaten/kota, hasil pemilu legislatif untuk DPRD kabupaten/kota seringkali berbeda jauh dengan hasil pemilu legislatif untuk DPRD provinsi dan DPR-RI.

Jika bupati dan wali kota menyukai warna tertentu, jangan heran kalau dalam pemilu berikutnya warna itu menjadi yang terbanyak di parlemen.

Sebut saja Metro, Pesisir Barat, Mesuji, dan Way Kanan pada Pemilu 2019 kemarin, Lampung Tengah pada Pemilu 2014 atau Lampung Barat dan Tanggamus pada Pemilu 2009.

Bupati dan wali kota mampu memberikan dampak elektoral yang mengubah perimbangan kekuatan partai dan membentuk konfigurasi baru pada landscape politik di daerah mereka.

Bandingkan dengan Pemilu 2009 dan 2019 di tingkat provinsi, Ketua PDI Perjuangan dan Ketua Partai Demokrat tidak mampu memenangkan partainya di Lampung ketika secara nasional mengalami kekalahan, sekalipun pada saat pemilu mereka gubernur Lampung.

Fenomena yang sama juga terjadi bukan hanya di Lampung, Pak De Karwo di Jawa Timur juga tidak mampu memenangkan partainya pada Pemilu 2014, begitu juga Khofifah pada Pemilu 2019.

Di Jawa Barat, semua orang tahu bahwa gubernurnya Kang Aher adalah kader militan PKS tetapi ia pun tidak mampu membuat PKS menjadi pemenang di wilayahnya pada Pemilu 2009 dan 2014.

Tampaknya sekarang kita sudah bisa bersepakat bahwa memang bupati dan wali kota lebih powerfull dan operasional dibandingkan gubernur dalam urusan kompetisi elektoral.

Khusus di Lampung, belajar dari Pemilihan Gubernur 2014 dan 2018, penulis berkeyakinan bahwa posisi dan sikap para bupati dan wali kota juga berdampak pada hasil pemilihan di daerah mereka.

Perhatikan data perolehan suara pada Pilgub 2014 dan 2018, ketika seorang bupati atau wali kota mencalonkan diri (kecuali Wali Kota Metro pada Pilgub 2014) atau setidaknya menyatakan dukungan pada calon tertentu, maka sang bupati atau sang wali kota atau calon gubernur yang mereka dukung itu yang menjadi pemenangnya.

Karena itu, dengan sangat menyesal, saya harus katakan bahwa PDI Perjuangan semestinya memenangkan Pilgub 2014 dan 2018 di Lampung.

Asal saja, semua daerah yang mereka kuasai benar-benar berkhidmat memenangkan pasangan calon yang direkomendasi DPP PDIP.

Demokrat juga mungkin menyesal karena hanya memiliki dua orang kader dan seorang ÔÇ£sahabatÔÇØ yang menjadi bupati pada Pilgub 2018.

Di tiga kabupaten itu, M Ridho Ficardo (MRF) masih tetap unggul walaupun pagelaran wayang dan berbagai kegiatan baik yang gegap gempita maupun senyap sudah sedemikian dahsyatnya dikerahkan oleh kompetitor.

MRF memang masih menang di tujuh daerah sama seperti Arinal Djunaidi (ARD) yang juga unggul di tujuh daerah, tetapi sama seperti Pilgub 2008 dan 2014 pada akhirnya yang menjadi penentu hanya empat daerah kunci yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Bandarlampung.

Empat daerah yg memiliki DPT mendekati bahkan lebih dari satu juta pemilih.

Pilihan Arinal berpasangan dengan Nunik, Golkar berkoalisi dengan PKB dan PAN serta kejadian mengejutkan di awal tahun yang menyebabkan pencalonan Mustafa berjalan secara in absentia adalah faktor-faktor utama yang mengubah perimbangan kekuatan di tiga daerah kunci, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Selain tentu saja invisible hand yang konon kabarnya sedemikian sakti sehingga selalu bisa memenangkan calon gubernur yang mereka dukung dalam setiap pemilihan gubernur langsung di Lampung.

Semoga dengan penjelasan di paragraf sebelumnya, sekarang kita sudah cukup memahami pemetaan pikiran (mind mapping) pilkada di Lampung untuk dapat memulai pembahasan tentang pilkada serentak yang sepertinya akan tetap diselenggarakan di akhir tahun ini.

Saya sependapat dengan pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang beliau sampaikan berulang ketika kami berdua beberapa kali berdiskusi tentang Pilkada Serentak.

Beliau bilang bahwa semua mata akan menonton bagaimana Partai Golkar bersikap dan bertindak dalam Pilkada Serentak ini.

Saya jawab itu benar, posisi ARD dan Partai Golkar hari ini di pasar politik persis sama seperti posisi MRF dan Demokrat lima tahun yang lalu, posisinya sedang tinggi-tingginya, seakan-akan tidak tersentuh dan bisa dikalahkan.

Posisi yang diperoleh karena telah berhasil memenangkan pilgub. Jika sukses dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, posisi itu akan semakin kuat dan disegani.

Tetapi sebaliknya, jika gagal, semua cerita hebat dalam pilgub akan tidak berarti apapun, seperti harga saham yang terpelanting jatuh di lantai bursa.

Ada delapan kabupaten/kota yang akan pilkada akhir tahun ini jika jadwalnya tidak berubah lagi. Di enam kabupaten petahananya mencalonkan diri kembali untuk periode kedua, sementara di dua kota walaupun petahananya sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri tetapi sudah menyiapkan kandidat yang dijagokan.

Petahana di Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Bandarlampung merupakan kader PDI Perjuangan, sementara di Lampung Timur, Pesawaran dan Waykanan adalah kader Demokrat, sisanya Nasdem di Pesisir Barat dan Golkar di Metro.

Delapan daerah ini jumlah mata pilihnya lebih dari 72% keseluruhan mata pilih di Provinsi Lampung, karena itu sebagaimana lima tahun yang lalu pilkada serentak ini adalah momen paling krusial yang akan menentukan peta politik elektoral berikutnya baik untuk pilgub maupun pemilu legislatif di Lampung.

PDI Perjuangan, Demokrat dan Golkar mesti bertarung habis-habisan dalam Pilkada Serentak 2020 jika ingin memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis menghadapi pilgub dan pileg berikutnya.

PDIP saat ini menguasai kursi eksekutif sekaligus legislatif di tiga dari empat daerah kunci: Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Bandarlampung.

PDIP juga menguasai kursi legislatif di Lampung Timur dan Pesawaran.

Sementara Demokrat menguasai eksekutif plus legislatif di Waykanan dan menguasai eksekutif di Lampung Timur dan Pesawaran.

Golkar menjadi penguasa eksekutif dan legislatif di Metro, sementara Nasdem menguasai keduanya di Pesisir Barat.

Bukan bermaksud menakut-nakuti, penulis berpendapat bahwa siapapun sebaiknya berpikir lebih cermat dan penuh persiapan jika ingin bertarung melawan petahana di Waykanan, Pesisir Barat dan Metro.

Raden Adipati, Agus Istiqlal dan Ahmad Pairin memiliki kemampuan memenangkan kompetisi elektoral yg luar biasa di ketiga daerah itu.

Mereka terbukti mampu melipatgandakan perolehan suara dan kursi partai politik mereka pada Pemilu 2019 walaupun Demokrat, Nasdem dan Golkar bukanlah pemenang di tingkat nasional maupun provinsi.

Jika harus menyebutkan satu daerah lagi yang kemampuan petahananya di atas rata-rata dalam kompetisi elektoral, tentu saja Bandarlampung.

Herman HN menunjukkan dominasi yang semakin kuat bukan hanya pada dua kali pemilihan wali kota, tetapi juga pada dua kali pemilihan gubernur dan dua kali pemilu legislatif.

Catatannya, keluarbiasaan di Bandarlampung itu terjadi di saat yang sama dengan tren penguatan PDIP secara nasional dan perolehan kursinya di DPRD Kota belum bisa mengalahkan capaian Demokrat pada Pemilu 2009 apalagi capaian PDIP sebelumnya pada Pemilu 1999.

Tetapi jangan lupa, ada capaian fenomenal untuk perolehan kursi DPRD Provinsi dari Dapil Bandarlampung, Eva Dwiyana menjadi lokomotif yang menarik gerbong kereta PDI Perjuangan sehingga mampu merebut empat kursi.

Bagi penulis yang paling menarik adalah posisi Partai Golkar, tampaknya sejauh ini Golkar mengambil posisi penantang yang paling berhadap-hadapan dengan petahana PDIP di tiga daerah, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Bandarlampung.

Sikap yang sama juga cenderung ditunjukkan untuk Waykanan dan Pesisir Barat, Partai Golkar cenderung menyiapkan calon untuk menantang petahana. Sikap yg berbeda ditunjukkan Golkar di Pesawaran yang cenderung mendukung petahana walaupun kader Demokrat.

Sementara di Lampung Timur, Golkar tampak cukup tahu diri dengan memberikan kesempatan kepada PKB, mitranya di koalisi pilgub untuk kembali merebut kursi yg ditinggalkan Nunik karena menjadi wagub.

Hanya di Waykanan dan Pesisir Barat saja Golkar relatif tidak berhadap-hadapan dengan PDIP, mungkin karena di dua daerah itu keduanya sama-sama memiliki modal kursi yang sedikit di parlemen.

Sementara di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandarlampung, Metro, dan Pesawaran hampir bisa dipastikan calon-calon dari Golkar menjadi penantang utama yang akan bertarung dengan calon-calon dari PDIP. Lampung Timur berkemungkinan juga akan mengikuti tren yang sama.

Saya tidak mengetahui apakah peta ini juga disadari oleh teman-teman PDIP di Lampung, bahwa Golkar yg kemarin sempat menjadi sahabat pada saat kampanye Pilpres di Lampung, saat ini seperti tidak mengenal kompromi bergegas menyiapkan diri merebut kendali kekuasaan yang saat ini berada di tangan kader-kader PDI Perjuangan Lampung.

Tentu menarik menyaksikan pertarungan antara dua partai yang saat ini sama-sama menjadi partainya penguasa, keduanya seperti terbawa arus yang mendorong untuk berhadap-hadapan karena sama-sama harus merebut momentum strategis jika ingin menjaga eksistensi mereka pada pilgub dan pileg berikutnya, padahal opsi-opsi kompromis bisa jadi masih mungkin untuk ditempuh.

Pilkada Serentak 2020, akhir Desember, akan menjadi penentu dan penanda seberapa jauh konfigurasi politik kepartaian di Lampung akan mengalami perubahan, apakah relatif tidak akan banyak berubah atau justru membentuk landscape baru.

Ketika pilgub dan pileg berkemungkinan besar diselenggarakan di tahun yg sama, tahun 2024, PDIP dan Golkar relatif akan mengalami kesulitan yg sama juga.

Insentif dampak elektoral dari calon presiden tampaknya tidak akan bisa terlalu diharapkan, rilis dua survey terakhir dari Indo Barometer dan Indikator menunjukkan bahwa saat ini seluruh partai mengalami penurunan suara dan PDIP menjadi yang paling anjlok karena mayoritas publik merasa tidak puas dengan sikap partai-partai politik dan kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi corona beserta dampak sosial-ekonominya.

Dalam situasi seperti itu, insentif yg bisa diharapkan tinggal penguasaan teritorial terhadap kabupaten/kota, Partai Golkar di Lampung akan jauh lebih mudah mempertahankan kemenangan di pilgub dan merebut kemenangan di pileg jika dan hanya jika mampu memenangkan pertarungan pilkada pada empat daerah kunci, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Bandarlampung mengalahkan petahana dan calonnya PDI Perjuangan.

Selain tentu saja tidak membuat persepsi publik menjadi negatif karena menganggap tidak menepati janji-janji kampanye atau publik tidak merasakan perubahan yg berarti selama lima tahun kepemimpinan gubernur.

Sekali lagi, ketergantungan terhadap kepuasan publik atas kinerja presiden dan gubernur itu adalah konsekuensi logis dari posisi Partai Golkar saat ini sebagai partai yang diketuai oleh gubernur Lampung dan partai yg menjadi bagian dari koalisi Presiden Jokowi.

Tulisan ini kemarin saya awali dengan ucapan selamat atas terbitnya SK kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang baru, dan untuk mengakhirinya saya ucapkan selamat bekerja.

Semoga Partai Golkar di Lampung dapat terus hidup sesuai fitrahnya sebagai syajaratun thayyibah, pohon yang menjadi sumber kebaikan bukan hanya bagi pengurus dan kader partainya tetapi untuk rakyat dan daerahnya. Aamiin.

Lancang Kuning kemudinya berpilit tiga, menentang badai berlayar malam. Semoga nakoda menjadi waspada, agar kapal tidak tenggelam. Tabik Pun!

Nizwar Affandi
*Ketua DPD Ormas MKGR
Provinsi Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Mengapa Gubernur Pusing?

BEBERAPA hari terakhir media online dan media sosial di Lampung kembali ramai oleh berita dan perbincangan tentang perilaku Gubernur Lampung terhadap jurnalis....

Lancang Kuning Angkat Sauh, Pasang Mata Dan Telinga Agar Tak Karam (1)

Oleh Nizwar Affandi SEBAGAI salah satu dari tiga kelompok induk organisasi (kino) pendiri Sekretariat Bersama Golongan Karya 56 tahun yang lalu, Ormas MKGR Provinsi Lampung...

Jangan Lama-Lama Terharunya, Kapan PCR Test Digunakan

Provinsi Lampung telah menerima bantuan PCR Test sejak enam hari lalu agar bisa cepat memastikan apakah seseorang positif atau negatif Covid-19 pekan lalu (3/5). Gubernur...

Data Gugus Tugas Covid-19 Lampung Tak Jelas Dan Rinci

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung mengumumkan pasien terkait virus corona yang terus bertambah tak jelas dan rinci setiap hari. Setiap hari, masyarakat daerah...
Translate »